Oleh: Rikza Anung Andita Putra
Organisasi mahasiswa yang terlalu dekat dengan kekuasaan hanya akan melanggengkan pola dan sistem yang selalu sama. Pola yang berulang dari generasi ke generasi ini seakan menjadi tradisi sunyi yang tidak pernah benar-benar dipertanyakan. Maka ketika kembali direnungkan, pertanyaan paling mendasar itu akan selalu muncul: apa sebenarnya tujuan dan esensi dari organisasi mahasiswa hari ini?
Pertanyaan tersebut terasa semakin relevan ketika banyak aktivis dan organisatoris dengan percaya diri mengunggah foto sedang “mengolah” dan bersanding dengan pejabat A, pejabat B, pejabat C, dan seterusnya seolah-olah kedekatan itu adalah sebuah prestasi intelektual. Padahal, justru di situlah persoalannya bermula. Ketika relasi dengan kekuasaan dipamerkan sebagai capaian, organisasi perlahan kehilangan jarak kritisnya.
Jika tujuan berorganisasi hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mendapatkan proyek dan uang semata, maka dapat dipastikan bahwa akar pangkal masalah korupsi justru tumbuh dari model mahasiswa seperti ini. Mental pengolahan relasi dan transaksi sudah dibangun sejak bangku perkuliahan. Dan ketika suatu hari mereka masuk ke dalam struktur kekuasaan formal, pola itu hanya akan diulang dalam skala yang lebih besar, lebih sistematis, dan dengan dampak yang jauh lebih merusak.
Konsekuensinya, eksistensi organisasi mahasiswa sebagai ruang pengembangan minat, bakat, dan kapasitas intelektual perlahan menghilang. Orientasi kegiatan berubah menjadi seremonial belaka. Penyelenggaraan agenda tanpa substansi yang jelas, tanpa proses intelektual yang mendalam, dan tanpa penguatan karakter. Organisasi yang seharusnya menjadi kawah candradimuka justru berubah menjadi panggung formalitas untuk mendapatkan stempel proposal dan laporan pertanggungjawaban.
Ketika pola ini dianggap wajar, organisasi mahasiswa hanya akan membentuk stigma buruk. Di mata mahasiswa maupun masyarakat, organisasi tidak lagi dipandang sebagai pencetak kader konkret, melainkan sebagai alat pencetak para “pengolah”, sebuah pabrik kecil yang meniru cara kerja kekuasaan besar.
Lebih jauh lagi, organisasi mahasiswa hari ini seringkali dijadikan sebagai instrumen untuk melanggengkan eksistensi para seniornya. Mereka merasa aman dengan memiliki “pasukan” yang terus diberi makan demi menjaga posisi. Kaderisasi hanya menjadi bungkus rapi dari struktur feodal yang dipelihara. Relasi senior–junior tidak lagi bertumpu pada transfer nilai dan pengetahuan, melainkan pada loyalitas dan kepentingan.
Kondisi ini menandakan bahwa organisasi mahasiswa telah bergeser jauh dari tujuan awalnya: khidmah dan pengabdian terhadap masyarakat, perjuangan atas hak-hak yang dilanggar, serta pematangan nilai intelektual dan moral. Padahal, secara historis, organisasi mahasiswa tidak pernah dimaksudkan sebagai ruang pencarian keuntungan material. Ia lahir sebagai ruang pembelajaran kolektif tempat mahasiswa menempa diri, berdebat secara sehat, membangun kepemimpinan, dan menumbuhkan kepekaan sosial.
Dalam banyak fase sejarah bangsa, organisasi mahasiswa justru berdiri berseberangan dengan kekuasaan. Bukan karena membenci negara, melainkan karena ingin menjaga agar negara tidak kehilangan arah moralnya. Organisasi mahasiswa seharusnya menjadi ruang antara: tidak sepenuhnya berada di dalam kekuasaan, tetapi juga tidak terpisah dari masyarakat. Di sanalah mahasiswa belajar menjadi penyeimbang, bukan penumpang.
Namun hari ini, jarak itu semakin menyempit. Tidak dapat dipungkiri, memang masih ada organisasi yang berbicara tentang nilai-nilai kerakyatan. Tetapi ironisnya, perjuangan tersebut sering kali justru dijadikan alat untuk mendapatkan proyek “86”. Aksi sosial, advokasi, hingga gerakan solidaritas kadang tidak lebih dari strategi untuk mendatangkan akses dan keuntungan tertentu.
Bahaya dari pergeseran ini tidak hanya berhenti pada hari ini. Organisasi mahasiswa adalah ruang awal pembentukan elite bangsa. Jika di tahap ini yang dibentuk adalah mental transaksional, ketergantungan pada relasi kekuasaan, dan orientasi proyek, maka jangan heran jika kelak lahir elite-elite yang memandang jabatan sebagai sumber rente, bukan sebagai amanah. Negara tidak jatuh ke dalam praktik korupsi secara tiba-tiba; ia disiapkan secara perlahan melalui kultur yang salah sejak bangku kuliah.
Feodalisme kecil di dalam organisasi mahasiswa akan tumbuh menjadi feodalisme besar dalam birokrasi negara. Mental “mengolah” yang dibiasakan di kampus akan menjelma menjadi praktik kolusi, nepotisme, dan korupsi ketika kekuasaan benar-benar berada di tangan. Dalam konteks ini, kritik terhadap organisasi mahasiswa bukan sekadar kritik moral, melainkan kritik struktural terhadap proses regenerasi elite bangsa.
Ketika idealisme organisasi dijual demi kebutuhan perut dan nafsu mengejar harta, pragmatisme pun menjadi wajah dominan. Yang penting uang. Yang penting akses. Yang penting dekat dengan pejabat. Dan pada titik inilah muncul bab pertanyaan yang paling menyakitkan: apakah berorganisasi harus kaya dulu supaya tidak pragmatis, tidak berorientasi uang, dan tetap menjaga idealisme?
Pertanyaan itu mungkin terdengar sinis. Namun sering kali, sinisme lahir dari kenyataan yang terlalu menyakitkan untuk diabaikan.
Karena itu, yang perlu ditata ulang bukan sekadar program kerja atau sistem kaderisasi, melainkan orientasi berorganisasi itu sendiri. Organisasi mahasiswa harus kembali menjadi ruang belajar, bukan ruang berlindung; ruang menempa diri, bukan ruang mencari aman. Menjaga jarak dari kekuasaan bukan berarti anti-negara, melainkan cara agar organisasi tetap merdeka secara moral dan intelektual.
Jika organisasi mahasiswa ingin kembali bermakna, ia harus berani menolak logika pragmatisme yang menjadikan kedekatan dengan pejabat sebagai prestasi. Ia harus kembali berpihak pada proses, nilai, dan pengabdian. Sebab tanpa itu, organisasi mahasiswa hanya akan menjadi miniatur kekuasaan dengan mengulang pola yang sama, dengan wajah yang lebih muda.
*Penulis merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
2
0
