Jalan Terjal Menuju PTN BH

Read Time:3 Minute, 51 Second
Langkah UIN Jakarta bertranformasi menjadi PTN BH terus dilakukan. Upaya perubahan status ini agar lekas mencapai world class university.

Rektor UIN Jakarta Dede Rosyada saat ini tengah mengupayakan UIN Jakarta menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Strategi itu demi memudahkan UIN Jakarta menuju universitas bertaraf internasional. Lebih dari itu, Agustus lalu Dede pun menyusun tim pembentuk PTN BH yang terdiri dari beberapa petinggi lembaga di UIN Jakarta. Dengan diketuai Wakil Rektor Bidang Kerja sama Murodi, tim ini bertugas mempersiapkan hal-hal yang deperlukan UIN  Jakarta menuju PTN BH. 

MenteriHYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”RisetHYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”TeknologiHYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”danHYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”PendidikanHYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”HYPERLINK “https://id.wikipedia.org/wiki/Menteri_Riset_Teknologi_dan_Pendidikan_Tinggi”TinggiMuhammad Nasir mengatakan, PTN BH merupakan PTN yang didirikan oleh pemerintah serta memiliki hukum otonom. Nantinya, PTN yang sudah berbasis BH memiliki wewenang mengelola keuangan, organisasi, serta bidang akademik seperti mengangkat dosen dan membuka jurusan. PTN BH juga bertujuan agar PTN Indonesia dapat bersaing di kancah internasional.

Nasir menambahkan, untuk menjadi PTN BH ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh PTN. Salah satunya, akreditasi institusi A dan 80 persen Program Studi (Prodi)  terakreditasi A. “Jika PTN  tak akreditasi A, maka tidak bisa menjadi PTN BH,” ungkapnya saat ditemui di Lantai  dua Gedung D, Kemenristek Dikti, Jakarta, Kamis (15/9).

Sementara itu, Koordinator Akreditasi Lembaga Penjamin Mutu (LPM) UIN Jakarta Jejen Jaenuddin mengatakan, dari 65 Prodi di UIN Jakarta, hanya 26 Prodi terakreditasi A,  34 Prodi terakreditasi B, dan 6 Prodi terakreditasi C. Selain itu, lebih dari 20 Prodi masa berlaku akreditasinya kedaluwarsa. “UIN Jakarta masih kurang 80 persen untuk akreditasi Prodi A,” tegasnya, Selasa (20/9).

Langkah kedua untuk menjadi PTN BH, lanjut Nasir, PTN harus memiliki publikasi internasional yang terindeks scopus —pusat data terbesar di dunia— minimal 300 hasil penelitian. Pria yang pernah menjabat Rektor Universitas Dipenegoro ini mengatakan kebijakan itu dibuat pemerintah agar PTN Indonesia mampu bersaing dengan perguruan tinggi terkemuka dunia. Menurutnya, selama ini Indonesia memiliki kendala dalam hal publikasi riset. Pasalnya, banyak dosen peneliti lebih memilih memublikasi hasil riset di dalam negeri. 

Namun, berdasarkan data rekapitulasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Jakarta, sepanjang 2015 UIN Jakarta hanya berhasil memublikasi sebanyak 47 penelitian terindeks scopus. Sedangkan tahun 2016 tercatat 24 penelitian  yang terindeks scopus dari berbagai disiplin ilmu.

Ketua LP2M sekaligus Wakil Ketua tim pembentuk UIN Jakarta menuju PTN BH Arskal Salim mengakui kekurangan publikasi UIN  Jakarta. Laporan yang ia terima dari LPM sejak 2004 silam hingga 2016 publikasi penelitian yang terindeks scopus  UIN Jakarta hanya 217 penelitian. Ia menjelaskan kurangnya jumlah publikasi scopus dikarenakan seleksi yang ketat dan membutuhkan proses lama.

Persyaratan untuk menjadi PTN BH, selanjutnya PTN harus  memiliki pendapatan sendiri  minimal Rp1 triliun per tahun. Pendapatan tersebut agar PTN BH dapat membiayai keperluan sendiri. Sayangnya, berdasarkan data total pendapatan UIN Jakarta 2016 hanya sekitar Rp431 miliar. Dede Rosyada mengakui kecilnya penghasilan UIN Jakarta sebagai persyaratan menjadi PTN BH. “Walaupun begitu UIN Jakarta tetap akan mengajukan ke Kemenristek Dikti nanti,” ungkapnya, Rabu (21/9).

Di samping itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Fadhilah Suralaga membenarkan keinginan UIN Jakarta untuk menjadi PTN BH telah masuk rancangan strategis 2017-2021. Sosialisasi PTN BH pun telah disampaikan ke Senat Universitas. Dalam bidang akademik, Fadhilah juga melakukan peningkatan pembelajaran dan kualitas kepada mahasiswa dengan menggunakan kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk semua Prodi di UIN Jakarta. Ia juga membuat Rencana Program Remester (RPS) sebagai pengganti Satuan Acara Perkuliahan (RAP).

Fadilah menambahkan, salah satu usaha untuk menjadi PTN BH, UIN Jakarta telah menetapkan home base dosen. Berdasarkan ketentuannya setiap Prodi harus memiliki enam dosen tetap yang terdiri dari guru besar dan lektor kepala. Jika Prodi kekurangan dosen tetap, maka jurusan tersebut mengangkat non-pegawai negeri sipil.

Menanggapi cita-cita UIN Jakarta ingin menjadi PTN BH, Menristek Dikti, Muhammad Nasir  mengaku belum pernah menerima laporan pengajuan berkas untuk mejadi PTN BH. Ia pun mempersilahkan PTN di bawah Kementerian Agama untuk mengajukan diri jika telah memenuhi persyaratan. “Kalau sudah sampai diangka yang tadi, silahkan mendaftar,” tutup Nasir.

Zainuddin Lubis

About Post Author

LPM Institut

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Previous post ALF Jalin Cinta Dengan Bahasa Arab
Next post Menimbang Nomenklatur Gelar