Kalang Kabut SKS

Read Time:2 Minute, 51 Second

Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam dikagetkan kebijakan baru. Pemangkasan Sistem Kredit Semester hingga penambahan mata kuliah pilihan dinilai merugikan.

Mahasiswa Aqidah dan Filsafat Islam (AFI) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2014 merasa kaget saat masa pengisian Kartu Rencana Studi. Pasalnya, dalam portal Academic Information System (AIS) tertera satu mata kuliah pilihan yang harus diambil. Lazimnya, mata kuliah pilihan diambil pada semester 5, 6 dan 7. Namun, kini mahasiswa yang telah menginjak semester 8 diwajibkan mengambil satu mata kuliah pilihan lagi.

Salah seorang Mahasiswa AFI Ahmad Hujaeri merasa keberatan dengan kebijakan tersebut. Pasalnya, mahasiswa semester 8 itu diwajibkan mengambil satu mata kuliah pilihan lagi tanpa ada pemberitahuan sebelumnya. “Kebijakannya baru ditetapkan pihak jurusan AFI,” ungkapnya di ruangan Kajur AFI, Selasa (6/2).

Tak hanya Ahmad, hal yang sama juga dirasakan oleh Zainuddin. Ia mengeluhkan kebijakan jurusan yang tidak memihak kepada mahasiswa. “Seharusnya saya sudah bisa fokus ke skripsi semester ini, tapi saya harus mengambil satu mata kuliah pilihan lagi,” ucapnya saat ditemui di depan Student Center, Selasa (6/2).

Kebijakan itu dikeluarkan oleh Kepala Jurusan (Kajur) AFI Tien Rohmatin. Ia mengubah kebijakan mata kuliah pilihan. Menurut aturan mata kuliah pilihan yang diumumkan sebelumnya, mahasiswa jurusan AFI hanya diwajibkan mengambil 2 mata kuliah pilihan. Kini, mahasiswa AFI diwajibkan mengambil 3 mata kuliah pilihan.

Tak sampai di situ, mahasiswa AFI yang lainnya, Sadad Muhammad mengaku adanya pemangkasan Sistem Kredit Semester (SKS) dari mata kuliah diambil di semester sebelumnya. Sosialisasi kebijakan dari Kajur AFI itu dinilai kurang yang menimbulkan banyak persepsi di kalangan mahasiswa. “Ada bobot SKS dari mata kuliah yang dikurangi,” ucapnya saat dihubungi Institut via Whatts App, Rabu (13/2).

Terkait kejadian ini, mahasiswa AFI pun melakukan audiensi di ruangan Kajur AFI pada Selasa (6/2). Audiensi itu dihadiri oleh Tien Rohmatin. Menurut keterangan Kajur AFI Tien, jika mahasiswa tetap mengambil 162 sks akan menyalahi aturan yang tertera pada Surat Keputusan Rektor UIN Jakarta Nomor 791 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana UIN Jakarta. SK Rektor tersebut menyatakan jumlah SKS maksimal yang diambil mahasiswa UIN Jakarta sejumlah 150 SKS. “Kalau tidak dipangkas maka akan menyalahi aturan,” katanya saat ditemui di ruangannya, Rabu (7/2).

Lebih lanjut, jumlah SKS 144 belum termasuk 2 mata kuliah yang nilainya belum dimasukkan dalam AIS. Belum lagi nilai Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang juga belum dimasukkan dalam AIS. “Jika dikalkulasi saya sudah mengambil sekitar 160 sks, lalu kenapa saya harus mengambil satu mata kuliah pilihan lagi?,” keluh Zainuddin, Selasa (6/2).

Menanggapi hal ini, Institut menemui Wakil Rektor I Bidang Akademik Fadhilah Suralaga menyatakan, kurikulum itu disesuaikan per angkatan sejak kurikulum tersebut diberlakukan. Seperti kurikulum terbaru tahun 2015. “Agar tidak terlalu berat maka kita menetapkan maksimal 150 sks,” kata Fadhilah saat ditemui di ruangannya, Jum’at (10/2).

Fadhilah juga menuturkan, jumlah maksimal 150 sks tersebut diberlakukan untuk mahasiswa angkatan 2015, 2016, dan 2017. Kendati demikian, Fadhilah menyatakan jika belum menerima laporan terkait kasus di prodi AFI. “Kalau kurikulum lama memang ada yang mencapai 160 SKS lebih. Tidak masalah jika jumlah SKS tersebut tetap digunakan mahasiswa 2014,” tuturnya, Jum’at (10/2).

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Mamat Salamet menyatakan dalam kasus AFI, kebijakan yang terjadi bukanlah pemangkasan SKS. Namun kasus ini adalah penyesuaian untuk regulasi SKS. “Dari pemerintah hanya memberi aturan umum. Namun kewenangannya tetap diserahkan pada perguruan tinggi masing-masing,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Agama, Kamis, (14/2).

Siti Heni Rohamna