Budaya Patriarki dalam Politik

Read Time:1 Minute, 45 Second

Oleh Atik Zuliati*

Perspektif masyarakat akan peran seorang perempuan sebagai pengurus rumah tangga sepertinya masih melekat kuat. Anggapan tersebut yang membuat mereka enggan percaya kepada kaum perempuan untuk menjadi seorang pemimpin.

Berdasarkan situs www.kpu.go.id269 daerah di Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu, kandidat laki-laki masih mendominasi. Dari 1.584 peserta yang mencalonkan diri hanya 116 perempuan yang ikut bersaing.Di mana 54 orang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan 62 orang tercatat sebagai calon wakil kepala daerah.

Faktor finansial diduga menjadi salah satu batu sandungan perempuan untuk terjun di bidang politik. Sehingga, berimbas pada sedikitnya dukungan yang diberikan terhadap kandidat perempuan. Tak hanya itu kemampuan seorang perempuan juga masih dipertanyakan dalam bidang politik.

Kepercayaan masyarakat yang masih kolot memandang rendah perempuan dapat menurunkan kepercayaan diri perempuan untuk terjun di bidang politik. Akhirnya, membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan diri. Padahal saat ini kesetaraan gender tengah ramai-ramainya disuarakan.

Bak srikandi, perempuan yang terjun ke dunia politik harus lebih keras bersaing di tengah-tengah budaya patriarki di Tanah Air. Masyarakat percaya, seorang laki-laki lebih pantas menjadi pemimpin ketimbang perempuan.

Melihat fenomena semacam itu, agaknya pemerintah perlu meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih sadar politik dan mau turut berpartisipasi aktif di dalamnya. Berkaitan dengan hal itu, masyarakat dapat membuka wawasan dan menghilangkan pandangan wanita tidak pantas menjadi pemimpin.

Kesempatan politik bagi perempuan juga perlu dibuka lebih lebar lagi, khususnya dalam partai politik. Para petinggi partai politik perlu memperhitungkan peranan perempuan dengan menyediakan kursi bagi mereka. Setidaknya dengan memberikan jumlah kursi yang sama dengan laki-laki. Dengan demikian peluang perempuan untuk terjun di bidang politik semakin besar.

Semoga, Pilkada serentak di tahun ini akan lebih meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Seiring dengan hal itu juga semakin banyaknya keikutsertaan perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Masyarakat sebagai penentu seorang pemimpin harus memberikan kepercayaan dan dukungan pada pemimpin perempuan. Karena tak menutup kemungkinan seorang pemimpin perempuan memiliki kualitas diri yang lebih untuk menjadi seorang pemimpin.

*Mahasiswi Pendidikan Biologi, FITK, UIN Jakarta