Militerisasi di Balik Pembenahan Keamanan Kampus

Read Time:2 Minute, 50 Second

Suasana diskusi antara satpam dan pihak rektorat di Ruang Diorama Auditorium Harun Nasution, UIN Jakarta dalam aksi damai menolak masuknya militer di sektor kampus, Kamis (21/4).

Demi meningkatkan kualitas sistem keamanan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, rektorat berencana mengubah manajemen pembinaan satpam dengan melibatkan anggota militer. Rencananya, anggota militer ini berfungsi memberikan pelatihan dan pengawasan terhadap kinerja satpam. Hal ini pun menimbulkan isu adanya militerisasi di kampus UIN Jakarta. Bahkan, pada 21 April lalu, satpam UIN Jakarta melakukan aksi damai sebagai bentuk penolakan masuknya militer di sektor keamanan kampus.

Sebanyak 81 satpam yang bertugas di kampus UIN Jakarta, secara tegas menolak adanya campur tangan militer pada pengelolaan satpam. Hal ini dikarenakan adanya aturan-aturan baru yang tidak bisa disepakati oleh satpam. Salah satunya penambahan jam kerja yang awalnya dalam satu sif 8 jam menjadi 12 jam.

Menurut kepala satpam UIN Jakarta, Satori, penambahan jam kerja tersebut seharusnya dihitung sebagai lembur karena telah melebihi porsi kerja yang semestinya. Ia menilai, rencana rektorat ini terkesan tiba-tiba dan mengagetkan satpam. Sebelumnya, kata Satori, tidak pernah ada musyawarah dengan pengurus satpam terutama kepala satpam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor (Warek) II Bidang Administrasi Umum, Amsal Bakhtiar mengatakan, pihaknya belum benar-benar mengesahkan rencana pembinaan satpam tersebut. “Jika satpam bekerja lebih dari 8 jam, yahbisa saja kelebihannya dihitung lembur,” tuturnya, Jumat (23/5).

Amsal menegaskan, pembinaan tersebut hanya berupa pelatihan dan pengawasan terhadap kinerja satpam oleh pihak yang lebih profesional, dalam hal ini anggota militer. “Pengawasan seperti itu dilakukan karena pihak kami belum bisa mengawasi kinerja satpam terus menerus,” tuturnya. Amsal melanjutkan, secara pelan-pelan pihaknya akan tetap melakukan pembinaan tersebut kepada satpam.

Meski hanya berupa pembinaan, Satori mengatakan ia dan rekan-rekannya akan tetap menolak adanya pembinaan dari anggota militer atau pihak lain. “Pokoknya untuk saat ini, jika tetap ada tawaran seperti itu kami akan menolak,” ujarnya tegas, Jumat (16/5).

Satori juga meragukan keahlian pihak militer dalam mengelola keamanan kampus. Apalagi, mereka belum pernah memegang keamanan di wilayah kampus. “Cara menjaga keamanan di kampus itu lebih rumit jika dibanding dengan mal,” tambahnya.

Sehubungan dengan itu, Amsal menjelaskan, pihak yang akan membina satpam bukan berasal langsung dari organisasi militer, melainkan dari salah satu perusahaan penyedia jasa petugas keamanan, PT Citra Garda Mandiri. “Rektorat sudah merekrut satpam (outsourcing) dari PT Citra Garda Mandiri untuk bertugas di lingkungan Student Centre (SC),” katanya.

Salah satu satpam yang bertugas di lingkungan SC, Kiki Riyandi menyatakan, meski dirinya berada di bawah pembinaan militer, namun tidak ada aturan-aturan kemiliteran yang diberlakukan. ”Pembinaan satpam (non outsourcing)oleh anggota militer hanya akan berpengaruh pada kedisiplinan, komitmen, ketepatan waktu, dan ketegasan satpam dalam bertugas,” ungkap Kiki, Rabu (14/5).

Terkait hal ini, bukan hanya satpam yang melayangkan protes kepada rektorat, mahasiswa pun sempat melakukan aksi demonstrasi di depan gedung rektorat. Salah satunya, Muhammad Ahsan. Mahasiswa yang menjadi koordinator lapangan dalam aksi tersebut, mengaku khawatir akan adanya militerisasi di kampus.

“Kampus kan harus netral, tidak boleh ada intervensi militer atau partai politik,” katanya, Jumat (23/5). Bukan hanya itu, ia juga mengatakan, khawatir jika satpam yang sekarang diganti oleh satpam baru yang sudah mendapatkan pendidikan dari anggota militer.

Berkenaan dengan hal itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum, Ali Meha angkat bicara. Ia menjelaskan, tidak akan ada satu pun personil satpam yang diganti. “Kami hanya akan melakukan perbaikan secara manajerial. Tidak akan terjadi militerisasi di kampus, kami tidak butuh hal itu,” pungkasnya, Jumat (16/5).

(Erika Hidayanti)