Panggung Rakyat Anti Korupsi, Galang Dukungan untuk KPK

Read Time:1 Minute, 24 Second

Guna menguatkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengadakan acara Panggung Rakyat Anti Korupsi di halaman gedung KPK, Jumat (20/2).

Acara yang berlangsung dari pukul 13.30 hingga 18.00 WIB tersebut bertujuan untuk menyerukan kepada masyarakat agar tetap mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Acara ini menampilkan berbagai pertunjukan musik dari beberapa komunitas musik, di antaranya Insitut Musik Jalanan, Komunitas Sudut Kota, Marjinal, dan Boni Jalanan. Selain itu, acara tersebut juga menyediakan sablon kaos gratis dengan tema “Pemberantasan Korupsi.”

Salah satu anggota 350.org (lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang penyelamatan iklim dan lingkungan), Suratmo Kurniawan mengatakan, guna mencegah adanya kasus kriminalisasi serta pelemahan terhadap KPK, penggalangan dukungan untuk KPK harus dilakukan. Sayangnya, sosialisasi mengenai pentingnya penggalangan dukungan untuk KPK masih minim.

Suratmo menyesalkan, jika ada koruptor yang menjadi kepala penegak hukum. “Setelah Budi Gunawan batal dilantik sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Presiden Joko Widodo juga menunjuk Badrodin Haiti menjadi calon tunggal Kapolri. Padahal, Badrodin Haiti juga mempunyai transaksi rekening gendut,” tuturnya, Jumat (20/2).

Berbeda dengan Suratmo, vokalis grup band Marjinal, Mike menjelaskan, kurangnya dukungan dari masyrarakat menjadi salah satu kelemahan KPK. Menurutnya, masyarakat masih berpikir bahwa kasus korupsi merupakan permasalahan para pejabat negara. “Sehingga ada hal yang kemudian membatasi masyarakat dalam ikut serta mendukung KPK,” ujar Mike, Jumat (20/2).

Semua masyarakat, kata Mike, berhak untuk menjaga eksistensi dan peran dari lembaga seperti KPK. Menjaga peran dari KPK menjadi penting bagi semua masyarakat Indonesia karena pelemahan suatu lembaga dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. “Masyarakat harus paham tentang sistem pemerintahan yang keliru,” pungkasnya.

Ika Puspitasari