Turun Aksi Lengserkan Jokowi

Read Time:2 Minute, 6 Second

Sebagai bentuk kekecewaan atas kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) yang dinilai lambat tahun semakin menyengsarakan rakyat Indonesia, beberapa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) mengadakan aksi Turunkan Jokowi-JK dan Lawan Rezim Komprador, di depan halte UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kamis (1/10).

Aksi ini diawali dengan long march dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), Syariah dan Hukum, Adab dan Humaniora dan berakhir di depan halte UIN Jakarta.

Menurut Ketua GPPI, Jeanita Inayah, pemerintahan Jokowi-JK dinilai kurang mampu menjalankan roda perekonomian Indonesia. Terlebih, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sering kali merugikan rakyat dan mementingkan pihak asing. Terbukti dari atas dolar, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), terus merosotnya nilai rupiah, masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, dan tenaga kerja asing bebas bekerja di Indonesia.

Tak hanya itu, aksi tersebut juga untuk menyadarkan seluruh elemen masyarakat termasuk mahasiswa agar peduli dengan tanah air. Dikarenakan peran serta kesadaran masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal jalannya pemerintahan. “Masyarakat apalagi mahasiswa gak boleh apatis liat kondisi Indonesia kaya gini,” ujar mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ini.

Jeanita menjelaskan, sebaiknya Indonesia kembali menerapkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belum diamandemen sebagai dasar hukum negara. Sebab kini, beberapa pasal di UUD yang sudah diamandemen, dinilai tidak menyejahterakan rakyat. Salah satunya terdapat pada pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang dalam pelaksanaannya, pasal tersebut cenderung mendukung para investor asing untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

Mekanisme Pemihan Umum (Pemilu) pun, lanjut Jeanita, dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), merupakan hasil dari demokrasi liberal yang imbasnya akan merugikan rakyat. Lantaran dari Pemilu akan menghasilkan pemimpin yang memiliki kepentingan pribadi, kelompok maupun asing. Ia berharap, nantinya Indonesia dapat kembali memakai sistem musyawarah mufakat. “One man one vote itu tidak cocok untuk Indonesia,” jelasnya.

Senada dengan Jeanita, menurut peserta aksi, Risman, mengaku kecewa dengan pemerintahan Jokowi-JK. Pasalnya, hingga sekarang kebijakan dan kinerja pemerintahan Jokowi-JK tak sesuai dengan janji Nawacita, yang dulu sangat mereka banggakan. Ia pun menginginkan Jokowi-JK dengan sukarela melepaskan jabatannya sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. “Kondisi politik dan ekonomi nasional telah porak-poranda dan sudah selayaknya Jokowi-JK turun,” katanya, Kamis (1/10).

Menanggapi demikian, mahasiswi Fakultas Ushuluddin (FU) Aulia Ning Ma’rifati mengungkapkan, berorasi dengan turun ke jalan dan berkeliling kampus tidaklah efektif. Sebab aspirasi yang disampaikan tidak langsung sampai ke pemerintah. “Jangankan depan kampus, depan Istana Negara aja, Jokowi belum tentu dengerin,” ujarnya, Jumat (2/10).