Menilik Nilai Demokrasi Pemira

Read Time:2 Minute, 40 Second

(Sumber: Internet)

Oleh : Erika Hidayanti*

Pemilihan Umum Raya atau lebih dikenal dengan Pemira merupakan agenda rutin UIN Jakarta yang selalu dinantikan. Euforia Pemira selalu menarik tiap tahunnya. Pesta demokrasi kampus ini pun menjadi ajang kompetisi penting bagi berbagai organisasi dan kelompok yang ada di kampus.

Sebagai ajang demokrasi kampus, Pemira sudah seharusnya menjadi milik bersama. Apa lagi kampus telah menggelontorkan 9% dari sekitar Rp3 Milyar dana kemahasiswaan tahun ini untuk Pemira. Namun, sayangnya Pemira yang memang baru dijalankan secara penuh selama dua tahun ini –setelah periode pembekuan Student Goverment (SG)- masih terkesan dimiliki beberapa kelompok saja.

Jika melihat arti demokrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh rakyat dengan perantara wakilnya. Maka, seharusnya seluruh warga kampus yang masih memiliki hak untuk dipilih dan memilih terlibat aktif dalam pesta demokrasi ini. Karena bagaimana pun mereka yang terpilih harus dapat mewakili suara seluruh warga kampus, bukan hanya sebagian golongan saja.

Partisipasi mahasiswa dalam Pemira dua tahun terakhir ini memang terlihat masih kurang. Hal ini terlihat dengan angka golput pada Pemira 2014 yang mencapai 34,5% . Padahal, sosialisai sudah dilakukan jauh-jauh hari. Alasan di balik golput ini pun beragam mulai tak bisa mencoblos karena tak memiliki KTM hingga tak kenal dengan pasangan calon peserta Pemira sehingga tak mau mencoblos.

Lain tahun lalu, lain tahun ini. Pada Pemira 2015, pesta demokrasi memiliki nilai minus untuknilai kompetisi. Hal ini terlihat dari angka aklamasi bagi pasangan calon Dema F, Sema F, Sema U, dan HMJ atau HMPS yang mencapai 52%. Lebih dari setengah pemimpin kampus ini ditentukan dengan aklamasi, tanpa pemilihan langsung yang melibatkan seluruh warga kampus.

Alasan pun kembali beragam, mulai dari tak adanya lagi calon yang mendaftar hingga budaya aklamasi yang sudah diterapkan jauh sebelum SG dibekukan. Jika melihat hal ini, minat kompetisi mahasiswa bisa dikatakan kurang. Entah karena sudah pesimis dengan hasilnya nanti, entah karena Pemira yang hanya menarik untuk beberapa golongan saja.

Kembali jika mengacu pada arti demokrasi, harusnya seluruh warga yag memiliki hak berperan aktif. Siapa pun dapat mencalonkan diri, tanpa adanya dukungan atau sokongan dari golongan tertentu. Hal ini karena sistem Pemira kali ini tanpa partai, biar pun nantinya ada sistem partai seperti saat SG silam, calon independen tetap dilegalkan.

Mungkin, dominasi kelompok-kelompok organisasi ekstra kampus yang sering menjadikan calon-calon lain yang –mungkin saja mau dan mampu- menjadi kalah sebelum berperang. Tak bisa dipungkiri memang kampus UIN Jakarta yang mahasiswanya memiliki beragam latar belakang kelompok, masih didominasi beberapa kelompok saja. Hal ini sebenarnya sah-sah saja karena berorganisasi dan berpolitik di mana pun, selama itu sehat, dilegalkan.

Sayangnya, masih banyak mahasiswa independen yang tak terikat organisasi mana pun-atau mungkin kelompok minoritas- menganggap Pemira sebagai ajang kompetisi kelompok mayoritas saja. Padahal tak perlu ada rasa cemas akan langsung kalah karena tak punya dukungan, toh jika memang mampu, warga kampus pun tak akan salah pilih.

Sekali lagi, Pemira ini pesta demokrasi bagi seluruh warga kampus. Maka diharapkan semuanya terlibat aktif. Marilah kita bangun demokrasi yang baik sejak dini, sebleum akhirnya terlibat politik luar kampus yang lebih ruwet lagi. Sayang kan uang yang sudah dialokasikan untuk Pemira hanya tebuang begitu saja dan dinikmati segelintir orang?

*Penulis adalah Mahasiswi Jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Jakarta