Read Time:3 Minute, 18 Second
Berbagai hambatan dialami kelompok KKN Internasional. Mulai dari proses administrasi hingga nihilnya anggaran KKN Internasional.
Demi menyempurnakan pendidikan di perguruan tinggi, sudah menjadi kewajiban mahasiswa agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dilaksanakan sesempurna mungkin. Setelah pendidikan dan penelitian terwujud, pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang tak boleh dikesampingkan.
Keinginan mengabdi masyarakat tak terbatas dalam negeri saja, tetapi berskala global. Seperti Akhir Maret 2017 silam, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta mengeluarkan informasi terkait proses pendaftaran Kuliah Kerja Nyata (KKN) Internasional. Mengetahui hal ini, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Nana Supena segera menyiapkan berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
Dalam memenuhi semua persyaratan, Nana Supena menjelaskan bahwa kelompoknya mengalami kendala dalam hal mengurus administrasi. Lebih lanjut menurutnya untuk mendapatkan perizinan dari PPM butuh proses lama. Ia lebih dulu mengirim surat kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia. Setelah mendapat izin dari KBRI, baru pihak kampus dan PPM memberi dukungan. ”Persiapan kita dari Desember 2016 untuk KKN Internasional 2017” ucap mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum ini, Senin (16/4).
Tak berhenti di situ, kendala juga terjadi dalam pencarian anggota kelompok Internasional. Ini dikarenakan pihak PPM hanya membuka pendaftaran jika ada permintaan. Hal ini membuat Nana harus menjaring anggota demi KKN Internasional tetap terlaksana. Menurut Nana, minimnya informasi mengenai KKN Internasional menjadi faktor utama peminat KKN Internasional sedikit.
Permasalahan dana juga menjadi pelik karena UIN Jakarta tak menyiapkan dana untuk KKN Internasional sepeser pun. Nana mengaku setiap orang harus merogoh kocek sendiri, setiap orang iuran Rp3 juta. “Beruntung, ada bantuan dari provider komunikasi sebesasar Rp.20 jt,” tutur mahasiswa yang mengikuti KKN Internasional di Sabah, Malaysia.
Terkait penyelenggaraan KKN Internasional, Kepala PPM Djaka Badranaya memberikan tanggapan. Menurutnya KKN Internasional yang dilaksanakan pada tahun lalu melalui banyak pertimbangan, salah satunya aspek keamanan tempat KKN dan kesiapan kelompok yang diberangkatkan.
Djaka menuturkan alasan tetap terselenggaranya KKN Internasional pada tahun kemarin adalah kesiapan kelompok sudah matang. “Sudah siap dalam berbagai aspek, akhirnya kita setujui saja keberangkatan mereka—kelompok KKN Internasional,” tutur pria yang juga Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, Senin (16/4).
Perihal dana, lebih lanjut Djaka menjelaskan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan KKN Internasional diserahkan kepada kelompok masing-masing. Menurut Djaka dari PPM tidak ada anggaran untuk keberangkatan kelompok KKN Internasional. Sehingga pada tahun 2018 ini, PPM mengubah KKN Internasional menjadi KKN Internasional Mandiri. “Kita menamakan KKN Internsioanal Mandiri, karena semuanya mandiri,” ujarnya saat ditemui di Hotel Soll Marina Serpong.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta Ali Muhanif pun ikut memberikan tanggapan. Pria yang dilantik menggantikan Arsjkal Salim ini berkeinginan agar pelaksanaan KKN Internasional tidak memberatkan mahasiswa maupun keluarga. Menurutnya, permintaan KKN Internasional banyak sekali, sehingga ia menyarankan hal semacam ini harus ada dalam pendanaan kampus.
Selain itu, tambah Ali untuk pemilihan tempat KKN Internasional juga harus didasari pada relasi yang dimiliki UIN Jakarta dengan pihak di luar negeri. Seperti berkerjasama dengan tokoh masyarakat maupun organisasi di negara tujuan. Namun, dirinya mengakui bahwa kerjasama penempatan KKN Internasional belum berbasis Government to government. “Kami lebih fokus kepada jaringan antara kampus khususnya LP2M dengan tokoh masyarakat di sana,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya Gedung Rektorat lantai 3, Selasa (17/4).
Salah satu anggota KKN Internasional Muhammad Hasbi Hilmi menuturkan tetarik mengikuti KKN Internasional. Menurutnya KKN Internasional merupakan programPPM, sehingga tak menyia-nyiakan hal tersebut dan berinisiatif mendaftar.“Ini juga ajakandari teman yang ingin melaksanakan KKN Internasional,” ujar mahasiswa jurusan Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Kamis (12/4).
Salah satu anggota KKN Internasional Muhammad Hasbi Hilmi menuturkan tetarik mengikuti KKN Internasional. Menurutnya KKN Internasional mempermudah dirinya mengenalkan budaya Indonesia, sebab banyak yang tak tahu. Ia menceritakan bahwa di Malaysia orang Indonesia banyak yang tak tahu kebudayaan Indonesia. “Mereka tidak hafal Lagu Indonesia Raya,” tutur Hasbi, Kamis (12/4).
Sementara itu, untuk pengawasan KKN Internasional sendiri, pihak PPM menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan oleh dosen pembimbing. Sedangkan anggaran sang dosen dibebankan kepada kelompok. “Dosen pembimbing disediakan oleh PPM, namun dananya dari mereka,” tutupnya.
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating