GPPI Gelar Aksi Tolak UKT dan PTN-BH

Read Time:1 Minute, 58 Second

Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) bersama mahasiswa baru (maba) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengadakan Aksi Tolak UKT dan PTN-BH. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Jakarta, Jum’at (6/10).

Peserta aksi menuntut perbaikan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mulai diterapkan melalui Surat Keputusan Rektor No. 287 Tahun 2017 tentang UKT Program Sarjana dan Profesi UIN Jakarta. Pasalnya,banyak ditemui mahasiswa masuk golongan UKT yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.

Maba Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik Muhammad Khoirul Anam menyatakan, sistem UKT di UIN Jakarta tidak tepat. Menurutnya, maba seakan dipaksa membayar biaya UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi. “Rektor harus tergugah hatinya, jangan sampai mahasiswa dipaksa menerima UKT golongan 4 dan 5,” tegas Khoirul, Jum’at (6/10).

Ketidaksesuaian tersebut turut dirasakan salah seorang teman Khoirul yang merupakan Mahasiswa Fakultas Psikologi berinisial MH. Karena ayah MH sudah meninggal, Ia hanya tinggal bersama Ibunya disebuah rumah sewa sebesar Rp500 ribu perbulan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan golongan UKT yang MH dapatkan di golongan 4 dengan jumlah pembayaran Rp3,8 juta per semester. “Merasa keberatan, MH mengajukan klarifikasi, tapi tetap tidak turun golongan,” ucapnya, Jum’at (6/10).

Menurut Koordinator Aksi Mufti Arif, aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan kebijakan UKT di UIN Jakarta. Penghasilan orang tua yang tidak sesuai dengan golongan UKT mahasiswa menjadi faktor utama penolakan tersebut. Menurutnya presentase penerima golongan UKT 1 dan 2 terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah seluruh maba UIN Jakarta. “Harus seimbang antara mampu dan tidak mampu jika ingin subsidi silang,” ungkapnya, Jum’at (6/10).

Selain itu, tuntutan lain juga turut diajukan terkait rencana UIN Jakarta menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). Mufti menyatakan, jika PTN-BH diterapkan di UIN Jakarta maka akan mempersempit ruang demokrasi mahasiswa. “Selagi masih rencana, kami tolak PTN-BH,” ucapnya, Jum’at (6/10).

Mufti menegaskan, Aksi Penolakan UKT dan PTN-BH ini akan tetap berlanjut dan akan diadakan pada Jum’at tiap pekan. “Sampai kami menang,” tegasnya, Jum’at (6/10).

Salah satu peserta aksi Dimas Widiananda mengapresiasi adanya kegiatan tersebut. Menurutnya, aksi ini sebagai wadah penyampaian aspirasi, khususnya bagi maba yang terkena dampak ketidaksesuaian golongan UKT. “Ada mahasiswa yang UKT-nya tinggi padahal orang tuanya hanya seorang buruh tani,” terang Dimas Maba Fakultas Syariah dan Hukum, Jum’at (6/10).

SHR