Buku Pembangunan untuk Siapa merekam perlawanan perempuan akar rumput terhadap pembangunan yang telah merampas hak atas tanah dan ruang hidup mereka.
Judul Buku : Pembangunan untuk Siapa?: Kisah Perempuan di Kampung Kami
Penulis : Anita Dhewy, Fiona Wiputri, Luthfi Maulana Adhari
Penerbit : Konde.co, Marjin Kiri, Trend Asia
Edisi: Pertama
Tahun Terbit : 2025
Jumlah Halaman : 175
Narasi pembangunan sering dipakai oleh negara dengan dalih untuk kesejahteraan warganya. Namun dalam prosesnya, pembangunan sering tidak melibatkan dan mendengar suara warga saat membuat kebijakan. Padahal, ambisi pembangunan yang merusak lingkungan sering kali paling berdampak pada warga lokal, khususnya perempuan.
Buku Pembangunan untuk Siapa?: Kisah Perempuan di Kampung Kami mendokumentasikan perjuangan para perempuan di tingkat akar rumput melawan ketidakadilan kebijakan pembangunan. Buku ini menyoroti peran vital perempuan sebagai garda terdepan dalam memelihara kehidupan. Selain itu, buku ini juga memberikan kritik atas narasi pembangunan yang cenderung maskulin dan eksploitatif sehingga mengabaikan peran perempuan dalam arah pembangunan.
Buku dimulai dengan perjuangan perempuan bernama Ayunia Muis di Torobulu, Sulawesi Tenggara. Sebagai perempuan yang aktif di Aliansi Pejuang Lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM), Ayunia bersama sejumlah perempuan menyuarakan keresahan atas pencemaran sumber air warga dan polusi udara serta suara yang berbahaya bagi kesehatan imbas aktivitas tambang nikel oleh perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Wijaya Inti Nusantara (WIN) di desa mereka.
Dalam aksinya, Ayunia mempertanyakan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT WIN, karena melakukan penambangan di lokasi di dekat rumah warga dan sekolah dasar. Selain mengganggu aktivitas harian warga dan anak sekolah, PT WIN juga dinilai telah mengancam sumber penghidupan warga Torobulu sebagai petambak udang. Pasalnya, operasi tambang PT WIN telah mencemari air laut yang berpengaruh pada pertumbuhan udang.
Cerita lainnya hadir dari warga terdampak proyek ambisius negara, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek ini digadang-gadang sebagai upaya negara mengurangi arah jawasentris dan meratakan akses serta kesejahteraan bagi warga di luar Pulau Jawa. Namun, pada realisasinya, alih-alih memberikan dampak baik pada warga, proyek ini justru memperbesar ketimpangan antara warga lokal dan perusahaan.
Keberpihakan negara pada oligarki tercermin pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN yang memberikan hak guna usaha (HGU) sampai 190 tahun. Pemberian hak istimewa ini berbanding terbalik dengan yang dialami warga lokal. Salah satu wilayah yang terdampak yaitu Pemaluan, Kalimantan Timur, warga di sana harus bertarung mempertahankan lahan tempat tinggal mereka karena terkena kebijakan delineasi—penataan ulang batas wilayah—untuk pembangunan IKN.
Berpindah ke wilayah lainnya, proyek Bendungan Meninting juga tak kalah mengganggu kehidupan warga di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Bendungan Meninting merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang disebut menjanjikan surga kemakmuran dengan anggaran Rp1,4 triliun rupiah. Tetapi, pada 2022 jebolnya tanggul tersebut menyebabkan debit air di beberapa desa meluap dan berpotensi terjadi longsor.
Ismiyati, perempuan terdampak proyek Bendungan Meninting harus kehilangan rumah, karena pembangunan proyek tersebut. Meski, Ismiyati mendapat rumah pengganti, rumah itu tak sesuai dengan yang ia harapkan. Bagi Ismiyati, megaproyek tersebut telah mengorbankan banyak hal seperti pohon aren sebagai sumber ekonomi hingga kematian para pekerja proyek untuk bendungan.
Perlawanan perempuan tak hanya berhenti pada jalur formal atau administratif, melainkan juga aksi nyata melawan penguasa yang menindas atas nama pembangunan. Aksi nyata tersebut dilakukan atas ketidaktahanan merasakan tindakan semena-mena terhadap masyarakat adat atas nama pembangunan.
Salah satu bentuk perlawanan fenomenal dalam buku ini yaitu aksi perempuan adat di Rendubutowe yang menyuarakan protes dengan bertelanjang dada pada November 2016. Terdapat sembilan Mama—sebutan untuk perempuan adat Rendu—yang melakukan aksi tersebut, yaitu Hermina Mawa, Maria Sana, Lusia Anggo, Lusi Gay, Afro Io, Rosa Gamo, Agatha Tawa, Katarina Tanggo, dan Imelda Dheta. Keberanian perlawanan yang telah berjalan hampir satu dekade tersebut dilakukan untuk melawan perampasan wilayah adat Waduk Mbay Lambo.
Selain kisah tiga perempuan di atas, terdapat pula perjuangan lain yang tak kalah berani seperti warga Dairi yang melawan tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM). Setelah bertahun-tahun berjuang, warga Dairi akhirnya berhasil membuktikan haknya di hadapan hukum. Warga Dairi menjadi bukti bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan, walaupun musuh di depan sangat besar dan berkuasa.
Keunggulan buku ini terletak pada perolehan kisah yang didapat langsung dari warga lokal. Hal tersebut dikarenakan penulis buku ini terjun langsung untuk mendengarkan dan mendokumentasikan keresahan warga terdampak proyek pembangunan, sehingga suara mereka dapat sampai secara jujur dan emosional ke pembaca. Akan tetapi, karena jumlah halaman yang terbatas, porsi cerita setiap perlawanan perempuan tidak ditulis secara mendalam.
Secara keseluruhan, buku ini berhasil menampilkan keberanian dan ketangguhan perempuan dalam merawat ruang hidup ketika kerusakan lingkungan mengancam tanah, air, dan tatanan sosial warga. Buku ini menjadi penting sebagai refleksi sekaligus teguran keras bagi wacana publik bahwa tidak akan ada kemajuan atau kesejahteraan dalam pembangunan yang terus-menerus menindas, meminggirkan, dan mengabaikan suara perempuan.
Reporter: Siti Fatimah Azzahra
Editor: Rifki Kurniawan
