Kartu Kuning untuk Jokowi-JK

Read Time:2 Minute, 5 Second
150 hari sudah Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memimpin Indonesia. Namun, Jokowi-JK memiliki banyak catatan buruk dalam pemerintahannya yang merugikan rakyat. Di antaranya ketidakstabilan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), tingginya harga bahan pokok, dan semakin melemahnya nilai rupiah.

Dengan adanya hal tersebut, membuat beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN (AMU) menggelar aksi Kartu Kuning Untuk Pemerintah Buktikan Nawacitamu, di depan halte UIN Jakarta, Selasa (31/3).   

Aksi diawali dengan long march dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), menuju Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) sampai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan berakhir di depan Halte UIN Jakarta.

Menurut Koordinator lapangan (Korlap) Ahmad Bahroin, Aksi ini sebagai bentuk desakan untuk  pemerintah agar segera menyelesaikan permasalahan perekonomian dan hukum di Indonesia. Pasalnya,  jika tidak cepat selesai imbasnya akan kembali dirasakan rakyat kecil dan itu pasti membuat mereka semakin sengsara.

Ia mencontohkan, belum lama ini pemerintah kembali menaikkan harga BBM. Hal itu seketika membuat harga kebutuhan pokok lainnya melonjak tinggi. Dengan kondisi demikian, rasanya tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin menurun. “Bisa dirasakan. Kini, kesejahteraan rakyat pergi jauh meninggalkan rakyat,” tegas pria yang akrab disapa Boim ini, Selasa (31/3).  

Boim juga menyayangkan sebagian sikap mahasiswa masih acuh dengan keadaan di negeri sendiri. “Kalau mahasiswa sudah apatis,  lantas siapa lagi yang mengawal pemerintah dan membela rakyat kecil?,” ungkapnya.

Ia pun berharap, semoga saja kedepannya pemerintahan Jokowi-JK benar-benar bisa  menyejahterakan rakyat dan menjaga kedaulatan hukum di Indonesia. “Jangan sampai si kaya semakin kaya dan yang miskin tertindas,” harapnya.
Senada dengan Boim, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum, Muhammad Yusuf mengatakan, sudah semestinya pemerintah menjaga perekonomian nasional, jangan sampai ekonomi Indonesia jatuh dan menyusahkan rakyat. Lebih lagi, pemerintah sebaiknya membenahi aspek-aspek hukum, agar tidak terjadi kembali perseteruan di antara dua lembaga penegak hukum.
Khusus untuk Jokowi, lanjut Yusuf, dia harus ingat dengan 9 Nawacita (janji-janjinya sebelum menjadi presiden) yang sampai sekarang pun belum menyejahteraan rakyat. “Kami sekarang memberikan kartu kuning bagi pemerintahan Jokowi-JK. Janji Jokowi hanyalah janji manis,” ujarnya, Selasa (31/3).

Menaggapi hal itu, mahasiswa FISIP, Sayugo Harun merasa bangga, dengan digealrnya aksi ini menujukan bahwa masih ada rasa simpati dan empati mahasiswa terhadap kondisi rakyat kecil. Ia pun tak menampik masih banyak pula mahasiswa yang masa bodoh dengan keadaan di Indonesia.

“Sebaiknya mahasiswa jangan hanya bergelut di bangku perkuliahan saja. Tapi, juga harus turun langsung ke lapangan,” katanya, Selasa (31/3).
Yasir Arafat

About Post Author

LPM Institut

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Tinggalkan Balasan

Previous post Melihat Suasana Khidmat Imlek di Vihara Amurva Bhumi
Next post Pemberhentian Dekan Mengandung Unsur Politis