Berkaca dari era ketidakpastian, HMPS Ilmu Hukum menggelar Studium Generale untuk mengulas isu ketatanegaraan di tengah disrupsi global.
Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar Studium Generale UIN LAW FAIR IX 2026 bertema Reorientasi Bernegara di tengah Ketidakpastian Geopolitik, Perekonomian Global, dan Krisis Kemanusiaan. Acara tersebut berlangsung pada hari Jumat (23/10) bertempat di Auditorium Bachtiar Effendi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta.
Rangkaian acara dimulai dengan paparan materi oleh Jimly Asshiddiqie, pakar hukum tata negara sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Jimly membahas peran penguatan konstitusi dan supremasi hukum dalam menjaga haluan negara di tengah disrupsi global. Lalu, sesi dilanjutkan dengan paparan materi oleh Titi Anggraini, pakar hukum kepemiluan. Titi membahas integritas demokrasi dan tata kelola pemilu yang berkeadilan dalam menjaga kedaulatan rakyat di tengah disrupsi global.
Selanjutnya, sesi pemaparan dilanjutkan dengan pemaparan oleh Mahfud, Dosen Hukum Internasional Fakultas Syariah Hukum (FSH) UIN Jakarta. Mahfud membahas tantangan, hambatan, serta peluang navigasi hukum internasional dan diplomasi indonesia dalam merespons konflik bersenjata global. Terakhir, sesi ditutup dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu oleh moderator.
Ketua pelaksana UIN LAW FAIR IX, Muhammad Rizaldy mengatakan bahwa Studium Generale UIN LAW FAIR IX 2026 bertujuan untuk mengubah pola pikir mahasiswa dalam menyikapi berbagai permasalahan hukum di Indonesia yang kerap muncul di luar perkiraan.
“Sebenarnya tujuan diadakan kegiatan ini untuk mengembangkan intelektual pada setiap fakultas. Tidak hanya itu, kami juga berharap pada kegiatan yang berskala nasional ini dapat memperbaiki nama kampus dari sisi hukum yang dikenal sebagai sebelah mata,” ucap Rizaldy, Jumat (23/10).
Selanjutnya, Rizaldy menjelaskan bahwa pemilihan tema acara tersebut didasarkan pada isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan di kalangan mahasiswa. “Terkait tema tentu masih sangat relevan, karena tema yang kita ambil adalah hal-hal yang baru, fresh banget, dan juga faktual. Tema ini yang kita angkat juga sesuai dengan kebutuhan elemen mahasiswa,” tambah Rizaldy.
Rizaldy berharap kegiatan tersebut mempererat hubungan antarmahasiswa, mengingat kegiatan tersebut merupakan bagian dari organisasi yang mengedepankan kerja sama tim dan kebersamaaan. Selain itu, kegiatan juga diharapkan dapat mengharumkan nama UIN Jakarta, terlaksana dengan baik, serta memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh delegasi yang hadir.
Salah satu peserta, Faqih dari program studi ilmu hukum beralasan mengikuti acara tersebut sebagai bentuk reflektif untuk memahami persoalan yang sedang terjadi. Faqih berharap acara tersebut memantik mahasiswa untuk mengaplikasikan pemahamannya tentang persoalan yang dibahas dalam acara pada lingkungan sekitar.
Faqih berharap pada kegiatan tersebut dapat menjadi contoh bagi khalayak umum untuk melihat kinerja pemerintah terhadap permasalahan yang belum ditangani. Menurut Faqih, semua berhak menjadi contoh bagi generasi berikutnya untuk dapat melihat bagaimana ukuran kerja pemerintah. Faqih menambahkan bahwa hukum belum ditegakkan secara merata, untuk itu ia menyebut acara tersebut dapat menjadi ilmu pengalaman baginya sebagai generasi muda.
“Kegiatan ini mencakup pemerintahan sekarang tentang bagaimana cara menangani karhutla, dan juga masalah-masalah isu global dimana banyaknya sekali embargo terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu juga terdapat mengenai banyaknya hal yang mencakup kekurangan hukum dan juga banyaknya hukum yang kurang terlaksana di Indonesia,” ungkap Faqih, Jumat (23/10).
Reporter: Ananda Adriansyah, Irsal Nurvikriyansah
Editor: Farhan Rahman