“Mahasiswa dan masyarakat sipil telah menggelar aksi “Indonesia Gelap” guna mengkritik kebijakan pemerintah yang tak berpihak pada rakyat. Seperti pada kebanyakan aksi yang terjadi, pemerintah hanya membual janji berbenah diri tanpa pernah terealisasi.”
Massa aksi “Indonesia Gelap” memadati kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2). Mereka terdiri dari mahasiswa dan masyarakat sipil. Aksi “Indonesia Gelap” merupakan respons terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meresahkan masyarakat.
Mengutip dari Tempo.co, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggagas aksi itu untuk menyuarakan kekhawatiran serta kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak transparan. Mulai dari kasus dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang tidak diungkap ke publik, hingga kebijakan yang membuat generasi muda kian kehilangan masa depan. Salah satunya, efisiensi anggaran yang berimbas pada pemangkasan anggaran pendidikan.
Mengutip dari detikNews, massa aksi menuntut pemerintah agar menciptakan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis, serta mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Minerba, revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan, serta revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang tatib yang menimbulkan kesewenangan DPR.
Tak hanya itu, aksi “Indonesia Gelap” turut membawa permintaan agar pemerintah merealisasikan tukin dosen, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereformasi Kepolisian RI, menghapus dwifungsi TNI, dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Desakan terhadap Prabowo Subianto juga dilayangkan agar ia mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti UU Perampasan Aset, serta merombak Kabinet Merah Putih agar lebih efisien.
Pada pukul 14:00 WIB, massa mulai memadati kawasan Patung Kuda sembari menyanyikan yel-yel. Selanjutnya, orasi-orasi tuntutan disampaikan perwakilan demonstran dari berbagai kalangan melalui mobil komando. Walaupun hujan sempat mengguyur kawasan Patung Kuda, namun tidak membuat massa aksi membubarkan diri. Mereka tetap bertahan di sana hingga aksi selesai pada malam hari.
Salah satu orator menyampaikan tuntutan terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Mute sebagai perwakilan Perempuan Mahardika menyoroti RUU PPRT yang tak kunjung disahkan. “21 tahun RUU Pekerja Rumah Tangga belum disahkan, padahal tidak mungkin pejabat-pejabat itu tidak memiliki pekerja rumah tangga,” Ucap Mute, Jumat (21/2).
Berbeda dengan Mute, Dea Melarisa, bagian dari Liga Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (LMID), menuntut agar pemerintah membatalkan efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap sektor pendidikan. “Tidak hanya kabinetnya saja yang gemuk, tapi juga janji-janji sebelumnya yang gemuk tapi tidak pernah terealisasikan sampai saat ini,” ujarnya, Jumat (21/2).
Hal serupa turut disampaikan oleh salah satu musisi dari Band The Brandals, Eka Annash. Menurutnya, kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak berpihak pada rakyat Indonesia, salah satunya adalah efisiensi anggaran. “Sebagai seorang bapak beranak satu, gue akan ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan adanya kebijakan ini pasti perekonomian akan sulit kedepannya,” jelas Eka, Jumat (21/2).
Sebagai seorang musisi, Eka turut menyoroti represi aparat terhadap Band Sukatani. Ia menganggap pembungkaman kritik yang dilakukan sama seperti masa Orde Baru. Menurutnya, tindakan seperti yang dilakukan pemerintahan Orde Baru tidak sepatutnya terjadi lagi. “Kalau pemerintahan Prabowo dan kabinet-kabinetnya masih mempertahankan cara lama. Bunuh diri sih, menurut gue,” tambahnya.
Demonstran lainnya, Mila, anggota Indonesian Young Greens (IYG) menuntut agar pemerintah tidak membuat peraturan yang terkesan cek ombak. Ia meminta pemerintah untuk melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum memberlakukan kebijakan. “Kami ingin pemerintah mengevaluasi ulang dari semua peraturan-peraturan yang terkesan menunggu reaksi dari publik,” ungkap Mila, Jumat (21/2).
Selain demonstran, ada juga relawan yang ikut serta dalam aksi “Indonesia Gelap”. Mereka terdiri dari beberapa komunitas relawan yang menyediakan konsumsi dan alat medis untuk demonstran yang membutuhkan, mulai dari air minum, makanan, tabung oksigen hingga ambulans gratis. Himawan, relawan NCTzen Humanity menjelaskan, bantuan yang disediakan berasal dari donasi yang diberikan masyarakat melalui penggalangan dana.
“Kami sebagai relawan membantu menyalurkan bantuan dari masyarakat yang tidak bisa turun pada hari ini,” ucap Himawan, Jumat (21/2).
Sehari sebelumnya, Kamis (20/2), Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menemui massa mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Mengutip dari Kompas.id, Prasetyo menerima dan menandatangani tuntutan yang dilontarkan massa aksi kala itu. “Dengan ini, saya nyatakan apa yang menjadi tuntutan Saudara-Saudara semua, pemerintah akan menerima dan akan mempelajari dan kita akan terus berkomunikasi. Setuju? Oke saya tanda tangani setelah itu kita bernyanyi darah juang,” kata Prasetyo, Kamis (20/2).
Namun, Prasetyo pernah memberikan respons yang terkesan tidak memihak massa aksi saat berada di Istana Kepresidenan, Selasa (18/2). Ia mengkritik dan menyatakan ketidaksetujuan dengan tajuk Indonesia Gelap yang dibawakan massa aksi. Mengutip dari Kompas.com, Prasetyo tidak melarang mahasiswa untuk menyampaikan kritikan. Namun, ia meminta massa aksi tidak memainkan narasi yang tidak benar.
“Inilah, ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi, jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).
Pasca bertemunya massa aksi “Indonesia Gelap” dengan Mensesneg, belum terlihat langkah terbaru yang dilakukan oleh pihak Istana Negara. Mengutip dari Tempo.co, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto mengatakan, pihak Istana belum mengundang para mahasiswa untuk melakukan audiensi kembali usai aksi “Indonesia Gelap”. Padahal, Prasetyo menyebut akan meminta perwakilan organisasi untuk melakukan audiensi guna menetapkan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan yang disampaikan.
“Sejauh ini belum ada tanggapan dari Mensesneg,” kata Herianto, Senin (25/2).
Reporter: NF, RM, RK
Editor: Muhammad Arifin Ilham
0
0
