Dampak produksi berlebihan produk menyebabkan tumpukan sampah berakhir di pesisir Jakarta. Aksi Brand Audit Sampah merupakan salah satu usaha komunitas lingkungan KPA Arkadia dan Walhi Jakarta dalam menanggulanginya.
Maraknya sampah di pesisir Jakarta masih menjadi persoalan yang diperhatikan oleh masyarakat, pemerintah dan komunitas lingkungan. Kelompok Pecinta Alam (KPA) Arkadia melangsungkan kegiatan Festival Iklim (Arfestik) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta dalam melancarkan aksi Brand Audit Sampah di Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 17–18 Juli. Aksi ini bertujuan untuk menganalisis produk sampah yang mencemari lingkungan di Pulau Rambut.
Nadiatul Fadilah sebagai ketua pelaksana Arfestik mengatakan entitas dari aksi Brand Audit Sampah yaitu menekan para produsen perusahaan dalam mengurangi, menangani produk sampah yang diproduksinya. “Mengingatkan kembali para produsen perusahaan tentang dampak populasi sampah yang dihasilkan terhadap pencemaran lingkungan,” ucapnya, Selasa (18/7).
Menurut Nadia, lokasi Pulau Rambut dalam pelaksanaan Brand Audit Sampah masuk dalam kategori zona marine debris (sampah laut) sebab rentannya daerah pesisir laut sebagai pusat sampah. Sampah-sampah tersebut meliputi sampah plastik, sampah kemasan, limbah pakaian, hingga limbah elektronik. Kemudian, sampah laut tersebut memiliki dampak buruk pada ekosistem makhluk laut bahkan lingkungan manusia. “Kalau dilihat Pulau Rambut memang cocok sebagai tempat pembersihan sampah laut,” jelasnya, Selasa (18/7).
Selain itu, menurut Riski Abi Kurnia petugas Pulau Rambut asal-usul sampah laut dari aktivitas manusia yang menghasilkan sampah. Kemudian Abi menuturkan, sampah dari daratan Pulau Jawa sekitar Jakarta dan Banten yang dibuang ke aliran-aliran air seperti sungai, danau lalu terbawa arus hingga sampai ke pesisir Pulau Rambut dan sekitarnya . “Semua sampah disini kiriman dari darat yang terbawa ombak laut,” tuturnya, Senin (17/7).
Lalu Abi menambahkan, para petugas Pulau Rambut yang terdiri dari sembilan orang secara rutin membersihkan sampah sekitar. Selain petugas, penanggulangan sampah juga turut serta melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kepulauan Seribu serta upaya kubus apung dalam mencegah masuknya sampah. Lebih lanjut Abi menjelaskan, sampah laut yang sudah dibersihkan dan terkumpul dialihkan ke bantar gebang dan perlu biaya untuk membuangnya. “Semoga kedepannya sistem penanggulangan sampah disini bisa lebih baik,” ucapnya, Senin (17/7).
Muhammad Aminullah selaku perwakilan komunitas Walhi Jakarta, aksi Brand Audit Sampah merupakan desakan kepada pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 tahun 2019 terkait pengurangan sampah oleh produsen. Peraturan yang mewajibkan produsen mengupayakan penggunaan bahan produk yang dapat terdaur ulang, penyediaan fasilitas penampungan produk sampah oleh produsen atau dengan penarikan sampah hasil produknya. “Kan sudah jelas peraturan yang mewajibkan bahwa produsen yang bertanggung jawab terhadap produknya, ya kita meminta itu dijalankan,” tutur Aminullah, Selasa (18/7).
Aminullah juga memperjelas, keterlibatan penanggulangan sampah tak cukup pada masyarakat sebagai konsumen. Sebab kontribusi produsen dalam menekan pengurangan sampah produksi perlu ditingkatkan. Selain itu, pemerintah berperan pada jalannya landasan hukum yang telah ditetapkannya. “Penyelesaian sampah ini perlu optimalisasi peran pemerintah, produsen, hingga masyarakat,” tegasnya, Selasa (18/7).
Reporter: Della Syawliyah
Editor: Muhammad Naufal Waliyyuddin
0
0
