Pelantikan ormawa oleh pihak rektorat tak kunjung terlaksana. Para ketua UKM ajukan protes karena menghambat pencairan dana untuk pelaksanaan program kerja.
Pelantikan Organisasi Mahasiswa (Ormawa) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami keterlambatan. Hal ini dikarenakan banyak faktor, salah satunya pergantian kepengurusan tiap ormawa yang dinilai lambat oleh kemahasiswaan.
Tidak seperti kampus lain, misal Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melaksanakan pelantikan ormawa pada Januari 2024 lalu. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) pada Februari lalu juga telah melakukan pelantikan ormawa oleh pihak rektorat. Berbanding terbalik dengan UIN Jakarta yang masih berkutat dengan administrasi kepengurusan baru yang tak kunjung rampung. Namun, dari pihak Kemahasiswaan juga tidak ada peringatan yang masif.
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merasakan dampak atas keterlambatan pelantikan ini. Terutama dalam proses pencairan dana dari Kemahasiswaan untuk melaksanakan Program Kerja (Proker) yang terpaksa menggunakan dana non-budgeter, seperti iuran kas atau dana usaha UKM. Belum lagi terkait format surat yang seringkali dikoreksi dalam pengajuan proker.
Ketua UKM Komunitas Mahasiswa Fotografi (KMF) Kalacitra, Naufal Dzaky menyayangkan pasifnya kemahasiswaan pada tahun lalu untuk mengadakan pertemuan dengan UKM. “Justru pengadaan seminar-seminar keorganisasian itu menjelang Bulan Oktober, di mana sudah masa-masa akhir dari kepengurusan”, ucapnya Senin (22/4).
Riki Surya, Dewan Pengawas Organisasi UKM Teater Syahid juga mempertanyakan apa penyebab terjadinya keterlambatan dalam pelantikan tahun ini. “Apa penyebab terjadinya keterlambatan pelantikan ini karena menunggu Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (Dema-U) dan Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) yang belum selesai membentuk kepengurusannya? Jika melihat tahun lalu kita melaksanakan pelantikan tanpa kehadiran mereka. Sekarang apa yang kita tunggu lagi?” timpal Riki, Selasa (23/4).
Dampak dari keterlambatan pelantikan juga dirasa oleh UKM Koperasi Mahasiswa (Kopma). Rayyan Izza selaku Ketua Umum mengatakan pencairan dana atas program kerja yang diajukan karena diharuskan untuk dilantik terlebih dahulu. “Kalau kami (Kopma) masih bisa menyiasati kebutuhan dana program kerja menggunakan dana dari usaha, tapi kan UKM lain belum tentu bisa,” pungkasnya, Senin (29/4).
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Mahasiswa (KPM) Zulfikar Putra Utama mengaku belum menyelesaikan penyusunan dan pembentukan struktur kepengurusan baru Sema-U. Berbanding terbalik dengan Ketua dan Wakil Ketua Dema-U, Muhammad Ihdan Nazar Husaini dan Azizah Piliang yang tidak memberikan tanggapan sama sekali sejak Selasa (23/4) lalu.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ali Munhanif mengundang seluruh Ketua UKM dan Lembaga Otonom (LO) dalam Rapat Persiapan Pelantikan Ormawa di Ruang Pertemuan Gedung Kemahasiswaan lantai 2, Selasa (7/5). Undangan tersebut menjadi angin segar bagi UKM mengingat banyak proker yang perlu segera diselenggarakan.
Dalam pertemuan itu, Ali mengarahkan agar proker UKM harus berbasis prestasi dan perlu adanya komunikasi interaktif antara kemahasiswaan dengan ormawa. Utamanya, ia menetapkan pelantikan UKM pada Jumat (17/5) mendatang tanpa Dema-U dan Sema-U, sama seperti tahun lalu.
Ali menjelaskan, pihak kemahasiswaan sudah lama ingin mengadakan pertemuan dan membahas pelantikan ormawa. Sayangnya, Sema-U dan Dema-U tak kunjung memberikan laporan struktur kepengurusan setelah terselenggaranya Pemilihan Mahasiswa (Pemilwa) pada Desember 2023 silam.
Pada akhirnya, pihak Kemahasiswaan sepakat untuk melanjutkan pelantikan tanpa Sema-U dan Dema-U. “Seluruh Staf Kemahasiswaan sepakat untuk jalan terus dan pelantikan ormawa harus dilakukan. Kami juga berharap dalam waktu dekat Dema-U dan Sema-U segera memberikan struktur kepengurusan baru,” pungkas Ali, Selasa (7/5).
Reporter: Ibrahim Haikal Putra Abadi
Editor: Nabilah Saffanah
0
0
