Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil menggelar Aksi untuk menuntut evaluasi dua tahun rezim Prabowo-Gibran.
Berangkat dari momentum Hari Sumpah Pemuda, sejumlah massa yang terdiri dari aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi bertajuk #IndonesiaSadar pada Rabu (28/10) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Aksi itu didasari keresahan atas situasi Indonesia selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Massa aksi membawa lima tuntutan sebagai pernyataan sikap pada pemerintah. Pertama, menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kedua, membenahi kebijakan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Ketiga, menurunkan biaya pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan. Keempat, mereformasi hukum, tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi, serta membenahi penyelenggaraan negara. Kelima, melindungi hak asasi manusia (HAM) dan ruang sipil.
Massa aksi mulai memadati lokasi sejak pukul dua siang dan terus berdatangan hingga pukul empat sore. Selama proses aksi berlangsung, aparat membentuk barikade untuk menghalangi massa aksi menuju Bundaran HI. Akan tetapi, massa aksi tetap berupaya untuk menembus barikade polisi tersebut.
Salah satu koordinator aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA), Dias, menyampaikan keresahan utama yang melatarbelakangi turunnya massa. Dias melihat kondisi pendidikan dan ekonomi di pemerintahan Prabowo-Gibran semakin buruk. “Pendidikan tidak pernah menjadi prioritas selama dua tahun pemerintahan. Mereka (pemerintah) berulang kali mengganti kebijakan, tapi yang didapatkan belum jelas,” tutur Dias, Rabu (28/10).
Selain itu, Dias menyebut bahwa Hari Sumpah Pemuda merupakan momentum yang tepat bagi pemuda untuk melawan kebijakan yang tidak adil.
Sementara itu, salah satu anggota Serikat Pekerja Kampus (SPK), Lidya, fokus pada tuntutan mengenai karhutla. Lidya mendesak pemerintah agar segera mengalokasikan dana untuk penanganan bencana karhutla yang telah mengakibatkan ramai korban, terutama anak-anak.
“Semakin lama karhutla berlangsung, dampaknya akan semakin besar. Banyak studi yang menyebutkan dampak jangka panjang karhutla terhadap pertumbuhan fisik dan kognitif bayi,” tegas Lidya, Rabu (28/10).
Kemudian, Gitta, demonstran dari Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Telkom University, menambahkan tuntutan serupa. Gitta menuntut agar pemerintah segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Bagi Gitta, isu karhutla bukan hanya soal lingkungan, melainkan juga merembet pada persoalan yang lebih kompleks.
“Aku berharap tidak ada tahun ketiga dari rezim Prabowo-Gibran. Kita sebagai perempuan dan anak muda dari berbagai latar belakang tetap harus bersatu untuk memutuskan simpul rezim hari ini,” pungkas Gitta, Rabu (28/10).
Reporter: Siti Fatimah Azzahra, Siti Julfa Fitriyah
Editor: Naila Asyifa