Read Time:1 Minute, 32 Second
Kisruh antara Komisi Pembrantasan Koupsi (KPK) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak kunjung usai. Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemimpin pemerintahan di Indonesia lambat dalam menyelesaikan kisruh antara kedua institusi penegak hukum tersebut.
Hal tersebut diutarakan oleh Muhammad Nur Azami, selaku Kordinator Aksi Lapangan dari Lingkar Studi Aksi Demokrasi Indonesia (LS-ADI). Di tengah riuh lalu-lalang kendaraan di jalan Ir. H. Juanda, tepatnya di depan halte Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, mereka melakukan aksi mendesak Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri.
Menurut Azami, pemerintah sebagai power of control dan Jokowi harus bertanggungjawab seratus persen untuk mendamaikan dua lembaga penegak hukum tersebut. Di mana, stabilitas demokrasi di negara ini harus terjaga demi menciptakan supremasi hukum yang tegak dan kuat.
Dalam aksi tersebut, ada empat tuntutan yang diminta. Pertama, agar seluruh masyarakat mengawasi Nawa Cita yang dijanjian Jokowi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres). Nawa Cita adalah sembilan program. Terlebih dalam poin ke empat yang berbunyi, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Kedua, mendesak pemerintah untuk segera membersihkan institusi KPK dan Polri dari kepentingan partai politik. Sehingga, kedua institusi tersebut dapat menjalankan tugasnya masing-masing. Ketiga, meminta agar segera menyelesaikan agenda kedaulatann rakyat tanpa terhambat oleh kisruh antara KPK dan Polri. Terakhir, mereka meminta Jokowi tegas dalam menyikapi masalah tersebut.
Sementara salah satu anggota aksi, Al Muzani Pulungan mengatakan, sikap Presiden Jokowi menggagalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) merupakan sedikit titik terang. “Sayangnya, upaya Jokowi belum mampu merealisasikan pemberantasan korupsi sesuai poin keempad di Nawa Cita,” tutur Muzani, Rabu (18/2).
Senada dengan Muzani, Sekretaris Jendral LS-ADI, Farhan Fuadi menjelaskan, Jokowi harus fokus kepada program politik kerakyatan yakni menyejahterakan keadilan. Oleh karena itu, kisruh kedua institusi tersebut harus dibenahi dan keduanya harus saling menguatkan.
Ika Puspitasari
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleepy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
0
0
Average Rating