Koalisi Masyarakat Tangsel Tuntut KPK Tuntaskan Korupsi

Read Time:1 Minute, 21 Second

Puluhan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tangsel melakukan unjuk rasa terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota Tanggerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (14/9).

Aksi ini dilakukan untuk mendesak KPK agar mengusut tuntas kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah di Tangsel. Massa yang tergabung dalam 10 aliansi masyarakat itu berharap agar proses penegakan hukum di Tangsel tidak berjalan lambat. Demikian itu agar Tangsel bebas dari korupsi.

Sejak dipimpin Airin, Tangsel banyak terjadi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) “Namun fakta di lapangan, kasus korupsi tersebut tidak ada tindak lanjut dari KPK,” ujar Acho Ardiansyah, selaku juru bicara bicara dan koordinator umum dari Tanggerang Public Tranfarancy watch (TRUTH).

Acho menambahkan, kasus korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Tangsel terstruktur dan massif “Atas dasar itu, kami menuntut KPK agar menuntaskan kasus korupsi yang ada di Tangsel,” ungkapnya.

Senada dengan Acho, Jufri Nugroho, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Pamulang mengatakan kasus korupsi di Tangsel sudah terjadi sejak tahun 2012. Tak hanya itu, masyarakat pun banyak mengeluh terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menurun. Padahal dana Anggaran Pendapatan Badan Daerah (APBD) Tangsel tahun 2015 mencapai dua triliun.

Jufri pun menyayangkan hingga saat ini KPK belum memeriksa Airin dan menetapkannya sebagai tersangka. “Kita berharap setelah aksi ini KPK memeriksa Airin, karena sudah mendapat laporan dari masyarakat,” tambahnya.

Selanjutnya, aksi ini ditutup dengan penyerahan berkas bukti keterlibatan Airin dalam beberapa kasus korupsi kepada Lembaga Pengaduan Masyarakat di dalam gedung KPK. Demonstran berharap setelah penyerahan berkas tersebut, KPK segera memanggil dan memeriksa Airin untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.