Berbagai kelompok mahasiswa UIN Jakarta yang mengikuti KKN 2025 mencari cara kreatif untuk menutupi keterbatasan dana. Usaha ini dilakukan demi mendorong kelancaran program KKN.
Pada Senin (28/7), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta melepas 5.091 mahasiswa untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 2025 yang dikoordinasikan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Dikutip dari uinjkt.ac.id, kegiatan tersebut meliputi berbagai skema KKN, mulai dari KKN Reguler, KKN In Campus, KKN Internasional, KKN Moderasi Beragama, hingga KKN kerjasama khusus, seperti dengan UKM dan Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales (AIESEC).
Berbagai kelompok KKN UIN Jakarta, melakukan pengumpulan dana tambahan untuk membantu menunjang program KKN mereka. Setiap Minggu pagi di kawasan Kampus 2 UIN Jakarta, mereka membuka lapak dagangan sejak pukul 04.00 hingga 10.00 WIB. Mereka menjual berbagai barang, mulai dari pakaian, buku bekas, buah-buahan, berbagai macam makanan, dan air mineral. Hal tersebut mereka lakukan dengan harapan dapat mendukung kebutuhan biaya selama pelaksanaan KKN.
Ketua kelompok KKN 205, Gilang Herdiansyah mengatakan, ia dan teman-teman kelompoknya memilih berjualan untuk menyokong biaya pelaksanaan program KKN. “Kita juga agak sedikit kebingungan mengenai dana, mau tak mau, ya, harus jualan, karena dana dari kampus sistemnya reimburse, dibayar di belakang,” ujarnya, Minggu (20/7).
Gilang mengaku uang yang diberikan kampus tidak cukup, terutama untuk program kerja utama kelompoknya, yakni program berkelanjutan seperti pengadaan bak sampah. Maka dari itu, kelompoknya berupaya untuk mencari dana tambahan, mulai dari menjual baju bekas hingga menjual makanan seperti risol dan cireng kepada teman-temannya.
Sama seperti kelompok KKN 205, kelompok KKN Internasional Malaysia pun ikut berjualan di sekitar Kampus 2 UIN Jakarta. Ketua kelompok Internasional Malaysia, Hestiningtyas Jayantri Hariyanto mengatakan, kelompoknya ikut berjualan seperti kelompok KKN lain dengan alasan ingin mencari tambahan sebagai dana darurat. Selain itu, ia berharap kegiatan tersebut dapat mempererat kerjasama antar anggota kelompoknya.
“Jika hanya berpatokan dengan dana dari kampus, itu tidak cukup, apalagi kami di luar negeri, cukup banyak, seperti akomodasi. Memang itu sudah diantisipasi oleh pihak kampus bahwa KKN internasional harus siap sedia dengan dana pribadi,” ujarnya, Minggu (20/7).
Hesti berharap, dana kampus untuk kegiatan KKN bisa bertahan seiring berjalannya waktu, agar mahasiswa bisa lebih leluasa dalam menjalankan program kerja yang lebih bermanfaat dan berkesan bagi masyarakat yang didatangi. Ia juga bersyukur karena kampus masih memberikan dana untuk KKN internasional walaupun dana utamanya menggunakan dana pribadi.
Di tengah efisiensi anggaran pendidikan dan tekanan ekonomi mahasiswa, program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tetap menjadi bagian dalam kurikulum banyak perguruan tinggi. Ade Rina Farida, Kepala PPM UIN Jakarta menjelaskan, bantuan dana untuk mahasiswa KKN masih dipertahankan di angka Rp3 juta per kelompok. Sebelumnya ia sempat memperjuangkan agar nominalnya dinaikkan menjadi Rp5 juta, namun batal karena penghematan anggaran. “Tahun ini tetap, alhamdulillah tidak turun, meskipun ada efisiensi dari pusat,” ujarnya.
Namun, dalam praktiknya, bantuan tersebut sering kali belum mencukupi kebutuhan dasar seperti kontrakan, transportasi, dan pelaksanaan program. Mahasiswa pun harus mencari cara kreatif demi menutup kekurangan biaya. Ada yang berdagang makanan, menjual baju, bahkan mencoba peruntungan dalam investasi saham. “Saya melihat itu sebagai bentuk kreativitas dan kemandirian mahasiswa, bukan sesuatu yang negatif,” kata Ade.
Keterbatasan dana juga mendorong mahasiswa untuk saling bahu-membahu. Sepengetahuan Ade, biasanya para mahasiswa KKN menyepakati iuran kas kelompok, misalnya Rp1 juta per orang, yang kemudian dikelola oleh bendahara tim. Namun, rencana itu tak selalu berjalan mulus. Dirinya pernah menerima laporan adanya penyalahgunaan dana oleh bendahara kelompok, hingga ia harus menyidangkan mahasiswa tersebut dan menariknya dari KKN.
Untuk menekan beban finansial, pihak PPM juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan daerah. Sebelum KKN dimulai, tim PPM mendatangi kabupaten/kota target untuk mendiskusikan kebutuhan spesifik wilayah. “Jadi mahasiswa tidak asal datang. Program mereka disesuaikan dengan kebutuhan nyata masyarakat,” lanjutnya.
PPM pun terus mencari cara agar KKN tak menjadi beban finansial mahasiswa. Selain berusaha meningkatkan dana bantuan, mereka mendorong mahasiswa mengakses peluang kerja sama dari dinas-dinas dan berbagai lembaga untuk menunjang kebutuhan program. “Misalnya bikin perpustakaan mini di masjid, program go green, atau pelatihan halal. Itu semua bisa dilakukan tanpa harus keluar banyak uang,” katanya.
Pengamat Pendidikan UIN Jakarta, Muhammad Zuhdi mengungkapkan, menjadi mahasiswa adalah sebuah keberuntungan. Orang yang bergelar sarjana dapat dikatakan golongan elite. Hingga saat ini, jumlah sarjana hanya sekitar 5% dari seluruh penduduk Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya sarjana tidak boleh berada di “menara gading”, harus bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Tridarma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
KKN merupakan bagian dari unsur pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya adalah agar mahasiswa sebagai calon intelektual tetap peka dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, KKN sejatinya akan tetap relevan di perguruan tinggi di Indonesia. “Karena KKN adalah bagian dari kurikulum, maka pelaksanaannya harus difasilitasi oleh universitas,” ujarnya saat diwawancarai via WhatsApp. Selasa (26/07).
Reporter: Rizka Id’ha Nuraini, Rika Maulia
Editor: Muhammad Arifin Ilham
0
0
