Darurat Afektivitas Nalar Masyarakat Indonesia

Read Time:4 Minute, 34 Second

Oleh: Maulana Ali Firdaus

Ditilik secara lahiriah, 74 tahun sudah bangsa Indonesia terlepas dari belenggu penjajah. Tak ada lagi kolonialisme berbuah malapetaka yang terang-terangan ingin menghancurkan kedaulatan bangsa, baik dalam bentuk agresi militer, maupun perampasan hak pribumi. Meski dalam kenyataannya, belenggu ajaran politik Divide et Impera —politik adu domba— yang ditanamkan para kolonialis Belanda, efeknya masih terasa hingga saat ini, kendati bangsa ini telah merdeka bertahun-tahun lamanya.

Masyarakat Nusantara kala itu dikenal plural dalam tatanan sosialnya, sehingga bagi penjajah, Divide et Impera menjadi siasat politik yang dinilai efektif nan jitu. Dengan memanfaatkan situasi di tengah konflik dua kelompok yang sedang bertikai, saat itulah kolonialis mulai berperan sebagai pendukung salah satu di antara keduanya, yang sejatinya hanya tipu daya belaka. Itulah Divide et Impera, sebuah politik adu domba.

Seiring dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan media menjadi salah satu cara paling aplikatif sebagai sarana distribusi informasi. Maraknya produsen barang elektronik yang membuat gawai dengan harga terjangkau, pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan pengguna media sosial (medsos). Teknologi tersebut memuat segala bentuk informasi yang bisa didapat dan disebar secara simultan.

Pew Research Center melaporkan sebuah riset yang menunjukkan angka penggunaan gawai dari berbagai negara. Disebutkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-24 dari 27 negara dalam survei tersebut. Meski tidak menempati peringkat teratas, pertumbuhan pengguna ponsel pintar di Indonesia tergolong tinggi. Kepemilikan ponsel pintar di kalangan muda —umur 18-34 tahun— tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 66 persen pada 2018, melonjak lebih tinggi dari sebelumnya hanya 39 persen pada 2015.

Tak hanya di kalangan muda-mudi, pertumbuhan gawai di kalangan usia dewasa —di atas umur 50 tahun— juga meningkat sebanyak 2 persen pada 2015 menjadi 13 persen pada 2018. Bagi para elit politik, tentunya hal ini menguntungkan, apalagi melihat kondisi masyarakat di sebuah negara yang masih berkembang. Media akhirnya memiliki potensi besar dalam menggaet para penggunanya sebagai proyeksi massa untuk menarik simpati dan melambungkan suara.

Sayangnya, pertumbuhan pengguna gawaisebagai pertanda tingginya minat masyarakat terhadap medsos, tidak diimbangi kualitas dalam mengakses internet. Kontestasi politik di Indonesia beberapa tahun belakangan menjadi bukti bahwasanya pendayagunaan ranah digital menjadi sebuah ironi. Masyarakat disibukkan dengan pertikaian kelompok yang berseberangan, seolah hanya menjadi mainan para elit politik. Uniknya, kasus serupa juga terjadi di Amerika Serikat yang notabenenya negara maju, saat pemilu 2017 lalu yang memenangkan Donald Trump.

Setelah dunia mengalami 4 kali transisi revolusi, ironisnya sebagian masyarakat Indonesia masih dihantui mental kolonial, di mana mentalitas masih mudah diadu domba, dan hati yang masih dihinggapi fanatisme kepada sang idola. Dalam teori psikologi, hal ini disebut sebagai distorsi kognitif, yaitu kondisi di mana terjadi kesalahan logika dalam berpikir. Distorsi kognitif merupakan cara berpikir stereotip yang berpotensi menimbulkan sikap diskriminatif, mudah menggeneralisir dalam menafsirkan sesuatu, dan mengabaikan rasionalitas.

Sikap stereotip umumnya mudah dijumpai pada masyarakat Indonesia, terutama dalam aspek berkaitan dengan masalah suku, agama, ras dan antargolongan. Dalam kontestasi politik beberapa waktu lalu misalnya, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjibtaning mengaku bangga dirinya terlahir sebagai anak simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Masyarakat yang berseberangan paham politiknya saat itu pun langsung menganggap partai pengusung Presiden Joko Widodo tersebut sebagai partai berhaluan komunis.

Begitu pun sebaliknya, di saat mayoritas kelompok muslim fundamentalis memilih calon presiden Prabowo Subianto. Tak sedikit simpatisan Jokowi berasumsi, jika Prabowo berkuasa maka paham Khilafah akan menggeser Pancasila sebagai ideologi bangsa. Contoh lain, saat sejarah mengungkap peralihan kekuasaan dari orde lama ke orde baru, terjadi genosida yang dilakukan militer dan masyarakat terhadap penduduk yang disinyalir terlibat dalam Gerakan 30 September PKI, ironisnya banyak tuduhan tanpa disertai pembuktian lebih lanjut.

Pun pada masa orde baru, muncul sebuah stereotip bahwa masyarakat keturunan Tionghoa adalah ras pendatang yang hanya mengganggu eksistensi masyarakat pribumi. Akibatnya, masyarakat Tionghoa saat itu cenderung mendapat perlakuan diskriminatif. Saat krisis moneter menimpa Indonesia pada pertengahan 90-an, puncaknya pada 1998, terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Tionghoa. Pada saat itu, etnis minoritas ini dijarah toko-tokonya, dipersekusi, dibunuh, hingga diperkosa.

Kasus lain seperti perseteruan antara suporter sepak bola Indonesia dengan Malaysia yang baru-baru ini viral. Sebenarnya bukan hanya soal pertarungan lapangan, namun juga dipengaruhi oleh sisi historis yang dialami kedua negara. Pada tahun 60-an, terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Istilah “Ganyang Malaysia” saat itu digaungkan Soekarno menimbulkan sikap stereotip terhadap Malaysia sebagai musuh bebuyutan masyarakat Indonesia.

Sebagai pengetahuan empiris, aspek historis memiliki pengaruh kuat dalam menyusun paradigma berpikir masyarakat. Problem masyarakat saat ini adalah terlalu menganggap peristiwa masa lalu sebagai momok yang menakutkan seolah menjadi persolan besar. Masyarakat lebih suka menilai sesuatu dari sisi negatif ketimbang mengambil hal positif yang mengandung lebih banyak manfaat. Etnis Tionghoa, bagaimana pun mereka adalah salah satu penggerak roda perekonomian negara, begitu pun Malaysia sebagai negara tetangga yang menjadi mitra bagi Indonesia.

Saat ini, perdebatan tersebut mudah dijumpai melalui medsos. Iklim demokrasi Indonesia memungkinkan keleluasaan bagi siapa pun untuk mengutarakan keluh kesahnya. Namun apabila keleluasaan berpendapat di muka umum tidak diimbangi dengan sikap edukatif, masyarakat hanya akan terjebak dalam penalaran subjektif yang sarat ego dan jauh dari rasionalitas. Apabila dibiarkan, besar kemungkinan masyarakat akan semakin mudah diperdaya oleh kepentingan.

Menebar benih Divide et Impera di era teknologi informasi sejatinya lebih mudah dilakukan. Untuk membendungnya, diperlukan literasi media yang kuat di masyarakat. Selain itu, budaya malu, ramah tamah, dan kesantunan seharusnya melekat pada diri bangsa Indonesia sebagai bangsa ketimuran. Dendam masa lalu dan kebiasaan mudah tersulut emosi sudah sepatutnya ditinggalkan, agar bangsa ini tidak menjadi layaknya sebatang korek api yang bisa membakar seluruh hutan. Tidak pula menjadi bangsa yang menutup 1000 kebaikan dengan 1 keburukan.

Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Semester 3