Beberapa waktu lalu, pihak kampus menerapkan kebijakan baru, yakni kembali penuhnya biaya perkuliahan bagi mahasiswa semester 11. Kebijakan tersebut menuai banyak kritik dari para mahasiswa.
Berdasarkan pantauan Institut pada akun Instagram @semauinjkt beberapa waktu lalu, Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) melakukan audiensi kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Ahmad Rodoni, terkait kembali penuhnya biaya perkuliahan bagi mahasiswa semester 11. Audiensi pun melahirkan satu kesimpulan: ditolaknya permohonan pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa semester 11.
Dalam postingan tersebut, terlihat Rodoni memberikan komentarnya kepada mahasiswa semester 11, seperti “Ngapain kuliah 6/7 tahun, itu hanya pembodohan, kampus jadi jelek,” serta “Gak mungkin memberikan keringanan kepada mahasiswa semester 11, karena merendahkan harkat dan martabat akademik,” ucap Rodoni, dikutip dari postingan Instagram @semauinjkt, Senin (15/8).
Salah satu mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, sebut saja Doyok, mengaku hanya mendapat pemberitahuan secara tidak resmi terkait kembali penuhnya biaya perkuliahan dari pihak jurusan melalui WhatsApp. Doyok merasa sangat miris dengan kebijakan tersebut. Sebab dirinya tak merasa menggunakan banyak fasilitas kampus, mata kuliah yang diampunya pun hanya skripsi.
Doyok memberikan tanggapannya terkait komentar yang diberikan Rodoni kepada mahasiswa angkatan 2017 tersebut. Menurutnya, Rodoni tak mengerti soal kondisi lapangan. Sebab menurut Doyok, tak semua mahasiswa yang telat lulus berarti bodoh dan malas, banyak pula yang bekerja demi membantu perekonomian keluarga. Tak hanya itu, beberapa temannya pun dipermainkan oleh dosen pembimbing. “Tanggapan saya, lucu aja gitu. Alih-alih bilang kuliah 6-7 tahun pembodohan, bilang aja mereka tidak mau rugi kehilangan uang banyak,” kata Doyok, Sabtu (20/8).
Mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan, sebut saja Andini, mengaku tak mendapat informasi apapun terkait UKT yang kembali dibayar secara penuh. Menurut penuturan Andini, Banyak dari temannya yang kaget ketika melihat jumlah tagihan pembayaran UKT yang mesti dibayar penuh. Ia pun merasa kecewa dengan komentar Rodoni yang menurutnya hanya alasan agar UKT kembali dibayar penuh.
Andini merupakan salah satu mahasiswi yang menerima beasiswa. Pada beasiswa tersebut, tuturnya, semua UKT digolongkan pada kelompok tertinggi. Beasiswa yang selama ini didapat oleh Andini sudah terhenti saat ia menginjak semester 8. Kebijakan tersebut membuat Andini merasa keberatan, sebab sekarang ia harus kembali menanggung biaya UKT secara penuh. “Ketika kampus memberikan 24 sks seharga 5 juta misalnya, bukankah mestinya jika kampus memberikan 6 sks harganya menjadi 1 jutaan? atau paling tidak dipotong 50 persen,” katanya, Sabtu (20/8).
Dalam menindaklanjuti upaya banding UKT, Putri Eka Lestari, Ketua Komisi III Aspirasi dan Advokasi Sema-U mengatakan, Sema-U mendesak pihak rektorat untuk memberikan keringanan dan penurunan UKT bagi mahasiswa yang sudah terdata. Lanjut, kata Putri, data tersebut berisi tentang mahasiswa yang terkendala UKT yang ada di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
Selain itu, Putri menambahkan, banyak mahasiswa yang penggolongan UKTnya tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Bahkan, kata Putri, banyak pula mahasiswa yang rela banting tulang untuk membayar UKT sendiri, akibat orang tuanya mengalami PHK, dan masalah ekonomi lainnya. “Sema-U sangat berjuang dan berusaha agar keluh kesah mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik dan terakomodir dengan jelas,” kata Putri, Selasa (23/8).
Sebelumnya, Sema-U telah melakukan dua kali audiensi kepada Wakil Rektor II, Rodoni, namun Putri mengatakan perkataan Warek II perlu dipertanggung jawabkan. Menurut Putri, perkataan tersebut sangat melukai dan menyakiti hati-hati para mahasiswa. “Oleh karena itu, pernyataan yang dilontarkan warek 2 tersebut harus dipertanggungjawabkan dan membutuhkan klarifikasi lebih lanjut,” ujar Putri (23/8).
Putri juga mengatakan isu kendala UKT setiap tahun pasti ada, seharusnya pihak kampus memberikan kemudahan dengan menurunkan UKT bagi mahasiswa yang terkendala. Lanjut, ia menambahkan apabila tidak ada penurunan, maka UKT bagi mahasiswa perlu ada potongan harga. “Seharusnya pihak rektorat memberikan alternatif atau solusi bagi mahasiswa yang terkendala UKT,” tandas Putri (23/8).
Ketua Dewan Mahasiswa Universitas (Dema-U) Muhammad Abid Al-Akbar menuturkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menyampaikan beberapa tuntutan agar bisa didengar para birokrat kampus. Upaya yang dilakukan, lanjut Abid, pihaknya akan mengadakan kajian terlebih dahulu perihal persentase mahasiswa yang memiliki polemik dalam pembayaran UKT.
Abid berharap pihaknya bisa melakukan audiensi lanjutan terkait permasalahan ini. Ia juga menuntut pihak kampus agar mau melakukan dialog terbuka dengan para mahasiswa, serta terbuka dengan segala keluhan yang dilontarkan. “Jalan terakhirnya, kami teman-teman mahasiswa khususnya Dema-U Akan mengundang seluruh mahasiswa untuk turun aksi di depan rektorat,” tegas Abid, Rabu (17/8).
Institut kemudian meminta konfirmasi kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Ahmad Rodoni, namun Rodoni menolak untuk diwawancarai. “Saya jumpa ketua Dema-U dan Sema-U saja cukup,” katanya singkat, Selasa (23/8).
Terhitung sejak Selasa (23/8), Institut menghubungi Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian Imam Thobroni untuk meminta konfirmasi. Namun hingga berita ini terbit, Imam tak kunjung merespons upaya konfirmasi Institut.
Reporter: Haya Nadhira, Nur Hana Putri Nabila
Editor: Sekar Rahmadiana Ihsan
0
0
Average Rating