
Di balik negara yang telah merdeka, transpuan masih dihantui stigma dan diskriminasi yang membatasi ruang mereka untuk hidup sebagai warga negara yang setara. Hingga kini, perjuangan memperoleh penerimaan dan kesetaraan masih berlanjut.
Pada suatu malam di tengah bisingnya kendaraan yang berlalu-lalang, cercaan lantang dilemparkan kepada seseorang yang tengah berdiri di pinggir jalan.
“Woi, Bencong! Mati aja lo!”
Perkataan itu tertuju kepada Amelia—akrab disapa Amel—seorang transgender perempuan (transpuan) asal Jakarta. Bagi Amel, rentetan cacian dan makian sudah menjadi santapan harian. Pasalnya, hampir tiap hari orang-orang yang melintasi jalan menyempatkan diri meneriakinya. Terkadang umpatan tersebut disertai dengan kekerasan fisik yang membuatnya perlu diobati.
“Malah saya juga sering dilempar pakai botol plastik, telur busuk, dan batu. Saya juga pernah dianiaya pakai parang,” ungkap Amel, Jumat (24/5).
Saat Amel dianiaya, dirinya hanya bisa memasrahkan jikalau memang sudah waktunya meninggal dunia. Beruntung, pertolongan medis menyelamatkannya. Ia bersyukur masih diberi umur oleh Tuhan. Namun, pertanyaan besar terus mengganjal di benaknya, padahal ia tidak mencuri uang. Ia juga tidak pernah mengganggu orang di sekitarnya, apalagi melakukan kekerasan.
Mengapa kebencian sebegitu pekat dialamatkan kepadanya?
Amel tidak mengerti. Dirinya hanya seorang transpuan yang juga berjuang untuk bertahan hidup. Perlahan Amel mengusap air mata yang mulai membasahi pipinya. Suara Amel kini lebih kecil dari suara motor dan mobil yang melintas.
“Aku pun capek hidup seperti ini. Maunya sih bekerja yang layak untuk menghidupi adik. Tapi tahu sendiri, cari kerja susah untuk aku yang sudah tua. Aku sudah cari ke mana-mana. Mungkin bisa dibawa orang, tapi walaupun bisa, harus nyogok. Aku nggak punya uang,” ucap Amel lirih.
Sejak pukul 04.00 hingga 06.00, Amel mengelilingi pasar. Tertutupnya akses kerja formal memaksa Amel turun ke jalan untuk mengamen. Pendapatannya setelah berjalan kaki 2 jam itu biasanya cukup untuk ia belikan bubur. Selain bubur, Amel berulang kali membeli nasi di warung nasi langganannya. Jika uang Amel belum cukup untuk membayar makanan, terkadang berhutang menjadi pilihan Amel.
“Mungkin ibu warungnya juga kasihan melihat aku hidup seperti ini, jadi dikasih,” tuturnya.
Setibanya di kontrakan, Amel merehatkan badannya sejenak sebelum kembali berangkat ke pasar untuk menjadi kuli panggul hingga matahari terbenam. Meski sudah bekerja sejak sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam, upah kerja keras Amel jarang menutupi biaya hidup seperti kontrakan, listrik, dan air. Demi menutupi kekurangan, ia kerap terpaksa “mangkal” di tepi jalan hingga larut malam.
Kenyataan itu ia sembunyikan rapat-rapat dari sang adik. Ketika Amel ingin pergi, adiknya selalu bertanya mau ke mana. Amel menjawab dengan lirih akan bekerja. Mendengar itu adik Amel menangis tersedu-sedu. Ia merasa bersalah karena sang kakak bekerja keras demi dirinya. “Sampai sekarang adik nggak tahu aku kerja begini (mengamen, mangkal, menjadi kuli). Aku selalu cari alasan, aku bilang kerja di tukang pecel. Itu saja dia menangis. Aku khawatir kalau dia tahu, dia jadi berhenti sekolah,” ucap Amel.
Ia mencemaskan keadaan adiknya tiap hari, sebab Amel tidak punya siapa-siapa lagi selainnya. Amel tak ingin adiknya kepikiran hingga jatuh sakit seperti ibunya dulu. Sewaktu-waktu ketika hasil kerja Amel tidak menutupi biaya makan, ia memakan sisa-sisa makanan milik orang lain sementara adiknya ia belikan makanan baru. Amel juga acapkali tidur di emperan jalan berharap ada yang mengasihani dan memberinya pekerjaan.
Hanya itu yang ada di pikiran Amel. Bukan mencuri, apalagi menyakiti orang lain. Kendati demikian, kekerasan dan caci-maki terus ia alami. Barangkali transpuan yang mengalami hal tersebut tidak hanya Amel. Diskriminasi dan kekerasan masih membayangi kehidupan harian kelompok ini.
Echa Waode, aktivis transpuan sekaligus Sekretaris Arus Pelangi, menyaksikan secara langsung berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami oleh teman-teman transpuan di sekelilingnya. Echa kembali mengingat sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 2015. Waktu itu, ia yang masih bekerja sebagai staf salon di komunitas Sanggar Swara mendapati kabar bahwa salah seorang temannya mengalami kekerasan.
“Aku lihat langsung, waktu itu temanku mengabarkan ada kekerasan terhadap teman-teman di Jakarta Timur, jadi aku langsung datang ke lokasi. Ada yang barangnya diambil, ada razia, ada yang mengalami kekerasan, bahkan ada yang dibunuh,” terangnya, Rabu (26/8).
Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi Echa. Ia mulai terlibat dalam pendampingan kasus-kasus kekerasan yang dialami teman-temannya serta memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum. Echa kemudian terdorong untuk bergabung dengan organisasi Arus Pelangi pada Desember 2019.
“Itu salah satu yang membangun kesadaranku untuk membela hak kawan-kawan transpuan. Nyawa kawan-kawan transpuan saat itu seperti tidak ada harganya,” jelas Echa.
Bersama Arus Pelangi, Echa turut memperjuangkan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), khususnya di lingkungan kerja, pendidikan, dan ruang publik. Menurutnya, pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi kelompok LGBT masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan ruang kerja yang inklusif dan ramah bagi kelompok LGBT.
Selain itu, ia juga melihat bahwa diskriminasi masih terjadi dalam berbagai layanan publik yang seharusnya dapat diakses secara setara oleh semua orang. Echa menilai bahwa stigma yang berkembang di masyarakat pada akhirnya dapat terbawa ke dalam praktik pelayanan publik, sehingga turut memperkuat diskriminasi terhadap kelompok transpuan.
“Masih ada yang setengah hati dalam melayani, bahkan terdapat ledekan-ledekan dan pelecehan dalam pelayanan publik. Jadi, memang peran masyarakat penting untuk menegur jika ada pelayanan publik yang kurang baik. Stigma di masyarakat akan berpengaruh terhadap pelayanan publik,” ungkapnya.
Karena itu, Echa juga turut aktif memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong pemahaman yang lebih inklusif serta menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. “Apalagi kawan-kawan yang visibilitasnya cukup tinggi di lingkungan masyarakat, baik dari ekspresi maupun identitas gendernya. Hal itu juga yang sering dialami oleh kawan-kawan transpuan,” terangnya.
Lebih lanjut, sebagai seorang transpuan yang aktif memperjuangkan hak-hak kelompoknya, Echa mengaku kerap menghadapi stigma negatif dari masyarakat. Ia dan kawan-kawan transpuan lainnya pernah disebut sebagai pembawa sial, penyebab bencana, hingga dijadikan kambing hitam penularan penyakit seperti COVID-19, dan lonjakan kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
Stigma tersebut juga muncul dalam bentuk anggapan bahwa transpuan tidak mampu bekerja di bidang lain. Menurut Echa, masih ada masyarakat yang menganggap transpuan hanya dapat bekerja sebagai pengamen, pekerja seks atau pekerja salon, malah menyebut mereka sebagai sampah masyarakat.
Menurut Echa, peran masyarakat sangat penting dalam menghentikan stigma dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT. Sikap masyarakat dapat berdampak pada akses mereka terhadap layanan publik. Ketika masyarakat mampu bersikap lebih terbuka dan ramah terhadap kelompok LGBT, mereka akan lebih mudah memperoleh layanan publik tanpa mengalami perlakuan yang berbeda atau diskriminatif.
Selain itu, Echa menilai media sosial dan pemberitaan turut berpengaruh terhadap cara masyarakat memandang dan memberikan stigma kepada kelompok transpuan. Menurutnya, pemberitaan yang negatif terhadap kelompok transpuan berpotensi mendorong terjadinya pengucilan terhadap kelompok transpuan.
“Apalagi pernyataan dari negara, baik itu dari ucapan maupun berbentuk dokumen, itu semakin melegitimasi masyarakat untuk melakukan stigma dan diskriminasi, bahkan kekerasan terhadap kelompok LGBT,” jelasnya.
Pernyataan Echa diperkuat oleh temuan dari hasil pemantauan tim peneliti Monash University Indonesia pada 30 Juni–8 Juli 2026 yang dilansir magdalene.co. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi yang menempatkan LGBT sebagai ancaman muncul dari akun institusi dan kemudian disebarkan oleh akun lain dengan narasi serupa.
Narasi tersebut terlihat dalam unggahan di akun media sosial X milik Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pidana LGBT untuk didorong masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Temuan tersebut menjadi salah satu awal munculnya narasi kriminalisasi terhadap kelompok LGBT di media sosial.
Merefleksikan kemerdekaan ke-81 Indonesia di tahun ini, Echa mempertanyakan kembali arti kemerdekaan itu di tengah sempitnya ruang demokrasi serta situasi kelompok minoritas gender dan seksual yang kian terdesak. Ia mengutarakan bahwa begitu sulit untuk merdeka atas identitasnya sendiri. Echa juga menyentil negara yang seharusnya melindungi, menghormati, serta memenuhi hak masyarakatnya, termasuk kelompok LGBT justru malah melegitimasi kekerasan melalui peraturan-peraturan.
“Padahal aku dan teman-teman LGBT lainnya itu kita berkontribusi untuk negara dengan bayar pajak dan mematuhi aturan yang ada di negara ini, segala kewajiban kita sebagai warga negara kita penuhi. Namun, hak kita sebagai warga negara tidak diberikan oleh negara. Jadi, kalau berbicara merdeka, untuk siapa yang mereka maksud?” tanya Echa.
Berkenaan dengan itu, Arisdo Gonzalez dari Pelangi Nusantara menilai diskriminasi terhadap transpuan di akar rumput—khususnya pekerja seks—lebih masif terjadi dibanding kelompok lain, seperti gay, lesbian, dan biseksual. “Mereka menghadapi cacian dan berbagai bentuk kekerasan fisik, seperti dilempar batu, disiram air kencing, dan dilempar beling. Risiko nyawa mereka dipertaruhkan di sana,” ungkap Arisdo, Minggu (23/8).
Melansir dari laman hrw.org, federasi organisasi LGBT di Indonesia, Arus Pelangi, mencatat 94 kasus kekerasan terhadap individu LGBT dengan total 141 korban sepanjang 2024–2025. Sementara itu, Arisdo menyebutkan bahwa Pelangi Nusantara mendokumentasikan 23 kasus kekerasan yang menyebabkan sebanyak 201 korban sepanjang periode 16 Juli sampai 5 Agustus 2026.
Arisdo mengungkapkan, isu-isu tentang kaum marjinal sering berkaitan dengan isu sosial dan politik di Indonesia. Menurut Arisdo, ranah privat kaum marjinal dimunculkan sebagai isu pengalihan oleh pemilik kekuasaan dengan niat tertentu. Menurutnya, sentimen yang muncul akibat pembingkaian media ketika presiden mengatakan kaum LGBT sebagai ancaman negara juga menimbulkan konflik horizontal atas dasar moralitas.
“Di bulan-bulan tertentu memang ada hal yang kita kenal pengalihan isu. Kaum LGBT dikambinghitamkan dengan dalih moralitas atau dosa benar-salah untuk mengalihkan kemarahan publik dari isu politik yang terjadi,” sebut Arisdo.
Pandangan negatif terhadap kelompok LGBT dinilai tidak muncul begitu saja, tetapi terbentuk sejak seseorang masih kecil melalui lingkungan keluarga dan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Arisdo yang menilai stigma terhadap LGBT kerap ditanamkan sejak dini melalui anggapan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpangan atau penyakit yang dapat menular.
Menurut Arisdo, pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi stigma yang memengaruhi cara masyarakat melihat kelompok LGBT. Ia menyebut sejumlah penelitian psikologi menunjukkan bahwa orientasi seksual bukan sesuatu yang sekadar dipilih secara sadar oleh seseorang, melainkan berkaitan dengan faktor yang lebih kompleks dan bersifat alami.
Meski demikian, Arisdo memahami bahwa pandangan mengenai LGBT dapat bertentangan dengan nilai dan keyakinan agama yang dianut sebagian masyarakat. Menurutnya, perbedaan pandangan tersebut merupakan hal yang wajar selama tidak digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
“Perbedaan dan perdebatan itu valid, selagi agama tidak dijadikan alat untuk memukul orang,” ujar Arisdo.
Ia juga menyoroti penggunaan agama dalam membangun stigma terhadap LGBT di tengah masyarakat. Menurutnya, nilai agama pada dasarnya tidak mengajarkan seseorang untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Karena itu, ia mempertanyakan ketika identitas atau orientasi seksual seseorang justru dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi.
Selain persoalan stigma, Arisdo melihat diskriminasi terhadap LGBT juga berkaitan dengan persoalan struktural, terutama dalam akses terhadap pekerjaan. Ia menilai persoalan kesempatan kerja seharusnya tidak ditentukan oleh identitas seseorang, melainkan berdasarkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.
“Ini tentang keahlian, bukan tentang identitas. Ini tentang bagaimana lapangan pekerjaan itu tercipta, bukan tentang dosa atau tidak dosa,” kata Arisdo.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk kelompok LGBT. Ia menilai kesulitan memperoleh pekerjaan tidak seharusnya diperburuk oleh diskriminasi berbasis identitas.
Arisdo mengatakan persoalan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi dalam kehidupan masyarakat. Di satu sisi, masyarakat masih kerap mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan identitas, sementara di sisi lain persoalan struktural seperti keterbatasan lapangan pekerjaan juga masih dihadapi oleh masyarakat secara luas.
Karena itu, ia menilai persoalan diskriminasi terhadap LGBT tidak cukup dilihat sebagai persoalan individu atau perbedaan pandangan moral semata. Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu dilihat dalam konteks struktural, termasuk bagaimana negara menyediakan akses yang setara terhadap pekerjaan dan kehidupan sosial bagi seluruh warga.
Reporter: Adam Alfarraby, Cindy Seviona Azahra
Editor: Naila Asyifa
