Tagih Janji Manis Jokowi-JK

Read Time:2 Minute, 39 Second

Oleh : Dewi Sholeha Maisaroh*

Tak terasa sudah dua tahun Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) memimpin Indonesia. Meski sudah lama memimpin, revolusi mental dan nawa cita yang menjadi kampanye mereka setelah dilantik masih belum terealisasi hingga kini. Rezim Jokowi disibukkan dengan blusukan atau dapat dikatakan memihak rakyat kecil, ternyata hanya pencitraan belaka yang berorientasi pada kepentingan pemilik modal.

Pada sektor industri, terjadi perlambatan pertumbuhan industri pengolahan seperti yang tertera di nasional.sindonews.com bahwa indeks manufaktur diketahui mengalami degradasi dari 52,38% menjadi 48,74% pada 2016. Survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa kinerja industri terindikasi mengalami kelambatan dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 3,41% kini hanya 1,09%.

Sementara itu, di sektor ekonomi, Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan yang serius dan baru terjadi dalam 10 tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan jauh dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pengeluaran Belanja Negara (APBN) 2015 dan 2016. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 5,8%, namun hanya terealisasi 4,7%, sedangkan pada tahun 2016 yang ditargetkan tumbuh 6,6%, akan tetapi, Bank Dunia hanya memprediksi tumbuh sekitar 5,1%.

Dari data itu menunjukkan kemerosotan Indonesia dalam kedaulatan pangan dan energi. Walau kini sudah ada program pengampunan pajak, namun tetap saja penerimaan negara melalui pajak tidak sesuai target. Bahkan, hutang Indonesia meningkat drastis dari data pengoreksian APBN 2016. Hal ini membuat Indonesia harus memakai dana hutangan luar negeri.

Lalu, di sektor hukum dan pemberantasan korupsi, komitmen pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang terbukti masih sangat rendah. Intervensi kekuasaan dalam proses penegakan hukum masih marak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya politisi licik, pengusaha serakah, dan koruptor yang sering disebut tiga begal reformasi dalam penegakan hukum. Sehingga penuntasan kasus-kasus korupsi besar masih terkesan jalan di tempat.

Penegakan hukum yang terkesan tumpul ke atas dan tajam ke bawah ini menjadikan para mafia nasional dan internasional terlindungi. Bagi rakyat kecil, kesalahan seperti mencuri ayam milik tetangga saja bisa dijebloskan ke dalam jeruji besi. Terlebih, kebijakan baru yaitu Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) sengaja diluncurkan guna memberantas maling-maling kecil. Sedangkan, maling besarnya seperti koruptor dan mafia pajak dilindungi hingga pengalihan isu yang kasusnya berjilid tidak langsung dipidana.

Penegakan hukum yang tidak merata tersebut menimbulkan dampak pada sektor sosial. Penegakan hukum yang tidak merata menjadikan orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Padahal, kemiskinan inilah yang membuat masyarakat menjadi gelap mata dan melakukan perbuatan menyimpang, tindak kriminal, kerusuhan, dan disintegrasi.

Di samping itu, perpolitikan Indonesia tak juga menemui titik terang, lagi-lagi duet penguasa itu lebih memprioritaskan konsolidasi politik pada tahun pertamanya. Maka tidak heran sampai saat ini reshuffle kabinet menjadi opsi andalan bagi Jokowi-JK untuk membagi kursi-kursi jabatannya. Oleh karenanya, mereka bisa mendapat dukungan dari seluruh wakil Partai Politik (Parpol) dalam kanca perpoilitikan nasional.

Melihat semua perkara itu, pemerintah harusnya lebih memerhatikan kembali program kerja yang digaungkan. Pemerintah juga harus berlaku adil kepada seluruh elemen masyarakat baik kalangan berdasi maupun bercaping.

Selain itu, interupsi dari pihak oposisi kini sudah tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya. Sehingga memasuki tahun ketiga ini, pemerintahan Jokowi-JK harus lebih baik dan lebih maksimal dalam mengemban amanah dan menjalankan tugas mereka.

*Mahasiswi Pendidikan Bahasa Arab, FITK, UIN Jakarta