Merindukan Keadilan dan Kesejahteraan untuk Rakyat

Read Time:3 Minute, 15 Second

Oleh: A. Prasetio
Menurut Undang Undang Dasar (UUD) 1945 bahkan setelah diamandemen sekalipun kedudukan rakyat ditempatkan sedemikian penting dan strategis. Rakyat adalah pemegang kedaulatan negara, begitulah hakikat demokrasi kita secara konstitusional. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kendati demikian secara de facto kita berhak menanyakan, sudahkah MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat memikirkan kepentingan rakyat? Pertanyaan itu tidak mengada-ada mengingat memang selama ini rakyat lebih banyak menjadi objek kekuasaan semata. Benar bahwa di Era Reformasi tidak seperti masa Orde Baru, para wakil rakyat telah menjalankan fungsi kontrol sehingga sifat kerakyatan mengalir dalam tataran kehidupan bernegara. Namun, lembaga atau institusi negara kita sedemikian kebablasannya dalam menjalankan fungsinya sehingga mengaburkan ciri pemerintahan kita seolah menjadi parlementer. Paling tidak, kesan itulah yang tampak.
Tentu, kita semua menyadari dan sangat memahami keadaan krisis multidimensi yang tak mudah diatasi oleh siapapun Presiden yang terpilih melalui pemilihan presiden (pilpres) yang sarat dengan koalisi untuk transaksi jabatan dan jual beli suara. Tak hanya krisis ekonomi dan kemerosotan kesejahteraan rakyat, tak hanya krisis kebijakan-kebijakan politik yang pro terhadap rakyat, tapi juga krisis paling mendasar yang telah menghujam jantung kehidupan berbangsa, yaitu krisis nilai yang menjadi perekat dan pondasi dalam menggerakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini lembaga atau institusi-institusi negara, terlebih Presidenlah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengatasi situasi yang abnormal tersebut.
Sistem negara yang berdiri dan dipakai saat ini oleh Presiden Joko Widodo adalah sistem multi partai ultra liberal yang telah membunuh kedaulatan rakyat, mematikan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik yang beroperasi sekarang ini telah dikuasai oleh mafia dan oligarki tua yang korup, yang mengubah haluan demokrasi menjadi dari parpol, oleh parpol dan untuk kesejahteraan parpol bersama keluarganya serta mereka sang pemodal dan pemilik kekuasaan. Kalau sudah seperti itu, Republik Indonesia terancam bahaya dengan menyempitnya paham kebangsaan dan tidak mustahil bila bangsa Indonesia akan mengalami stroke dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
Sementara gagasan revolusi mental yang menjadi salah satu visi dan  misi Presiden Joko Widodo tampaknya akan terpental oleh daya rusak sistem negara yang tidak jelas arah dan tujuannya. Hingga kini kita memang belum membaca konsepsi utuh revolusi mental tersebut seperti apa praktek dan operasionalnya untuk mengubah politisi, pejabat negara, birokrat, demikian juga revolusi mental dalam menghadapi tantangan dan ancaman pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan melebur pada seluruh negara ASEAN dalam sebuah kawasan perdagangan bebas.
Layaknya Rasulullah SAW yang selalu dirindukan oleh semua umat muslim di manapun, terlebih ketika beliau memimpin Madinah yang dinilai sangat adil dan dapat diterima oleh semua level, baik dari kalangan kelompok mapam sampai pada rakyat jelata, bahkan diluar muslim sekalipun. Stabilitas disemua bidang pada saat itu dapat dikatakan sangat terjaga, sehingga jaminan bagi keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat betul-betul terjadi. Tidak seperti Republik Indonesia pasca reformasi, kegaduhan terjadi disemua bidang mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Hal tersebut mengindasikan ada permasalahan yang besar dalam negeri ini. Sangat naïf tentunya membandingkan pemimpin sekelas Rasulullah dengan pemimpin se-level Presiden Joko Widodo, namun bukan itu yang penulis maksud, melainkan adalah kesadaran seorang pemimpin dalam menentukan arah kebijakan yang kemudian dapat menjadi sebuah keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.
Untuk mengatasi keadaan negara yang makin kacau, terjadinya krisis kepemimpinan nasional, mewujudkan gagasan revolusi mental dan keadilan, serta kesejahteraan untuk rakyat yaitu Presiden Joko widodo harus sadar dan paham, jika dalam sistem negara yang dianut oleh konstitusi kita, Presiden RI mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi dia selaku Kepala Negara sekaligus fungsi sebagai Kepala Pemerintahan. Sementara Presiden Jokowi baru sebatas fungsi administrasi, seperti mengangkat dan memberhentikan Kepala Polri, memberikan grasi kepada terpidana Narkoba, dan lainnya. Disisi lain tanggung jawab sebagai Kepala Negara adalah melakukan revolusi nilai dan gagasan untuk kembali pada nilai-nilai Pancasila. Perwujudannya tampak pada pemerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
*Pegiat forum kajian diskusi Lingkar Studi Tangerang Selatan (LiNTAS)

About Post Author

LPM Institut

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Previous post Mahasiswa Diantara Pengamat dan Aktivis
Next post KKN Sebagai Pembelajaran