Suara rakyat kembali bergaung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) membawa tuntunan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta evaluasi program pemerintah dalam menangani Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan pada Kamis (27/8). Demo yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) juga dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat sipil dan mahasiswa.
Massa aksi yang mengerumuni Gedung DPR membentangkan berbagai spanduk kecaman untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Ridwan Nasution, massa aksi asal Medan mengatakan alasan mengikuti aksi ini adalah untuk menyampaikan aspirasi rakyat untuk mendesak RUU Perampasan Aset. la mengatakan koruptor harus dihukum mati.
“Para koruptor itu memang harus dihukum mati. Dapat duit dia Rp1,3 triliun, Rp10 triliun. Ternyata hanya dihukum dua tahun, tiga tahun,” ujarnya (27/8).
