Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) menggelar aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Kamis (24/10). Aksi yang diikuti sekitar 1.200 massa ini didorong oleh keresahan AGRA terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) Pengaturan Reforma Agraria. Mereka menilai UU tersebut belum berpihak pada kepentingan kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan kaum miskin perkotaan.
Selanjutnya, AGRA juga mengkritisi isi UU yang dinilai belum menyasar akar permasalahan konflik agraria, yakni monopoli dan ketimpangan kepemilikan tanah skala besar. Selain itu, massa aksi juga mendesak agar Lembaga Reforma Agraria Nasional yang nantinya dibentuk oleh Presiden dapat melibatkan dan merepresentasikan organisasi rakyat secara penuh.
Riqma Deenda, Staf Pimpinan Pusat AGRA, menjelaskan selain menggelar aksi di jalanan, sebanyak 25 hingga 30 perwakilan massa aksi juga beraudiensi di dalam gedung DPR untuk menyampaikan laporan konflik agraria dari berbagai daerah, seperti di Kebun Sayur Jakarta Barat, Rumpin, Kabupaten Bogor dan sejumlah daerah.”Aturan pelaksana seperti PP atau Perpres nantinya harus menyasar monopoli tanah skala besar, baik oleh negara maupun swasta, serta lembaga yang dibentuk wajib merepresentasikan organisasi rakyat,” tegas Riqma, Kamis (24/10).
