Massa aksi yang terdiri dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), mahasiswa, masyarakat sipil, serta grup musik menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan lima tuntutan kepada DPR RI.
Untuk menyampaikan lima tuntutan utama kepada DPR RI, massa aksi yang terdiri dari Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK), mahasiswa, masyarakat sipil, serta grup musik menggelar unjuk rasa untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026. Aksi tersebut digelar di kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Jumat (1/5).
Lima tuntutan tersebut diantaranya, pertama, mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dinilai lebih berpihak kepada kepentingan buruh. Kedua, menolak praktik outsourcing dan sistem kerja fleksibel yang dianggap merugikan pekerja karena melemahkan kepastian kerja. Ketiga, menyoroti ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Keempat, buruh menuntut penghapusan beban pajak terhadap pekerja, termasuk pajak Tunjangan Hari Raya (THR) serta skema yang berkaitan dengan Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun. Kelima, mereka juga mendorong percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Salah satu orator, Dewi Kartika menjelaskan, agenda reforma agraria merupakan bagian dari perjuangan kaum buruh. Menurutnya, bagi para buruh, reformasi agraria harus dimaknai sebagai pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup, bukan sekadar pembangunan industri maupun skema kepemilikan rumah berbasis hutang seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
“Presiden Prabowo menjanjikan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tapi tidak berdampak pada kaum buruh karena dijadikan bisnis oleh industri,” ucap Dewi, Jumat (1/5).
Salah satu peserta aksi dari Forum Pemuda Pelajar Mahasiswa Garut (FPPMG), Siti Salsa Nurhaliza menyoroti mengenai perpecahan May Day di Monumen Nasional (Monas) dan di depan gedung DPR. Ia menyayangi hal tersebut yang seharusnya para buruh bersatu melakukan aksi bersama.
“Saya baru turun lagi setelah sekian lama jadi banyak sekali yang harus disampaikan pada pemerintah. Sayangnya karena hari ini dijadikan hari libur jadi suara kita tidak bisa didengar DPR,” ucap Salsa, Jumat (1/5).
Salsa juga menyampaikan aspirasi agar para buruh, kaum miskin kota, petani, dan nelayan perlu semakin memperkuat solidaritas sebagai basis perjuangan bersama. Selain itu, ia juga berharap kepada pemerintah agar melaksanakan semua janjinya kepada para buruh salah satunya yaitu janji tiga juta rumah untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, mengkritik terlibatnya aparat negara yaitu militer dalam ranah sipil dan kemunduran demokrasi di Indonesia di mana penyampaian kritik justru dihadapi serangan seperti penyiraman air keras. Ia juga mendesak pemerintah untuk mereformasi sistem upah di Indonesia dan pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan masyarakat yang adil dan sejahtera.
“Ada perbedaan dalam May Day tahun ini yaitu audiensi terlebih dahulu kemudian aksi di depan gedung DPR. Hal itu dikarenakan pihak DPR tidak bisa hadir pada jadwal yang ditetapkan buruh yaitu jam 2 siang, sehingga dimajukan menjadi jam 11 siang hingga jam 12 siang. Akhirnya para buruh harus berangkat lebih pagi agar audiensi bisa tetap berjalan,” ungkap Sunarno pada Jumat (1/5).
Sunarno menambahkan menjelang aksi May Day, beberapa pimpinan Konfederasi KASBI mendapatkan intimidasi berupa penghilangan akun dan doxing. Ia juga menyayangkan pelaksanaan undang-undang mengenai buruh belum dilaksanakan secara tuntas oleh presiden dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Reporter: Naufal Fauzan, SFA
Editor: Anggita Rahma Dinasih
0
0
