Puluhan mahasiswa dan warga sipil berkumpul di Alun-Alun Pamulang untuk menyuarakan solidaritas dan tuntutan penegakan HAM. Momentum perdana itu jadi ruang untuk menyuarakan keresahan terhadap ketidakadilan.
Sejumlah aliansi mahasiswa dan warga sipil menginisiasikan Aksi Kamisan perdana pada Kamis (12/11). Bertempat di Alun-Alun Pamulang, Tangerang Selatan, aksi kamisan mengusung tema Tangsel Melawan: Bergerak Bersolidaritas, Adili Penjahat HAM, Rebut Kedaulatan Rakyat. Dengan mengenakan atribut serba hitam, peserta aksi menyuarakan keresahan terhadap kondisi sosial saat ini.
Salah satu inisiator aksi, Aisyah, menjelaskan bahwa Alun-Alun Pamulang dipilih sebagai lokasi aksi karena dinilai strategis dan lebih dekat dengan sejumlah kampus. Selain itu, keberadaannya di pusat kota diharapkan bisa menjangkau lebih banyak masyarakat sehingga pesan yang disampaikan memperoleh perhatian publik.
“Menurutku, pemilihan Alun-Alun Pamulang sebagai tempat aksi itu adalah sebuah titik kumpul masyarakat, lebih dekat lagi ke masyarakat. Apalagi ini jalan yang memang anak-anak muda dan masyarakat lewati gitu. Jadi, atensinya bakal lebih besar,” jelas Aisyah, Kamis (12/11).
Ia juga mengungkapkan bahwa aksi tersebut diibaratkan seperti merawat tanaman yang harus terus disiram agar perlawanan terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat bisa terus bermekaran. “Tangerang Selatan memang nggak terlalu jauh ke istana negara. Tapi, ketika berbicara soal Tangsel dan banyak kampus di sini, ini tuh menjadi suatu obor dan lilin-lilin yang kita nyalakan juga,” tambahnya.
Aksi tersebut direncanakan akan menjadi agenda rutin mingguan yang dilaksanakan setiap hari kamis, sebagai bentuk solidaritas yang membawakan tuntutan fundamental dari masyarakat. Massa meminta kepada pemerintah agar segera menuntaskan seluruh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Serta menyoroti kasus pelanggaran HAM yang terjadi di tingkat lokal, Tangerang Selatan. Hal itu dinilai penting, mengingat penegakan hukum di tingkat daerah kerap luput dari perhatian publik.
Dalam orasinya, juga mengkritik terkait kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tumpang tindih dan memberatkan masyarakat, mulai dari persoalan pendidikan, penanganan krisis ekologis dan kebakaran hutan (Karhutla), kenaikan pajak, hingga program utama pemerintah saat ini, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dampak dari berbagai kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah yang semakin terhimpit kondisi ekonomi nasional.
Perwakilan massa aksi, Agung Satria Putra, menegaskan bahwa fokus utama tuntutan mereka adalah menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah lama terjadi bahkan berulang kali dan belum mendapatkan keadilan. “Selama ini jadi isu publik yang sudah lama, ternyata di Tangerang Selatan itu pun banyak terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi atau dari pemerintah itu sendiri,” tegas Agung, Kamis (12/11).
Selaras dengan Agung, peserta aksi lainnya, Paul, mengungkapkan bahwa aksi kamisan tersebut merupakan wujud konsistensi rakyat dalam menggugat rezim yang dinilai bobrok dan tidak berpihak kepada masyarakat tertindas. Oleh karena itu, gerakan turun ke jalan, diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif agar publik tidak tinggal diam menghadapi ketidakadilan. “Maka jika pemerintah berpihak kepada rakyat, seharusnya pemerintah pun sadar. Pemerintah pun bisa mengevaluasi diri mereka supaya bisa berpihak kepada rakyat,” ungkap Paul, Kamis (12/11).
Reporter: MAA
Editor: Anggita Rahma Dinasih
