Aliansi MBG Watch menggelar aksi di Kejagung, mendesak pembubaran Badan Gizi Nasional. Aliansi tersebut juga menuntut pengusutan tuntas dugaan kasus korupsi anggaran Makan Bergizi Gratis.
Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam aliansi Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch melakukan aksi demonstrasi dengan tajuk #BongkarKorupsiMBG di depan Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Rabu (15/7). Koalisi tersebut di antaranya Suara Ibu Indonesia, Serikat Perempuan Indonesia, Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Climate Rangers Jakarta. Mereka mendesak pemerintah agar segera memproses gugatan judicial review (JR) terkait alokasi anggaran MBG yang selama ini dinilai sengaja ditangguhkan dan ditunda-tunda tanpa kelanjutan yang jelas.
Aksi demonstrasi yang dimotori oleh koalisi MBG Watch ini juga berawal dari gelombang kekecewaan atas pengalihan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) secara sepihak yang dinilai mengorbankan prioritas anggaran publik yang jauh lebih mendesak. koalisi MBG Watch menekan pemerintah agar segera membubarkan proyek MBG berserta lembaga-lembaga pelaksananya, seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Massa aksi membentangkan poster-poster penolakan seperti “Bubarkan SPPG dan BGN” hingga “Alihkan Anggaran MBG untuk Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial Masyarakat”. Tidak hanya itu, para aksi massa membawa kentongan bambu sebagai bentuk penolakan dan desakan kepada pemerintah.
Lalu, para aksi massa dan koalisi sipil menyampaikan tiga tuntutan utama yakni, hentikan MBG serta bubarkan SPPG dan BGN, bongkar dan usut tuntas korupsi MBG, serta alihkan anggaran MBG untuk sektor pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat.
Salah satu orator aksi dari aliansi Suara Ibu Indonesia, Annette Mau menjelaskan BGN dan SPPG tidak lagi dibutuhkan karena sudah ada kementerian yang ahli di bidangnya. Menurutnya operasional MBG juga rentan menjadi celah korupsi yang baru. “Buat apa BGN? Sudah ada Kementerian Kesehatan. Kalau mau ngurusin soal gizi, ngapain perlu BGN? Sudah ada Kementerian Sosial yang ngurusin soal bantuan sosial ke masyarakat miskin. Ya, lagi-lagi, jujur janggal,” ucap Annette, Rabu (15/7).
Lanjut, Annet juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar merespon aksi mereka dengan positif dan tidak diredam dengan buzer apalagi dengan demonstrasi tandingan, ia pun berharap aksi yang dilakukan dapat direspon positif oleh pemerintah.
“Sadar bahwa ini adalah suara rakyat, jangan diredam dengan buzer, jangan diredam dengan aksi tandingan ngeluarin duit banyak untuk demo pro-MBG yang akhir-akhir ini juga banyak, jangan diredam dengan itu. Dengerin kami. Karena kami punya hak. Kami punya hak untuk tidak merasa perlu untuk bayar pajak ketika pajak kami tidak dipakai dengan baik,” lanjutnya.
Salah satu anggota Koalisi MBG Watch, Mike Verawati juga turut menanggapi perihal keberlanjutan program MBG yang juga berdampak negatif terhadap roda perekonomian masyarakat terkhusus pedagang kantin dan pedagang kaki lima yang kebanyakan mencari rezeki di lingkungan sekolah. “Kita sudah lihat ketika MBG kemarin libur karena liburan sekolah, harga-harga cenderung stabil kan ya kembali turun, jadi kalau MBG terus jalan ya mungkin saja dampak ekonominya jadi meluas karena kan ini persoalannya sudah bertambah lagi,” ucap Mike, Rabu (15/7).
Reporter: Erlangga Pratama
Editor: Naufal Fauzan