Read Time:1 Minute, 13 Second
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 1999 tentang Otonomi Pendidikan menjelaskan, pemerintah memberikan kewenangan kepada lembaga pendidikan untuk bekerja sama dengan pihak swasta terkait operasionalisasi pendidikan.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Komisariat Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jeanita Inayah dalam aksi bertajuk Tolak Komersialisasi Pendidikan di depan gedung Bank Mandiri UIN Jakarta, Rabu (2/3).
Jeanita mengatakan, kampus yang hakikatnya tempat menimba ilmu kini dijadikan lahan komersialisasi. “Pendidikan sudah disorientasi, tak lagi mencerdaskan anak bangsa,” kata Jeanita, Rabu (2/3).
Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini mengucapkan, perusahaan swasta telah memasuki kampus UIN Jakarta. Ia mencontohkan, adanya Kafe Cangkir dan perubahan pengelolaan parkir oleh Gerbang Berkah (GB) Parking merupakan salah satu bentuk dari komersialisasi pendidikan.
Pernyataan Jeanita bukan tanpa sebab. Berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, lembaga pendidikan seyogianya bertujuan mendidik dan mencerdaskan anak bangsa. Menurutnya, komersialisasi pendidikan sangat bertentangan dengan UUD 1945. Ia berharap, pemerintah dan rektorat segera menghapus komersialisasi pendidikan yang terjadi di UIN Jakarta.
Salah seorang peserta aksi, Risman merasa kecewa dengan kebijakan yang diterapkan UIN Jakarta. Lembaga pendidikan, tambahnya, dijadikan alat dagang untuk kepentingan segelintir orang. “Padahal, Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seharusnya difasilitasi oleh pemerintah,” ucap Risman, Rabu (2/3).
Menanggapi perubahan pengelolaan lahan parkir, mahasiswa Fakultas Ushuluddin (FU), Ayu Alfiah Jonas berharap, Rektorat segera menurunkan harga parkir karena memberatkan mahasiswa. “Rektor semoga terbuka hatinya,” keluhnya, Rabu (2/3).
Z
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating