Menindaklanjuti wacana penutupan prodi oleh Kemendiktisaintek, UIN Jakarta menolak wacana tersebut. Lantaran baginya, pendidikan tinggi tidak hanya menitikberatkan pada kebutuhan jangka pendek dunia industri.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berniat menutup Program Studi (Prodi) yang ditaksir tidak relevan dengan kebutuhan industri. Mengutip dari laman tempo.com, wacana ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, (23/4). Sukoco menyampaikan, terkait prodi-prodi itu perlu dilakukan seleksi dan jika perlu menutup guna meningkatkan relevansinya.
Meski begitu, pada Sabtu, (2/5) Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto melancarkan pernyataan terbaru perihal wacana penutupan prodi itu.
Ia menegaskan bahwa tidak ada penutupan prodi di perguruan tinggi yang tidak relevan, melainkan akan ada pengembangan atau evaluasi. Melansir kompas.com, menurutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan industri-industri baru yang harus mendapatkan perhatian lebih dari perguruan tinggi.
Senada dengan Brian, Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendikti saintek), pada sebuah pertemuan dengan sejumlah elemen mahasiswa dalam unjuk rasa di kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, pada Senin (4/5), ia memastikan tidak akan ada rencana penghapusan prodi tersebut. Mengutip dari cnnindonesia.com, ia menyampaikan tidak akan ada penutupan prodi, melainkan penataan. Penataan itu dilakukan guna memberikan penguatan terhadap prodi-prodi tersebut.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai lembaga yang terdampak buka suara menyoal wacana Kemendiktisaintek untuk melakukan penutupan prodi yang tidak relevan dengan industri tersebut. Wakil Rektor (Warek) Bidang Akademik, Ahmad Tholabi Kharlie, menilai wacana tersebut perlu direspons secara hati-hati dan berimbang.
Ia menjelaskan, acuan relevansi dalam pendidikan tinggi tidak dapat disempitkan hanya pada indikator serapan kerja atau kebutuhan pasar. Lantaran menurutnya, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa banyak inovasi besar justru lahir dari disiplin ilmu dasar yang pada awalnya tidak dipandang memiliki nilai praktis langsung.
“Jika perguruan tinggi hanya diarahkan untuk mencetak tenaga siap pakai, kita berisiko berhenti sebagai pengguna, bukan pencipta,” ujar Tholabi saat diwawancara via WhatsApp, Sabtu (2/5).
Kemudian, ia mengungkapkan solusi atas persoalan relevansi program studi itu tidak sewajarnya ditempuh melalui pendekatan penyisihan. Ia berpendapat bahwa yang lebih dibutuhkan adalah upaya menjembatani dunia akademik dengan kebutuhan industri. Misalnya, langkah-langkah seperti pengembangan kurikulum adaptif, kolaborasi riset dengan industri, serta pembukaan ruang lintas disiplin dinilai dapat menjadi jalan tengah. Pendekatan ini memungkinkan lulusan tetap relevan tanpa mengorbankan kedalaman keilmuan.
Berangkat dari isu tersebut, Tholabi mengungkapkan, UIN Jakarta tengah menyiapkan “senjata rahasia” melalui langkah strategis yang berkelanjutan: transformasi, revitalisasi, dan inovasi akademik. Kemudian, UIN Jakarta juga akan segera mengevaluasi seluruh program studinya secara komprehensif. Kampus akan memperkuat sistem tracer study, memperbarui kurikulum berbasis kompetensi masa depan, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan industri, pemerintah, dan masyarakat sipil.
Lebih dari itu, UIN Jakarta juga mendesak pemerintah agar lebih aktif menciptakan ekosistem yang sehat antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Pemerintah dan kampus perlu merumuskan kebijakan yang mengarahkan industri untuk membangun inovasi berkelanjutan, bukan sekadar mengejar target produksi jangka pendek.
Di sisi lain, Jejen Musfah, selaku Pengamat Pendidikan asal UIN Jakarta memberikan pandangannya mengenai isu tersebut. Secara sederhana, ia menyampaikan prodi atau jurusan, seolah identik dengan profesi. Maka apabila suatu prodi ditutup, profesinya sudah tidak ada atau tidak dibutuhkan. Padahal menurutnya, lulusan jurusan tertentu tidak harus menjadi profesi yang sesuai atau linier.
“Bisa juga masalahnya adalah minimnya lapangan kerja. Yang terjadi adalah deindustrialisasi karena investor luar negeri memindahkan dananya ke Vietnam atau Malaysia. Kita punya banyak jenius dengan ide-ide brilian namun tidak terjadi pabrikasi ide. Ide-ide mereka hanya berhenti di publikasi jurnal saja,” ujar Jejen saat diwawancara via WhatsApp, Sabtu (4/5).
Pun jikalau membuka jurusan baru, itu membutuhkan ketersediaan dosen, fasilitas dan anggaran. “Sering terjadi buka jurusan dulu, menyiapkan sumber daya belakangan. Ujungnya bisa ditebak, jurusan ditutup di tengah jalan,” tuturnya.
Maka dari itu, kemungkinannya yang harus terjadi adalah transformasi jurusan. Memastikan lulusan memiliki life skill, keterampilan abad 21. Kemudian, pemerintah tidak hanya menyediakan kampus dan jurusan yang baik dan dibutuhkan saja, tetapi juga menyediakan wadah bagi para sarjana untuk berkarya. Lebih lanjut, kampus boleh saja dipandang sebagai pabrik penyedia tenaga kerja. Namun kampus juga harus membekali para sarjananya dengan kecerdasan emosional. Disamping kecerdasan akademik atau vokasional.
“Bekerja artinya mendapatkan penghasilan sendiri, mandiri secara finansial. Setelah berduit, mereka juga harus berguna bagi manusia lainnya dan lingkungannya. Maka, apapun kerja mereka kelak, tetap menjadi manusia yang bermanfaat dan warga yang taat,” tuturnya.
Ia mengingatkan, bahwa jika ada penilaian prodi sudah tidak relevan, solusinya bukan menutup, tetapi mengubah kurikulumnya sesuai perkembangan ilmu dan kebutuhan industri.
“Bukan masalah karena fakta bekerja tidak selalu harus linier dengan ijazah, keterampilan yang standar, apalagi diakui dunia, memungkinkan sarjana bisa bekerja di mana saja,” pungkasnya.
Reporter: Adam Alfarraby
Editor: Rifki Kurniawan
0
0
