Aktivitas pertambangan di Rumpin, Kabupaten Bogor dianggap merugikan masyarakat. Keamanan dan kesehatan masyarakat terganggu akibat mobilitas truk tambang. Di sisi lain, wilayah tambang menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat.
Penambangan pasir yang berada di Rumpin, Kabupaten Bogor menyuguhkan segudang masalah. Keselamatan dan kesehatan masyarakat setempat terancam. Kecamatan Rumpin mencatat lebih dari dua laporan kecelakaan di jalur tambang setiap pekannya.
Melansir dari Republika.id pemerintah daerah telah membahas persoalan tambang dengan pihak terkait. Gubernur Jawa Barat berencana membangun jalur khusus tambang untuk menunjang operasional truk tambang. Diharapkan aktivitas masyarakat sekitar tidak lagi terganggu.
Suryana—kerap disapa Yana, Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Rumpin menjadi pihak yang paling mendukung adanya wacana pembangunan jalur khusus tambang. Menurutnya, jalur khusus tambang memperkecil resiko kecelakaan dan penyakit gangguan pernapasan. “Saya berharap jalur khusus tambang ini bisa segera direalisasikan,” ungkapnya, Selasa (21/03).
Lanjut, Yana mengaku sering mendapatkan laporan kecelakaan lalu lintas akibat tertabrak truk tambang. Para pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor untuk pergi sekolah kerap menjadi korban. Masyarakat resah karena jalur tambang sering menelan korban jiwa. “Korbannya anak-anak sekolah dan tentu keamanan mereka adalah fokus perhatian kami,” kata Yana.
Salah satu warga Kampung Gunung Cabe, Yanti mengaku belum tahu wacana pembangunan jalur khusus tambang. Yanti lebih mempertanyakan uang kompensasi debu dari perusahaan tambang. Ia menganggap nominal yang diberikan tidak sebanding dengan ancaman kesehatan yang dialami masyarakat. “Uang kompensasi debu saja belum selesai, dua puluh ribu rupiah tidak sebanding,” tutur Yanti, Senin (3/4).
Selain mengeluhkan infrastruktur jalan yang rusak dan polusi yang ditimbulkan. Yanti merasa kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Masyarakat harus iuran untuk bisa mendapatkan fasilitas air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). “Karena air tanah di sekitar tambang sudah tidak layak dikonsumsi,” jelasnya.
Tuti salah satu warga Kampung Joglo juga merasakan hal yang sama, Tuti merasa wilayahnya terdampak polusi karena aktivitas tambang. Debu yang berhembus ke perkampungan kerap kali mengotori rumahnya. “Akibat proses pembuangan limbah lewat udara, banyak debu di sekitar rumah,” ungkapnya, Senin (3/4).
Kendati demikian, Tuti bersyukur karena keberadaan pertambangan di Rumpin menyediakan lapangan pekerjaan. Pasalnya, suaminya bekerja sebagai satpam di area tambang sehingga bisa menafkahi keluarga. “Bagaimanapun suami saya bisa menafkahi keluarga dari kerja di tambang tersebut,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) Junaedi Adi Putra menegaskan persoalan tambang pasir di Rumpin sudah menjadi isu nasional. Junaedi menuturkan telah banyak masyarakat yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan pembangunan di Ibu Kota. “Tambang pasir ini merupakan objek vital bagi pembangunan ibu kota,” tuturnya (3/4)
Junaedi sadar akan kesehatan dan keselamatan warga setempat yang terancam. Namun, masyarakat lebih takut apabila harus kehilangan mata pencahariannya. Eksploitasi sumber daya alam menjadi masalah yang sangat kompleks. Ia menuntut pemerintah agar segera mencari jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. “Setidaknya pemerintah memperhatikan nasib masyarakat yang terdampak operasional tambang ini,” tandas Junaedi.
Reporter: BAP
Editor: Nurul Sayyidah Hapidoh
0
0
