Posko Juang Mahasiswa Warnai Hardiknas

Read Time:2 Minute, 6 Second

Bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Komite Aksi Nasional Pemuda
Mahasiswa Indonesia (KANPMI) menggelar aksi di depan Gedung Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), Kamis (2/5). Massa aksi terdiri dari berbagai
organisasi mahasiswa se-Jabodetabek.

Kemudian massa aksi mulai menuntut untuk melakukan audiensi dengan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir. Nahas, respon tuntutan untuk bertemu Nasir
tak diindahkan dan justru dialihkan untuk bertemu dengan bagian staf. Massa yang kecewa
kemudian memutuskan untuk membangun posko perjuangan di depan gerbang Kemenristekdikti.
Koordinator lapangan (Koorlap) Yehezkiel mengungkapkan pendirian posko perjuangan
ditujukan guna menggalang solidaritas. “Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” tegasnya,
Minggu (5/5).

Sejak hari pertama aksi dilakukan, sekurangnya terdapat sepuluh tuntutan mendesak, yang
dirumuskan menjadi Sepultusak. Tiga pokok tuntutan yang diusulkan yakni penyempitan ruang
demokrasi, komersialisasi pendidikan, dan kurikulum pendidikan. Salah satunya ialah tuntutan
untuk mencabut Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018. Juru Bicara KANPMI Birre
menyampaikan bahwa Permenristekdikti ini bersifat diskriminatif dan memiliki tafsir tunggal
terhadap beragamnya organisasi mahasiswa. “Pemerintah menerapkan tangan besinya untuk
membredel ormawa yang berada di luar tafsir mereka melalui Permenristekdikti ini,” tuturnya,
Minggu (5/5).

Hingga tiga hari berselang, posko perjuangan tetap kokoh berdiri. Massa solidaritas silih berganti
berdatangan ke posko perjuangan. Salah seorang mahasiswa, Jalu Prakoso turut datang ke posko
perjuangan guna memberikan solidaritas bagi KANPMI dalam aksi tuntutannya kali ini.
“KANPMI hadir untuk pendidikan di Indonesia, Saya hadir memberi solidaritas bagi mereka,”
jelasnya, Selasa (5/5).

Awal Ramadan tidak menyurutkan massa aksi untuk tetap bertahan di posko perjuangan. Salah
satu massa aksi, Raga menyampaikan bahwa puasa bukan menjadi alasan untuk tidak bertahan,
sebab baginya tuntutan ini harus sesegera mungkin dituntaskan oleh Kemenristekdikti. “Agar
kampus tidak jadi ajang pembungkaman oleh pihak berwenang,” ucap Raga, Selasa (7/5).

Setelah enam hari posko perjuangan berdiri, negosiasi yang coba ditempuh antara pihak
KANPMI dengan Kemenristekdikti akhirnya mendapat titik temu. Massa aksi dapat melakukan
audiensi dengan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ismunandar beserta jajaran. Kurang lebih 20 orang massa aksi dari beberapa kampus menyampaikan tuntutannya masing-masing di Kemenristekdikti, Selasa (7/5).

Audiensi berlangsung selama kurang lebih satu jam. KANPMI menyampaikan tuntutannya untuk
dibuatkan Surat Keputusan (SK) mengenai legitimasi hukum agar kampus tidak melakukan
tindakan sepihak terhadap persoalan yang menyangkut mahasiswa. Akan tetapi, Ismunandar
menolak untuk membuatkan SK karena penerbitan SK haruslah melalui proses kajian yang
mendalam. “Kami tidak bisa mengeluarkan SK begitu saja, sebab menerbitkannya butuh kajian
mendalam,” tepisnya, Selasa (7/5).

Hingga enam hari pendirian posko perjuangan, belum ada titik terang mengenai penerbitan SK
sebagai tuntutan massa aksi. Hasil audiensi pun berakhir dengan kesepakatan pihak
Kemenristekdikti untuk menindaklanjuti terhadap tuntutan-tuntutan prioritas yang diajukan
massa aksi. Rencananya, 10 Juni mendatang akan diadakan audiensi susulan mengingat rentang
waktu yang diberikan Kemenristekdikti untuk menyikapi tuntutan.