Masyarakat Butuh Transparansi Anggaran

Read Time:1 Minute, 25 Second

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu cara mengakses perencanaan anggaran. Padahal, perencanaan dana publik harus diinformasikan kepada masyarakat luas dan boleh diakses siapapun.

Hal itu diungkapkan oleh anggota Komisi Informasi Pusat (KIP), Rumadi Ahmad dalam diskusi publik “Where Does Our Money Go?” di Aula Student Center Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (5/3).

Ia menambahkan, publikasi proses perencanaan anggaran sangat penting karena termasuk informasi publik yang bebas untuk diketahui. Pernyataan tersebut tertera dalam Undang Undang (UU) keterbukaan Informasi Publik (KIP) NO. 14 tahun 2008.

Rumadi melanjutkan, UU KIP merupakan UU yang mengatur tentang transparansi informasi publik termasuk anggaran, “Seluruh Informasi harus terbuka dan bukan rahasia negara,” paparnya.

Dalam diskusi ini, hadir pula Sekretaris Jendral (Sekjen) Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto. Ia mengatakan, Fitra ingin mengawal proses perencanaan anggaran negara bersama masyarakat. “Kontribusi terbesar untuk anggaran, itu berasal dari rakyat,” ungkapnya.

Selain itu, Yenny juga menyayangkan peran masyarakat yang masih sangat minim dalam mengawal proses penganggaran dana baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah.

Serupa dengan Yenny, salah satu Peneliti Fitra Ahmad Taufik, mengungkapkan, perencanaan anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintah, harus sesuai dengan kesepakatan masyarakat. ”Jangan sampai ada anggaraan yang dikeluarkan tidak sesuai faktanya, seperti yang selama ini terjadi,” katanya.

Taufik juga menegaskan, tidak ada satu pun regulasi yang menyatakan anggaran adalah dokumen rahasia negara, “Segala rincian anggaran bisa diketahui oleh semua orang termasuk rakyat sipil,” tegasnya.

Salah satu peserta diskusi Irham Mudzakir, mengatakan, acara ini sangat positif dan juga bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, bahkan untuk masyarakat. “Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai anggaran pun masih sangat rendah,“ ujar Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ini.

Yasir Arafat