Merangkai Kembali Narasi Pasca ‘65

Read Time:3 Minute, 5 Second

Judul: Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film

Penulis: Wijaya Herlambang

Penerbit: Marjin Kiri

Halaman: 334 Halaman

ISBN: 978-979-1260-43-5

Peristiwa malam 30 September 1965 (G30S) telah membekas bagi rakyat Indonesia hingga kini. Lewat produk-produk kebudayaan, selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru (1966-1998) sukses memelintir fakta lain di balik peristiwa berdarah itu.

Perdebatan wacana anti-komunis menjadi wacana paling dominan sepanjang 32 tahun pemerintahan Orba. Terlebih pasca tragedi G30S pecah. Ketika itu, PKI bukan hanya dituduh sebagai otak utama atas tewasnya tujuh jendral AD, namun, pemerintahan Orba juga melegitimasi pembantaian yang terjadi setelahnya sebagai tindakan yang dibenarkan.

Melalui beberapa produk budaya seperti film dan cerita-cerita pendek yang dimuat di beberapa media massa seperti Horrison, rakyat terus disuguhi cerita seputar pembantaian massal itu. Tentu dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam cerita itu, PKI dan simpatisannya adalah kelompok yang bersalah karena melawan pemerintahan resmi.

Dalam film G30S/PKImisalnya, PKI dituduh sebagai otak di balik tewasnya tujuh jendral AD. Film garapan Arifin C. Nur itulah yang Kemudian menjadi narasi resmi peristiwa G30S.

Sementara itu, beberapa ide kebudayaan AS, khususnya mengenai ‘kebebasan berepkspresi’, atau dikenal dengan ‘humanisme universal’ juga terus digencarkan AS di kalangan intelektual Indonesia. Ide-ide mengenai liberalisme itu ditransformasikan lewat beberapa institusi bentukan AS seperti Congress for Cultural Freedom(CCF) yang digerakkan oleh salah satu agen CIA, Micahel Josselson.

Di bawah komando Josselson, CCF menjalin hubungan baik dengan beberapa intelektual Indonesia yang anti-komunis seperti Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisjahbana (STA), dan Sumitro Djojohadikusumo. Terbukti, saat CCF menyelenggarakan konferensi di Asia untuk pertama kali, Mochtar Lubis dan STA hadir sebagai undangan. Sedangkan Sumitro Djojohadikusumo ditunjuk sebagai Ketua Kehormatan konferensi.

Pada 1951, berkat kerjasama di bidang pendidikan yang dijalin Sumitro dengan didukung lembaga donor seperti Rockfeller dan Ford Foundation, Indonesia mengirim 900 mahasiswa untuk belajar doktrin ekonomi lliberal AS. Mereka tersebar di beberapa universitas terbaik AS macam MIT, Cornell, Barkeley, dan Harvard.

Mereka yang dikirim antara lain, Subroto, Muhammad Sadli, Ali Wardana, Ali Budiarjo, dan istrinya Miriam Budiarjo, Widjojo Nitisastro, dan Emil Salim. Kelak, para sarjana yang disponsori Ford ini menjadi punggawa ekonomi Orba atau biasa disebut “mafia Barkeley.”

CCF juga menjalin kontak baik dengan Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) di UI. Jaringan bawah tanah yang dibangun Sumitro pada 1961 ini merupakan jaringan pemuda resmi milik PSI di mana intelektual muda anti-Soekarno berinteraksi. Di antara intelektual yang aktif dalam organisasi ini adalah, Soe Hok Gie, Zainal Zakse, dan Maruli Situnga.

Pada saat yang sama, para penulis dan seniman anti-komunis seperti H. B Jassin, Arief Budiman, Goenawan Muhammad, dan Taufiq Ismail juga melakukan eksplorasi terhadap ide-ide kebudayaan liberal mereka. Majalah kebudayaan sastra adalah media yang digunakan kelompok ini.

Dalam periode ini pula, seniman kiri, yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) memperkuat komitmen mereka tentang seni dan sastra yang harus sejalan dengan ide revolusioner Soekarno. Akibatnya, kelompok penulis dan seniman anti-komunis pada 17 Agustus 1963 mendeklarasikan ‘Manifes Kebudayaan’ sebagai sikap anti-komunis mereka.

Keterlibatan AS melawan Komunis di Indonesia setidaknya dipicu atas dua faktor. Pertama, kesadaran AS atas kekayaan alam Indonesia. Misalnya, Indonesia saat itu menghasilkan 20 milliar barel minyak dalam sehari. Kedua, kewaspadaan AS terhadap PKI karena pada 1950-an menjadi partai komunis terbesar se-Asia di bawah Cina. Kedua faktor itu melatarbelakangi AS terlibat jauh melawan komunis di Indonesia.

Menurut Wijaya Herlambang, jatuhnya Orba pada 1998 tidak serta merta meruntuhkan ideologi anti-komunis yang sudah lama ditanamkan rezim Soeharto di kepala rakyat Indonesia. Sebaliknya, banyak masyarakat yang masih meyakini komunis sebagai pelaku utama seperti yang dituduhkan rezim Orba. Lewat buku ini, Wijaya Herlambang menjelajahi kembali faktor-faktor yang menentukan dalam proses pembentukan dan bertahannya ideologi anti-komunis di Indonesia.

Thohirin