Titik Hitam Pemerintah Indonesia

Read Time:5 Minute, 46 Second

Tak hanya politik, kecacatan demokrasi Indonesia sudah merambah ke berbagai sektor seperti ekonomi dan HAM. Merespons hal tersebut, mahasiswa UIN jakarta adakan diskusi dan mimbar bebas.


Ruang Siyasah menggelar acara Mimbar Bebas pada Kamis (28/12) di depan sekretariat Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) dan Senat Mahasiswa (Sema) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Peserta terdiri dari mahasiswa dengan berbagai golongan di antaranya, Organisasi Mahasiswa (Ormawa), Lembaga Semi Otoriter (LSO), forum kajian dan diskusi, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) serta Organisasi Eksternal (Oreks).

Mimbar Bebas sore itu mengusung tema “Bahaya Dinasti Politik Bagi Indonesia”. Acara tersebut menghadirkan narasumber di antaranya, Bivitri Susanti—Pakar Hukum Tata Negara, Ray Rangkuti—Pengamat Politik, dan Nong Darol Mahmada—Aktivis Kemanusiaan. Tak hanya itu, ada pula Faisal Basri—Pakar Ekonomi, Iwan Misthohizzaman—Direktur Eksekutif  International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) serta Abudzar Al Ghifari—Koordinator Aliansi Mahasiswa UIN Jakarta.

Direktur Ruang Siyasah, Muhammad Rizky Affandi mengatakan, acara Mimbar Bebas bertujuan untuk merefleksikan keadaan demokrasi Indonesia di penghujung 2023. Hakikat demokrasi Indonesia yang mulai hilang, kata Affandi, memerlukan respons mahasiswa untuk mengembalikan pada arah yang seharusnya.  “Kita mempersilakan teman-teman yang ingin menyampaikan aspirasinya,” ucap Affandi, Kamis (28/12).

Ekonomi Indonesia 

Pakar ekonomi Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai, ekonomi Indonesia selama dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mengalami penurunan. Faisal mengatakan, di samping penurunan ekonomi, hutang negara Indonesia juga semakin tinggi. “Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia terus terkuras, sementara hasilnya selalu terekspor ke luar negeri. Tentunya itu hanya akan mendukung perekonomian negara lain,” ujar Faisal, Kamis (28/12).

Faisal menuturkan, mahasiswa harus lebih sadar terhadap kondisi negara Indonesia, dimana masyarakat Indonesia menjadi pihak yang dirugikan. Situasi ini membuat masyarakat harus membayar harga tinggi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia karena suatu kepentingan tertentu. “Puluhan triliun, belasan triliun, rakyat Indonesia, membayar untuk membeli gula lebih mahal daripada negara Malaysia, Singapore. Kok kita tidak demo ya?,” tuturnya, Kamis (28/12).

Lanjut, Faisal menyayangkan pernyataan calon pemimpin yang mengatakan Indonesia mandiri gula. Pasalnya, pernyataan itu bertolak belakang dengan keadaan ekonomi Indonesia sekarang yang masih kurang baik. Hal tersebut menunjukkan kurang pekanya pemimpin terhadap keadaan ekonomi Indonesia. “Indonesia pernah menjadi pengekspor gula terbesar kedua di tahun 1937. Namun, tidak dengan sekarang,” ucapnya.

Faisal menegaskan, kegagalan yang ingin diwariskan ini akan mengakibatkan eksploitasi tiga kali lipat. Termasuk terjadinya kapitalisasi di kampus, di mana kampus harus mencari uang sendiri dan berdampak pada peningkatan Uang Kuliah Tunggal (UKT), karena tidak ada lagi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN). “Oleh karena itu, mari kita pastikan, kebobrokan ini tidak boleh kita lanjutkan. Jangan mau diiming-imingi generasi emas, Anda ini adalah generasi cemas sebetulnya,” tegasnya.

Perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UIN jakarta, Apriansyah Wijaya, ia membenarkan pernyataan Faisal Basri. Banyak kebijakan ekonomi cenderung bermasalah pada masa kepemimpinan Jokowi. Oligarki telah mencengkram sistem politik kita secara membabi buta, kebijakan ekonomi justru kerap kali berorientasi pada profit para elit dan pengusaha besar. “Bukan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tuturnya, Kamis (28/12).

Lanjut, Faisal menyayangkan kebijakan ekonomi saat ini yang hanya menguntungkan sebagian orang. Kebijakan ekonomi tidak  berorientasi pada pemenuhan hak rakyat, ujar Faisal, justru berdampak buruk pada kesejahteraan rakyat. “Masih banyak masyarakat yang hidup kemiskinan, kesenjangan di mana-mana, konflik agraria, dan perampasan hak ruang untuk hidup,” jelasnya.

Apriansyah menyatakan, pemerintah harus lebih serius merumuskan kebijakan  agar tidak terus-menerus memberikan dampak negatif untuk masyarakat. “Pemerintah mesti tegas untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam merumuskan peraturan. Dan yang terpenting pemerintah tidak boleh abai terhadap rakyat,” tegasnya.

Selaras dengan Apriansyah, mahasiswa Program Studi (Prodi) Dirasat Islamiyah, Dzikry Ardhan mengungkapkan, ia senang dengan adanya paparan terkait kebijakan ekonomi pada Mimbar Bebas sore itu. Hal tersebut dapat menjawab keresahan mahasiswa mengenai ekonomi saat ini. “Kita jangan bangga dengan segala sarana yang telah Jokowi bangun. Justru, hutang pembiayaan itulah yang menjadi beban generasi berikutnya,” ujar Dzikry, Kamis (28/12).

Politik, Hukum dan HAM  Indonesia

Pakar Hukum Tata Negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Bivitri Susanti mengungkapkan, hukum Indonesia sekarang hanya sebagai alat pembenaran para penguasa  atas kesalahan yang mereka  perbuat. Lanjut Bivitri, seakan-akan perbuatan benar dan salah hanya yang diatur hukum saja. “Kalau suatu perbuatan tidak dilarang hukum, maka dianggap boleh melakukannya,” sebut Bivitri, Kamis (28/12).

Bivitri mengatakan, sebelum penegakan hukum, perlu perbaikan etik terlebih dahulu. Ia menekankan bahwa etik itu lebih tinggi dari pada hukum. Hal tersebut karena sebagian hukum, lanjut Bivitri, mengadopsi dari nilai benar atau salahnya suatu perbuatan. “Nah, kalau seandainya pemegang kekuasaan sudah tidak peduli dengan perbuatan benar atau salah, maka yang terjadi hanya hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang berkuasa,” tuturnya.

Lanjut, Bivitri juga menyinggung soal isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di masa lalu. Sudah berlangsung ratusan aksi kamisan, sebut Bivitri, itu menunjukkan tidak terselesaikannya isu HAM hingga saat ini. Hingga saat ini, tidak ada pemimpin negara yang mampu menuntaskan kasus pelanggaran HAM. Malahan, terduga pelaku terus mencalonkan diri sebagai presiden. “Makanya isu pelanggaran HAM itu akan terus berlangsung,” lanjutnya.

Aktivis kemanusian, Nong Darol Mahmada mengungkapkan, kondisi pemerintahan di setiap zaman tentu berbeda. Namun, sebenarnya esensinya masih sama. Ketika pucuk kekuasaan sudah mencederai etika, kata Nong, maka pemerintahan sudah tidak baik. “Para calon pemimpin kita sudah mempertontonkan sikap yang mencederai etika itu sendiri, mau dibawa kemana negara kita ini,” ucapnya, Kamis (28/12).

Pengamat Politik, Ray Rangkuti menyatakan, praktik politik yang coba mencederai reformasi sudah mulai terlihat. Ray setuju dengan pernyataan bahwa etika penguasa Indonesia sudah mulai luntur. Ray mengutarakan, pemerintahan sekarang memerlukan sistem pengaturan yang lebih baik dan beretika agar dapat mengelola politik Indonesia. “Tentunya dengan orang-orang yang mampu menjaga sistem itu,” tutur Ray, Kamis (28/12).

Respons mahasiswa terkait Demokrasi

Ray mengaku senang menghadiri Mimbar Bebas tersebut. Adanya Mimbar Bebas menunjukkan bahwa mahasiswa masih memperhatikan dan mempertanyakan keadaan politik Indonesia sekarang ini. Lanjut Ray, sebagai mantan aktivis 98, ia sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat mencederai reformasi. “Saya berharap semangat itu tetap terus dilanjutkan,” sebutnya.

Senada dengan Ray, Nong mengaku sangat mendukung acara Mimbar Bebas tersebut. Nong mengatakan, Mimbar Bebas ini merupakan acara yang menggugah nurani. Lanjut Nong, acara ini akan menimbulkan respons mahasiswa terhadap kejanggalan politik Indonesia saat ini. “Saya berharap kedepannya dapat disiarkan melalui media sosial, agar teman-teman yang memiliki keresahan ini juga dapat mengikuti,” ucapnya.

Mahasiswa Prodi Dirasat Islamiyah, Muhammad Abid Al Akbar menyatakan, acara Mimbar Bebas ini sangat penting untuk dapat menghidupkan kembali forum diskusi mahasiswa di UIN Jakarta. Abid mengatakan, Mimbar Bebas ini merupakan ajang untuk merefleksikan keadaan demokrasi Indonesia belakangan ini. “Meskipun pada akhirnya kita kalah, tidak berarti kita berhenti untuk bersuara,” ujar Abid, Kamis (28/12).

Lanjut, Abid yang merupakan Ketua Dema-U periode 2022-2023 berharap Mimbar Bebas ini dapat mengembalikan semangat diskusi mahasiswa. Menurutnya, kegiatan diskusi yang menjadi ciri khas mahasiswa sudah mulai berkurang. Oleh sebab itu, penting untuk menumbuhkan kembali semangat diskusi mahasiswa, ujar Abid,  baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus.

Reporter: MAI dan MSA

Editor: Muhammad Naufal Waliyyuddin

Happy
Happy
25 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
75 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Previous post Nihil Implementasi Pengurangan Sampah Plastik di Kampus
Next post Fasilitas Kurang Berfungsi, Kehilangan Menghantui