Sistem Lemah, Kontribusi Rendah

Read Time:3 Minute, 9 Second

Sebagian dosen pembimbing KKN UIN Jakarta tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal. Tidak ada aturan soal itu.

Demi membantu dan mendukung kinerja mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2015, Pusat Pengabdian Masyarakat (PPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, memfasilitasi tiap kelompok KKN dengan dosen pembimbing (dospem). Alih-alih memberi pengarahan dan saran pengawasan, beberapa dospem justru dinilai lalai dan acuh terhadap kelompok KKN.

Hal demikian dirasakan Zaini Tafrikhan yang tergabung dalam kelompok KKN Unggul, yang berlokasi di Desa Sukamahi, Megamendung, Bogor. Mahasiswa Tafsir Hadis itu tidak merasakan kontribusi berarti dari dospem KKN-nya. Selama berjalannya KKN, kata Zaini, dospemnya tidak pernah menanyakan progres program kerja (proker). Zaini juga merasakan komunikasi yang tidak berjalan baik dengan dospem. “Boroboro diperhatiin. Sekarang, sms dan telpon aja ga dibalas,” ujar Zaini, Kamis (24/9).

Dari total tiga kali kehadiran yang harus dipenuhi, dospem KKN-nya hanya hadir dua kali selama satu bulan KKN. Zaini ingat, pada kedatangan pertama, dospem bahkan meminta empat tanda kehadiran sekaligus. Zaini juga menyesalkan saat dospemnya malah berniat mengadakan ujian tulis sebagai bahan penilaian kepada semua anggota kelompok. “Kalau mau tau kerja kami, langsung tanya masyarakat. Bukan dengan ujian tulis,” tegas Zaini.

KKN Cerdas Menata Masyarakat (Cetar) di Desa Ciaruteun, Cibungbulang, Bogor, Jawa Barat, pun bernasib serupa. Salah satu anggota KKN Cetar, Agung Arabian menuturkan, mulai dari pra sampai pasca KKN, dospem tak pernah membicarakan proker, menanyakan kondisi, apalagi mengawasi kelompoknya. Terlebih di pertengahan KKN, dospem malah mendadak meminta kelompok mengadakan seminar munakahat. “Walau mendadak, mau ga mau seminar harus terlaksana,” tuturnya, Kamis, (24/9).

Agung bercerita, ketua kelompoknya bahkan sempat diminta menandatangani dua buah kwitansi kosong bermaterai. Saat ditanya, dospem hanya menjawab, “Sudah tanda tangan saja. Buat apanya kalian ga perlu tau.” terang Agung. Mulanya kelompoknya tak setuju, namun khawatir bila tidak dituruti akan mempengaruhi nilai, walhasil, ketua KKN Cetar terpaksa manandatangani kwitansi tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua PPM, Djaka Badrayana mengakui, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan KKN 2015, terutama soal dana dan dospem. Tidak adanya seleksi bagi dospem, kata Djaka, merupakan permasalahan yang harus diselesaikan. Lebih lagi, sejauh ini PPM juga belum mempunyai peraturan tertulis mengenai hak dan kewajiban dospem. “Fatal jadinya kalau KKN terus pakai sistem seperti ini,” ungkapnya, Selasa (8/9).

Saat agenda pembekalan bagi dospem yang diselenggarakan PPM beberapa hari sebelum pelaksanaan KKN, hanya 90 dospem yang menghadiri pembekalan dari total 160 dospem. Hingga lebih minggu pasca pelaksanaan KKN, PPM total menerima lima laporan dari mahasiswa terkait kasus dospem. Tambah Djaka, PPM selanjutnya berencana mengevaluasi sistem KKN yang sudah ada. Sementara bagi dosen yang dinilai bermasalah, PPM, kata Djaka, akan masuk catatan dan bisa jadi dihilangkan dari daftar dospem di KKN tahun mendatang.

Berbeda dengan dua kelompok sebelumnya, ketua KKN Bhakti Bangsa, Ahmad Rifa’i terkesan dengan kinerja dospem kelompoknya. Walau dospem sering pergi keluar kota, ia tak kesulitan untuk berkomunikasi. Rancangan proker pun tak lepas dari arahan dospem. “Cukup efektif walau hanya via tepon seluler,” ujarnya, Rabu, (23/9).

Salah satu dospem dari Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Muhammad Yusuf mengatakan, pertemuan pertamanya dengan kelompok KKN, selain perkenalan juga membicarakan proker. Ia pun memberikan beberapa arahan dan masukan agar kegiatan mahasiswa di tempat KKN lebih efektif dan produktif. Terlebih, saat pelaksanaan KKN, ia sesekali memberikan alternatif solusi bila ada proker yang belum terlaksana.

Sebulan pelaksanaan KKN, pembimbingan tetap berjalan walau tak selalu berada di tempat KKN. Sewaktu kelompok KKN bimbingannya ingin menjalankan program penyuluhan, ia juga yang menyediakan narasumber untuk kegiatan penyuluhan narkoba, AIDS dan isbat nikah. ”Meski sibuk, kan masih bisa ngebimbing lewat sms, whatsap,atau email,” jelasnya, Rabu, (23/9).

Berdasarkan survei kehadiran dospem KKN yang dilakukan divisi Litbang Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Institut UIN Jakarta, dari 80 responden (ketua kelompok KKN) 38 % dospem kurang dari tiga kali mengunjungi desa kelompok KKN, sedangkan 62 % dospem tiga kali mengunjungi desa kelompokm KKN.

Yasir Arafat