Mahasiswa Keberatan Kebijakan Baru PPKT

Mahasiswa FITK UIN Jakarta sedang praktek mengajar di sekolah.

FITK, INSTITUT – Kebijakan baru yang berlaku mengenai program Praktik Profesi Keguruan Terpadu (PPKT) oleh laboratorium Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) tentang penempatan sekolah dan waktu menuai keberatan dari mahasiswa. Belum lagi, sekolah yang dipilih oleh laboratoruim ternyata sebagian besar belum memiliki nota kesepahaman dengan FITK.

Berdasarkan pengalamannya tahun lalu, Mudzakir Fauzi mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) semester sepuluh mengatakan, tahun lalu waktu pelaksanaan PPKT dibagi dua, yaitu jurusan Pendidikan IPS, Pendidikan Bahasa Arab (PBA), dan Manajemen Pendidikan (MP) melakukan PPKT di semester tujuh.

Sedangkan  untuk jurusan lainnya, seperti Pendidikan IPA, Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI), PAI, dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) melakukan PPKT di semester delapan. “Untuk penempatan sekolah ditentukan sendiri oleh mahasiswa,” ujar Fauzi, Selasa (12/2).

Sementara itu, mahasiswa jurusan Pendidikan IPS Muhammad Awal yang melakukan PPKT tahun ini mengatakan, kebijakan PPKT tahun ini berbeda. Semua jurusan melakukan PPKT di semester delapan dan penempatan sekolah ditentukan oleh laboratorium FITK. “Banyak teman-teman yang protes dan ingin pindah sekolah, karena tidak sesuai domisili dan kejauhan,” ujarnya, Selasa (5/2).

Di sisi lain, ada beberapa sekolah yang menolak mahasiswa PPKT, karena sekolah tersebut belum mempunyai Memorandum of Understanding (MoU) dengan FITK. “Ada beberapa sekolah yang mungkin komunikasinya kurang bagus dengan lab,” ujar Awal..

Selain permasalahan MoU, mahasiswa jurusan PBSI Boby Pamungkas mengatakan, ada juga sekolah yang menolak karena mahasiswa PPKT yang direkomendasikan terlalu banyak, padahal kebutuhan sekolah hanya sedikit, Jumat (15/2).

Menanggapi hal tersebut, Kepala Laboratorium FITK Ahmad Royani mengatakan, waktu yang sempit dan proses transisi kepengurusan laboratorium tidak memungkinkan ada jurusan yang melakukan PPKT di semester tujuh. “Memang akhirnya di beberapa sekolah ada penumpukan mahasiswa PPKT,” ujarnya, Rabu (13/2)

Saat ini, ada 184 sekolah yang menjadi lokasi PPKT. Namun, baru 68 sekolah yang sudah mempunyai MoU dengan Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Kerjasama (PPMPK), sedangkan 115 sekolah lainnya belum mempunyai MoU.

Ketua PPMPK, Sururin mengatakan pada saat lokakarya, fakultas sudah berusaha mengundang seluruh kepala sekolah dari sekolah yang akan menjadi lokasi PPKT. “Mungkin ada kepala sekolah yang berhalangan hadir, sehingga belum menerima MoU. Staff kami terbatas, jadi tidak mungkin bisa mengantar surat MoU ke setiap sekolah. Kami mencoba menawarkan MoU kepada sekolah melalui mahasiswa PPKT,” jelasnya, Rabu (13/2)

MoU antara sekolah dengan FITK masih bersifat umum, tidak ada ketentuan berapa kuota mahasiswa PPKT dalam sekolah. “Kami belum mempunyai data berapa kuota kebutuhan guru di semua sekolah lokasi PPKT,” ujarnya.

Terkait banyaknya mahasiswa yang ditolak oleh sekolah, Royani memberikan dua alternatif, yaitu laboratorium mencarikan sekolah kembali atau mahasiswa mengajukan sekolah. Namun, itu pun harus sesuai aturan yang berlaku.

Selain permasalah di atas, Sururin menjelaskan, faktor lain mahasiswa ditolak oleh sekolah, karena permintaan sekolah terhadap mahasiswa PPKT sebagian besar ada di semeter ganjil, karena saat semester genap, sekolah sedang sibuk menyiapkan Ujian Nasional (UN), dan sebagainya. (Anastasia)