Kinerja KPU Tak Memuaskan

Read Time:3 Minute, 3 Second

Berbagai masalah menghiasi Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2014 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan awal Desember lalu, yakni molornya jadwal pemilihan, jadwal penutupan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berubah-ubah, dan kesalahan cetak surat suara. Permasalahan itu mengakibatkan kerugian bagi beberapa pihak.

Kesalahan cetak surat suara terjadi di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), berupa tertukarnya nama pasangan calon ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Pendidikan Agama Islam (PAI) antara nomor urut satu dan dua. Selain itu, ditemukan juga kesalahan penempatan foto antara calon ketua dan wakil HMJ Pendidikan Fisika. Karena kesalahan tersebut, pihak KPU mencetak kembali surat suara yang cacat. Tidak hanya di FITK, kesalahan surat suara juga terdapat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP).

Selain cacatnya surat suara, kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dikeluhkan oleh beberapa pihak terjadi pada jadwal pemungutan suara yang tak jelas. Sigit Purwanto, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) FITK, menyayangkan keterlambatan pembukaan TPS. Seharusnya, pencoblosan dimulai pukul 08.00, namun pemilih baru dapat melakukan pencoblosan pukul 10.00.

“Sebenarnya panitia KPPS sudah hadir sejak pagi. Tapi ternyata ada hal-hal yang belum diselesaikan oleh KPU pusat. Pihak KPU juga terlambat memberitahu KPPS terkait keterlambatan jadwal,” keluhnya, Rabu (4/12).

Sigit menambahkan, seharusnya KPU dapat tepat waktu. “Dalam hal ini, saya rasa KPU pusat sebagai pembuat regulasi dan kebijakan kurang siap dalam menyelenggarakan pemira,” terang Sigit.

Kekecewaan atas KPU tidak hanya dirasakan Sigit. Salah satu pemilih menyayangkan keputusan KPU tentang jadwal pembukaan dan penutupan TPS yang dinilai tidak konsisten. Muhammad Sulaiman, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) mengatakan itu suatu kesalahan bagi KPU.

“Seharusnya pihak KPU konsisten dalam membuat keputusan, sehingga mahasiswa tidak dibingungkan dengan jadwal yang berubah-ubah,” tuturnya, Jumat (5/12).

Molornya jadwal pemilihan di TPS, berakibat pada panjangnya antrean pemilih. Hal ini terlihat di Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Akibatnya, beberapa mahasiswa memutuskan tidak memilih, salah satunya Ika Rianti. “Sebenarnya saya sudah antre, tapi karena terlalu lama hingga masuk waktu zuhur, jadinya saya salat dulu dan setelah kembali, antrean masih panjang,” dalihnya, Senin (1/12).

Ketua KPU, Hilman A. Halim menjelaskan alasan keterlambatan dibukanya TPS di setiap fakultas. Awalnya, surat suara seharusnya didistribusikan dari pukul 3.00 sampai 7.00 pagi. Namun, karena surat suara terakhir tiba pukul 7.30, maka distribusi ke setiap fakultas juga ikut terhambat.

Mulanya, pihak percetakan punya waktu empat hari untuk mencetak surat suara. Namun, ada beberapa data yang tidak terbaca ketika saksi menyerahkan berkas calonnya. Sehingga butuh waktu untuk menghubungi calon agar menyerahkan berkasnya ulang.

“Karena kendala tersebut, kita juga terlambat memberikan desain pada pihak percetakan,” ungkap Hilman. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini juga mengatakan tidak ada waktu khusus yang disediakan KPU untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan berkas para calon.

Menanggapi kinerja KPU, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cena Aprilia, menganggap keterlambatan itu disebabkan oleh tidak matangnya persiapan KPU. Selain karena keterlambatan dari percetakan, sehingga surat suara tidak terdistribusi secara serempak.

Cena menuturkan, setelah sebagian surat suara datang, pihak KPU langsung mendistribusikannya ke TPS yang dirasa sudah siap. “Kami dari Bawaslu ikut menghitung surat suara yang datang pukul tiga malam hari bersama KPU. Namun, pihak percetakan mendatangkan surat suara secara bertahap. Jadi surat suara terakhir datang pukul 7.30 pagi,” jelasnya (4/12).

Melihat hal itu, salah satu tim sukses pasangan kandidat Dema-U, Caesal Regia menyatakan KPU tidak siap menyelenggarakan pemira ini. Ia menilai dengan adanya keterlambatan dibukanya TPS dan kesalahan teknis lain, pemira kali ini tidak tertib.

“Sumber daya manusia dari KPU sendiri sangat kurang, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Bandingkan saja, 30 anggota KPU terpusat mengurus 19.000 lebih Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang beredar di UIN Jakarta,” papar Caesal (5/12).

Nur Hamidah