Aula Student Centre UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Rabu, 19 Februari 2014
Acara dimulai pukul 10.30
Sambutan dari Yudi selaku ketua panitia pukul 10.35 WIB. Acara dimulai pukul 10.30 WIB. Pentingnya anak muda dalam pemilu. 59,6% dari jumlah DPT adalah pemuda dan mereka harus mau untuk melakukan perubahan demi kemajuan bangsa.
Moderator : Ari
Bagaimana caleg tidak melakukan korupsi, menjaga integritasnya dalam menjalankan amanah.
Pembicara pertama : KPK
Pemuda bersiap untuk memasuki dunia kerja. Pemilih pemula sejumlah 28,6 juta dari seluruh jumlah pemilih di indonesia. Nasib bangsa ke depan tergantung dari pemimpin yang dipilih dan tergantung dari artisipasi kaum muda sebagai entitas yang jumlahnya cukup signifikan.
Pemuda menjadi penting karena akan memutuskan nasib bangsa. Korupsi masih menjadi penyakit yang sangat besar. Jika korupsi masih terjadi, maka pembangunan akan sulit dilakukan. Angka impor akan menjadi sangat tinggi apabila korupsi masih terjadi. Partai politik dan polisi menjadi lembaga terkorup menurut survei publik yang diakukan oleh KPK. Hak pilih sangat penting untuk digunakan karena akan menentukan keadaan bangsa dan menentukan jalannya pembangunan dan pendistribusian anggarana lainnya.
Pola korupsi yang banyak terjadi : politik uang, suap, dana kampanye. Partisipasi publik semakin menurun karena kepercayaan publik terhadap parpol juga menurun. Pilih calon yang tepat karena akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan.
Lembaga legislatif harus lebih bisa mengatur tentang kode etik dan pengaturan anggaran. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Hati-hati pilih pemimpin, manfaatkan hak pilih sebaik mungkin.
Pemuda perlu untuk berpikir kritis dalam melihat konstelasi politik di negeri ini
Menuju Pemilu yang Demokratis
Pelajari rekam jejak calon, pilih partai yang juga rekam jejaknya baik
Data statistik pemilu dalam 10 tahun kecenderungan partisipasi pemilih menurun, di angka 50% pada tahun 2009.
Peraturan KPU No. 1 tahun 2013
3 ciri pemilu demokratis : ada hak pilih umum, ada kesetaraan bobot suara, tersedia pilihan signifikan, kebebasan nominasi, persamaan hak kampanye, kebebasan memberikan suara, kejujuran dalam penghitungan suara, penyelenggaraan pemilu secara periodik
Pelajari rekam jejak masing-maisng calon
Kampanye memiliki 7 metode. Yang belum boleh dilakukan adalah iklan dan rapat umum. Caleg hanya boleh memasang 1 spanduk untuk 1 kelurahan.
Pemilu yang baik tidak hanya berorientasi hasil tapi berorientasi kepada proses yang bersih.
Cara pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos. Terdapat pemilih khusus tambahan yang menggunakan KTP sesuai dengan domisili dan dilakukan pemungutan suara 1 jam sebelum penutupan TPS. Terdapat asas tambahan yaitu aksesibilitas untuk memudahkan akses bagi penyandang difabel dan lansia, pemilih khusus dari TPS lain (sama), diberikan 4 surat suara, pemilih di RS dan Lapas diarahkan ke TPS terekat, 1 set formulir berhologram, Panwas boleh berada dalam TPS, saksi diperkenankan 2 orang.
DPT angkanya terus berubah sesuai dengan verifikasi data (pemutakhiran data pemilih).
Di kota tangsel ada 6 daerah pemilihan : Serpong, Serpong Utara, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, Pamulang, Setu.
Pastikan diri anda terdaftar dalam DPT karena 1 suara akan sangat menentukan. 5 menit di TPS akan menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan.
Pembicara ketiga : Wanto Sugito, Caleg DPR RI dari PDIP
Fakta bahwa parpol dan perlemen menjadi lembaga terkorup menyulitkan caleg untuk mempromosikan visi misinya karena tingginya apatisme masyarakat.
Blusukan dimulai 10 bulan yang lalu. Kegelisahan masyarakat karena pemberitaan korupsi menambah kepercayaan rakyat untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Di Tangsel pada 2009, hampir 40% golput. Ini kondisi darurat politik.
Caleg perlu membangun komitmen kebangsaannya. Menjadi caleg bagi saya adalah tugas membangkitkan kembali sejarah karena menjadi bagian dari aktivis 98. Koreksi bagi caleg muda agar tetap bisa menjaga integritasnya dan jangan coba mencoba bermain dengan uang rakyat.
Survei Indobarometer menyatakan bahwa 89% pemuda akan menggunakan hak pilihnya. 30% dari jumlah pemilih di Indoensia. 18% dari jumlah pemilih pemula diasumsikan memilih PDIP. Komitmen PDIP adalah kembali ke jalan ideologi yaitu pancasila. Proses kaderisasi sangat penting dan mampu menghasilkan kader yang baik.
Siapapun kader partai, jika sudah masuk ke dalam jabatan publik maka kebijakan yang dihasilkan harus sesuai dengan ideologi (apapun partainya). Caleg muda perlu tampil untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi, bahwa korupi merupakan kejahatan yang besar karena bisa merusak masa depan bangsa.
Pragmatisme masyarakat juga harus bisa dikikis agar bisa benar-benar kritis dalam memilih calon pemimpinnya. Sikap pragmatisme juga kadang menyulitkan caleg.
Suara konstituen juga sedikit memicu para anggota perlemen untuk mencari sumber-sumber penghasilan lainnya guna memenuhi keinginan konstituennya. Dana kampanye yang harus dimiliki oleh seorang caleg DPR RI untuk menjadi anggota parlemen minimal adalah Rp 2,5 M menurut Pramono Anung.
Jika demokrasi masih seperti ini maka akan menutup panggung bagi para aktivis dan calon potensial lainnya yang memiliki kompetensi baik dan visioner. Terutama jika lawan politiknya adalah pengusaha.
Panwaslu di setiap tingkatan harus memantau secara benar setiap perangkat pemerintahan terkait mulai dari tingkatan yang terendah agar tidak dimanfaatkan. Money politik tidak dapat dihindari. Karena itu pengawasan sangat perlu dilakukan.
Calon incumbent dan artis akan lebih mudah menang karena ia memantau komunikasi dan popularitasnya juga sudah ada. Kesulitan caleg baru adalah meningkatkan elektabilitas, popularitas, dana komunikasi kepada konstituen.
Cermati partai yang akan dipilih, cermati caleg yang diusung, cermati visi misi partai dan caleg.
Usia muda pasti memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah
Spirit kebangsaan jangan dirusak oleh generasi muda. Kasus korupsi juga saat ini melibatkan kaum muda, oleh karena itu pendidikan akan penguatan ideologi kebangsaan dan integritasnya ketika menduduki jabatan strategis.
Sejarah membuat pemuda cukup sulit untuk bangkit dan berjuang dalam memperbaiki masa depan bangsa.
Pola kaderisasi juga harus tepat agar korupsi bisa digerus dengan integritas kader yang baik.
Transparansi pengelolaan keuangan APBD harus dilakukan dan disebarkan kepada publik agar publik bisa mengetahui kemana saja uangnya digunakan.
Pertanyaan pertama : Bagaimana agar pemuda bisa memiliki akses ke partai politik agar bisa menyalurkan ide-ide visionernya?
Pertanyaan kedua : Bagaimana langkah dari KPU untuk memfasilitasi difabel dan orang lansia dalam hal kertas surat suara? Bagaiamana caleg meyakinkan konstituen, terutama dari kalangan pemuda?
Jawaban pertanyaan pertama : PDIP mulai konsen terhadap pemilih pemuda. PDIP tidak menutup akses terhadap pemuda untuk menjadi kader partai. Akan mendirikan sekolah ideologi untuk menanamkan ideologi. Setiap PDIP memiliki sayap kepemudaan untuk memfasilitasi pemuda yang ingin menjadi bagian dari partai. Parpol juga memiliki alur tersendiri dan melewati beberapa proses kaderisasi. Untuk menjadi caleg harus mengerti visi misi partai dan juga ideologi partai.
Jawaban pertanyaan kedua : Sosialisasi yang dilakukan adalah komitmen integritas. Untuk meyakinkan rakyat agar tidak putus keterwakilan terkait komitmen adalah membangun komunikasi dengan konstituen. Sosialisasikan komitmen terhadap pemilih. Dengan proses pendataan kantong-kantong suara untuk menjaga komunikasi politik. Keuntungan yang dimiliki oleh caleg baru adalah tidak punya noda sejarah (belum berkaitan dengan anggaran). Luruskan niat bahwa menjadi anggota legislatif memang untuk memperjuangkan nasib rakyat (pengabdian). Semua caleg harus mampu mengimplementasikan tindakan berbasis ideologi negara untuk mensejahterakan rakyat.
Salah satu kendala adalah di surat suara terdapat tulisan yang sangat kecil. Bagi pemilih yang kesulitan membaca, disiapkan formulir khusus untuk memberikan kuasa kepada KPPS atau kepada orang yang diberikan mandat. Di setiap TPS akan disediakan DCT sehingga memudahkan pemilih untuk melihat daftar calon. Setiap proses harus diawasi dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan suara.
Pertanyaan ketiga : Bagaimana cara mengecek apakah nama terdaftar dalam DPT jika belum memiliki e-KTP, apakah suara akan hiang? Bagaimana tanggapan dan aktivitasnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Pemilih khusus tambahan apakah memungkinkan untuk mobilisasi massa ke TPS? Background caleg seperti apa, dari mana sumber dana kampanyenya dan bagaimana bentuk anti korupsinya? Bagaimana pandangan tentang RUU HAM?
Pertanyaan keempat : Bagaimana cara mengantisipasi aliran dana hibah (terutama yang terkait APBD) oleh caleg? Bagaimana kampanye KPK untuk menyadarkan masyarakat tentang korupsi? Bagaimana strategi caleg PDIP untuk mengantisipasi ancaman dari partai lain? Bagaimana strategi KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan sosialisasinya?
Pertanyaan kelima : Estimasi anggaran yang sudah dipersiapkan untuk menjadi caleg? Berapa banyak dan yang sudah dihabiskan sampai saat ini? Dari mana saja sumber untuk mendapatkan dana kampanye tersebut?
Jawaban: Basis data untuk DPT bukan dari e-KTP tapi didata dari kartu identitas yang dimiliki saat ini. Yang tidak memiliki identitas pun harus didata oleh pertugas KPU. Bisa dicek di kpu.go.id. Setiap nomenklatur kegiatan memiliki juklak dan juknisnya. Menjalin kemitraan dengan institusi lain yang bisa disinergikan. Adanya relawan demokrasi. Terkait pemilih khusus tambahan, basis KTP sesuai domisili. Alasan yang dterima untuk mengeluarkan surat keterangan pindah memilih adalah dengan alasan dinas atau alasan lainnya yang mendesak. KPU menegaskan kepada struktur untuk bekerja sesuai dengan aturan. Kerjasama dengan pihak pengawas juga sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran. KPU juga bekerjasama dengan pemerintah kota dan masyarakat di dapil untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
KPK tupoksinya adalah penanganan kasus korupsi. Daftar caleg juga bisa dicek di jariungu.com. KPK punya tagline “Pilihlah kandidat yang jujur”. Gunakan kekuatan media sosial untuk mencari informasi terkait caleg. Mengajak caleg untuk tanda tangan fakta integritas. Sosialisasikan di media massa terkait prosedural pemungutan suara dalam pemilu. Bekerja dengan jaringan untuk memantau rekam jejak caleg dan kinerja legislasinya (terkait anggaran dan implementasi kebijakan).
Bekerja di Jawa Pos (manage keuangan). Penggunaan dana kampanye dihasilkan dari pekerjaan. Analisis media menyatakan bahwa RUU HAM akan banyak memotong kewenangan KPK untuk menyidik. Ia setuju dengan KPK. Harus dibahas nanti tahun 2014. Ia berharap peluang untuk korupsi ditutup betul, pengawasan pengadaan dana dalam proyek harus diawasi secara benar. Caleg muda harus menguatkan komitmen integritasnya untuk menghindari korupsi. Proses penegakan hukum biarkan berlangsung. Siapapun di mata hukum adalah sama.
Presentasi dari jariungu.com
Situs ini menyediakan informasi tentang seluruh caleg sesuai dengan dapil masing-masing. Masing-masing caleg disediakan satu halaman profil. Selain itu, jariungu.com juga memuat berita terkait caleg tersebut yang link-nya bisa langsung diklik. Selain itu, kita juga bisa mencari informasi sesuai dengan kategori, misalnya sesuai institusi, organisasi, pekerjaan, dll.
Closing statement
KPU : semoga KPU bisa bekerja lebih baik lagi. Kita memiliki hak yang sama, 5 menit untuk 5 tahun Semoga kita bisa memilih dengan benar dan mampu membawa perubahan untuk kita semua
Caleg : Jangan apatis dan pesimistis. Sangat sayang jika golput karena masa depan tergantung kita. Jika kecenderungan rekam jejaknya buruk, jangan dipilih, pilih caleg yang punya komitmen untuk perubahan yang baik
KPK : Negeriku sulit untuk berubah karena masih rakus, hati-hati NKRI, negeriku butuh aku untuk berubah.
0
0
Average Rating