Penyelenggaraan Pemilu 2024 mengundang keresahan masyarakat. Seruan Ciputat dilayangkan sebagai bentuk kekecewaan.
Alumni dan civitas academica Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan sikap terkait kondisi kekinian Indonesia, Senin (5/2). Kegiatan yang diselenggarakan di Landmark UIN Jakarta ini menyoroti pengelolaan pemerintahan serta praktik politik dinasti selama masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Guru Besar Ilmu Politik Saiful Munjani membacakan beberapa poin yang termaktub dalam petisi “Seruan Ciputat”. Pertama, mendorong penyelenggara Pemilu agar profesional dan bertanggung jawab. Kemudian, mendesak presiden dan aparat negara untuk bersikap netral serta mendorong presiden agar mengelola pemerintahan demi kepentingan nasional. Lalu, memperhatikan keadaban atau akhlak demokrasi lebih dari sekedar seperangkat aturan tertulis. Terakhir, mendesak pihak kepolisian untuk bersikap independen dan profesional.
Saat pembacaan pernyataan sikap berlangsung, para alumni UIN Jakarta ikut serta berjejer, di antaranya Pengamat Politik Ray Rangkuti dan Aktivis Perempuan Neng Dara Affiah. Guru Besar Ushuluddin Masri Mansoer, Guru Besar Syariah Andi Salman Manggalatung, serta Politikus Ghazali Abbas Adan ikut turun gunung dalam kegiatan tersebut. Beberapa spanduk besar bertuliskan “Kami Menolak Dinasti Politik” mengelilingi para alumni yang berjumlah sekitar tiga puluh orang.
Saiful menilai, Pemilu merupakan fondasi yang sangat dasar dari sebuah negara demokratis. Pemilu yang tidak berintegritas menghasilkan negara yang tidak berintegritas pula, itu berbahaya. Perang saudara dapat terjadi jika ada pihak-pihak yang menolak hasil Pemilu karena tidak percaya pada penyelenggara Pemilu atau Mahkamah Konstitusi (MK). “Kami semua berharap kecenderungan-kecenderungan yang membahayakan dan menciptakan disintegrasi bangsa harus dihentikan,” tuturnya.
Demi integritas Pemilu yang berjalan baik, Saiful mengusulkan agar sumber-sumber disintegritas dapat bersikap netral, terutama presiden. Menurutnya, presiden harus netral dari cawe-cawe politik partisan. “Kami berharap itu dipahami dan didengarkan oleh presiden, agar tidak terjadi hal-hal yang berbahaya,” ujarnya.
Ray turut menanggapi dugaan ketidaknetralan beberapa lembaga negara seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri). Presiden perlu mengorganisir semua lembaga dan mengontrolnya agar tetap netral. Jika ada dugaan semacam itu, berarti presiden sebagai kepala negara gagal dalam mengorganisir mereka. Selain itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga berwenang untuk mempertegas aparatur negara perihal netralitas.
Ray juga menegaskan, dinasti politik bukan soal aturan perundang-undangan, namun perihal moral. Meski undang-undang tidak mengatur hal itu, tapi moral demokrasi tidak menghendaki adanya dinasti politik. Lalu, istilah dinasti politik sangat mencerminkan kondisi keluarga presiden saat ini. “Aturannya dibuat oleh paman, dimanfaatkan oleh ponakan, direstui oleh bapak, didukung oleh adik, lalu didukung juga oleh ipar. Lengkap lima sudut disitu yang menggelinding dan itu yang saya sebut sebagai contoh paling sempurna dari dinasti politik,” tegasnya, Senin (5/2).
Perwakilan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Zararah Azhim Syah menuturkan, kegiatan itu merupakan aksi nyata keresahan mahasiswa dan alumni atas situasi politik Indonesia. Pemerintah memerlukan peringatan semacam itu guna mengontrol penyimpangan dan menghindari terjadinya ketidakstabilan politik. “Kami tidak untuk kepentingan elektoral—pilihan politik seseorang—semata, tapi untuk menyelamatkan bangsa,” ujarnya, Senin (5/2).
Menurut pengamatan Institut, Rektor Asep Saepuddin Jahar dan jajarannya absen dalam kegiatan tersebut. Tidak diketahui alasan ketidakhadiran mereka pada agenda yang digelar tepat di belakang Gedung Rektorat UIN Jakarta.
Zararah memberikan keterangan, Ali Munhanif selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan turut menandatangani petisi tersebut. Akan tetapi, Ali memang tak menampakkan batang hidungnya hingga kegiatan selesai. “Mungkin, beliau mendapat tekanan dari berbagai macam pihak, ya itu terserah, saya hormati,” ungkapnya.
Selain itu, Zararah mengaku, seseorang sempat menghubunginya sehari sebelum kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak mewakili kampus. “Saya tidak apa-apa dibilang tidak mewakili kampus. Akan tetapi kami mewakili rakyat yang merasa resah dengan adanya dinasti politik,” pungkasnya.
Reporter: Shaumi Diah Chairani
Editor: Muhammad Naufal Waliyyuddin
0
0
