Kerawanan pangan menjadi penyebab ancaman pangan di Indonesia. Perubahan iklim serta konflik sosial politik dunia memicu terjadinya krisis pangan di berbagai negara.
Penduduk Indonesia per tahun 2023 telah mencapai lebih 270 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) mengalami peningkatan. Disinyalir kerawanan pangan mengintai Indonesia, terlebih dengan adanya konflik sosial politik yang bisa berdampak pada sektor ekonomi dan transportasi.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyebut perubahan iklim berdampak pada perekonomian hingga ketahanan pangan. Diprediksi hingga tahun 2050 dunia akan menghadapi krisis pangan.
Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Sri Nuryanti mengatakan, saat ini krisis pangan mengintai Indonesia. Salah satu penyebabnya ialah pertumbuhan penduduk. “Tidak adanya mitigasi pemenuhan pangan akan mengancam dan menyebabkan krisis pangan,” ucap Sri, Senin (15/1).
Lanjut, Sri menambahkan adanya konflik sosial dan politik menjadi penyebab krisis pangan. Pasalnya masalah keamanan dapat menimbulkan disrupsi produksi maupun distribusinya. Selain itu, perubahan iklim juga berdampak pada budi daya dan produksi. “Jika terjadi disrupsi produksi dan distribusi, pemerintah perlu langsung menyalurkan bantuan ke masyarakat yang mempunyai kerentanan pangan,” jelasnya.
Badan Pangan Nasional, ucap Sri, sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang pangan bekerja sama dengan multipihak untuk mencegah krisis pangan. “Kita melakukan komunikasi, informasi, serta edukasi kepada masyarakat,” ucap Sri.
Sri menegaskan, per awal 2024 tidak ada daerah di Indonesia yang mengalami krisis pangan karena pemerintah merespons cepat untuk daerah yang mengalami rawan pangan. Pemerintah melakukan intervensi setiap waktu untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri. “Kita adakan gerakan pangan murah dan cadangan pangan yang selalu siap disalurkan,” ujarnya.
Pendiri Foodbank of Indonesia (FOI), Muhammad Hendro Utomo mengatakan, pandemi merupakan salah satu faktor ancaman krisis pangan di Indonesia. Masyarakat baru melewati masa pandemi dan belum tahu apa yang akan terjadi ke depannya. “Banyak sekali orang yang jatuh miskin, akses terhadap pangan jadi mengecil,” ucapnya, Senin (15/1).
Lanjut, Hendro menambahkan, FOI dalam upayanya memiliki program diantaranya membantu para ibu untuk 1000 hari pertama setelah melahirkan dengan bantuan makanan. Hal tersebut dilakukan agar mendapatkan makanan yang cukup serta membantu ibu menyusui. “Fokus ke anak karena menjadi perhatian penting untuk masa depan,” ujarnya.
Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Desa Sukolilan Nur Wakhid mengatakan, ancaman krisis pangan di Indonesia akan sangat berdampak pada masyarakat. Pemerintah desa selalu siap untuk mengantisipasi ancaman tersebut. “Harga bahan pokok menjadi langka dan naik, angka kemiskinan bertambah itu dapat menyengsarakan masyarakat,” ucapnya, Kamis (7/12).
Lanjut, Wakhid menambahkan, pada setiap musyawarah desa, aparat desa selalu membahas pentingnya pengelolaan pangan atau tanaman yang bisa menjadi ketahanan pangan masyarakat. Pemerintah desa juga berupaya membantu menghadapi ancaman krisis pangan tersebut. “Kita galakkan program panen padi serentak untuk menghindari gagal panen dan membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE),” pungkasnya.
Reporter: SAA
Editor: Nabilah Saffanah
0
0
