Imbas APBN Dipangkas

Read Time:3 Minute, 4 Second

Menjelang akhir 2016, Pemangkasan APBN kembali terjadi di Indonesia. Jatah dana pendidikan nyaris amblas.

Belum setahun adanya kebijakan pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Mei 2016, Indonesia harus kembali mengalami pemangkasan APBN. Sebulan lalu, tepatnya 3 Agustus 2016, sejumlah Rp133,8 triliun dipangkas kembali oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Bahkan, pada Agustus lalu—pemangkasan kedua pada 2016—lebih besar ketimbang pemangkasan sebelumnya yang berjumlah Rp50,016 triliun. Akhirnya, pemangkasan APBN 2016 berimbas pada perubahan jumlah alokasi anggaran, tak terkecuali dana pendidikan.

Sebagai wadah yang menaungi pendidikan, alokasi anggaran untuk Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dipotong sebesar Rp6,523 Pada Mei lalu. Tak lama berselang, anggaran yang diterima Kemendikbud Agustus lalu kembali dipangkas sekitar Rp3,9 triliun.

Kala Kemendikbud tengah disibukkan dengan anggaran yang semakin menipis, Kementrian Agama (Kemenag) pun mengalami hal serupa. Anggaran Kemenag dipangkas hingga Rp2,5 triliun. Tentu berimbas pada lembaga pendidikan, terlebih lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag, sebut saja Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Kampus yang berada di Tangerang Selatan ini harus rela mengurangi jumlah penelitian dosen lantaran adanya pemangkasan dana. Ini diamini Kepala Pusat Penelitian (Puslitpen) Wahdi Sayuti. Sekitar 87 proposal penelitian dosen terpaksa harus dibatalkan. ”Anggaran yang disediakan sebenarnya Rp2,78 miliar, cuma karena adanya pemangkasan APBN, puslitpen dipangkas sampai nol rupiah,” tuturnya, Kamis (22/9).

Padahal, sambung Wahdi, pada gelombang pertama, dosen yang mengajukan judul penelitian mencapai 448. Sedangkan yang diterima hanya 328 judul. Ia mengatakan diadakannya gelombang kedua merupakan akibat dari kuota yang tidak terpenuhi di gelombang pertama. “Ada judul yang gak sesuai, makanya dialihkan ke gelombang kedua,” tambahnya.

Pemangkasan APBN pun menimbulkan persoalan baru bagi UIN Jakarta, yaitu kesulitan membayar uang listrik. Kepala Bagian Perencanaan UIN Jakarta Edi Suwandi mengatakan, bahkan pada November mendatang, UIN Jakarta hampir tak bisa membayar listrik yang besarnya Rp600 juta per bulan. “Makanya harus berhemat,” cuitnya, Kamis (15/9).

Edi mengisahkan, pemangkasan dana dilakukan dalam dua gelombang. Pertama, dipangkas Rp33 miliar, lalu pada gelombang kedua dipangkas kembali Rp9 miliar. Bak api menyambar, imbas pemangkasan dana pun melalap dana kegiatan sivitas akademika UIN Jakarta: penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Juga, terhambatnya pembangunan infrastruktur.

Rektor UIN Jakarta, Dede Rosyada membenarkan dampak pemangkasan anggaran terhadap kegiatan dan pembangunan. Selama ini, dana pembangunan sarana prasarana dan perbaikan gedung berasal dari pemerintah.

Karena itu, lebih jauh Dede menjalaskan, pembangunan kampus tiga di Parung, Bogor tertunda lantaran ketiadaan anggaran. “Kira-kira akan rampung dalam jangka waktu empat tahun,” ucapnya, Rabu (21/9).

Senasib, imbas buruk pemangkasan anggaran pun turut dirasakan UIN Sunan Gunung Djati (SGD) Bandung. Beruntung, kampus ini hanya menghentikan pembangunanya tanpa menghambat kegiatan tridharma perguruan tinggi. “Meski ada pemangkasan anggaran, bersyukur kegiatan untuk pengembangan SDM tetap berjalan,” ujar Kepala Bagian Keuangan UIN SGD Bandung Wardija, Kamis (22/9).

Menurut Wardija, pemangkasan anggaran hanya diambil dari uang makan pegawai. Jika dosen tidak melakukan sidik jari mulai dari pukul 07.00-16.00 WIB tidak diberikan uang makannya. “Dosen itu kalau tidak sidik jari tidak dianggap hadir, otomatis uang makannya pun tidak dicairkan,” katanya.

Terkait hak menentukan anggaran apa saja yang hendak dikurangi, lanjut Wardija, tiap perguruan tinggi memiliki otoritas masing-masing. Nantinya jumlah potongan itu dilihat dari total anggaran, jumlah dosen, dan jumlah mahasiswa. “Makanya tiap universitas dipotongnya beda-beda, di UIN Bandung sendiri itu kena 15,5 miliar” jelasnya.

Imbas pemangkasan anggaran pun menuai respons Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis) Amsal Bakhtiar. Ia mengatakan, adanya pemangkasan APBN dikarenakan turunnya pendapatan pajak negara. “Ya, sekarang pendapatan pajak kan memang turun, sementara semua anggaran negara itu asalnya dari pajak,” kata Amsal saat ditemui di kantornya, Senin (19/9).

Atau, kata Amsal bisa saja disebabkan keadaan ekonomi dunia sedang lemah, tak stabil. Karenanya, pendapatan negara ikut turun.

Yayang Zulkarnaen