Oleh: Fayza Rasya*
Kini, akun media sosial resmi instansi pemerintahan sering disoroti publik dengan performa baru yang lebih membaur dengan khalayak. Namun, performa tersebut tidak luput dari adanya tuaian kritik oleh publik.
Keberadaan media sosial di tengah manusia sudah menjadi kebutuhan hidup. Segala kejadian dan informasi hilir-mudik memenuhi linimasa. Peristiwa terkini dapat diketahui dan diakses dengan cepat serta mudahnya. Hanya dengan satu kata kunci, manusia “dihujani” ribuan unggahan dari pelbagai sumber. Hal tersebut membuat media sosial menjadi keharusan untuk dinikmati dari semua lapisan masyarakat—mulai dari personal, bisnis, perusahaan, hingga instansi pemerintahan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menjadi kata kunci trending pada Minggu, (13/2). Penyebabnya dikarenakan sebuah autobase di Twitter tengah mendiskusikan penayangan perdana drama Korea Forecasting Love and Weather—tokoh utama bekerja sebagai pegawai BMKG. Hal tersebut menarik perhatian warganet karena merasa topik yang diangkat sangat unik. Warganet merasa mendapat pandangan baru—bagaimana susahnya memprediksi cuaca.
Menanggapi keramaian tersebut, Twitter resmi @infoBMKG menuliskan cuitan, “Mimin kaget, loh, BMKG trending, kirain ada gempa, ternyata karena getaran hati bestie yang sedang tersongkang-songkang dan terpmy-pmy. Pada kenyataannya memprakirakan cuaca itu memang sulit bestie, sama sulitnya dengan memprakirakan hati Ayang, termasuk cuaca Indonesia. Kuy, cek prakiraan cuaca kota-kota besar esok hari di sini.”
Cuitan tersebut menarik perhatian warganet karena adminnya yang sangat gaul dalam menuliskan cuitannya. Pasalnya, kejadian tersebut jarang terjadi di media sosial milik instansi pemerintahan yang cenderung formal dan kaku. Kejadian ini bukanlah yang pertama kali. Hal serupa juga sering terjadi pada Twitter resmi partai dan instansi pemerintahan lainnya, seperti @DitjenPajakRI, @KemenPU, @_TNIAU, @Gerindra, dan lainnya.
Pro dan kontra pun bermunculan—apakah akun media sosial instansi pemerintahan pantas mengunggah konten yang bersifat informal dan hal itu dapat melunturkan citra pemilik akun tersebut? Apakah harus tetap berpegang teguh terhadap tradisi lama bermedia sosial dengan citra yang terkesan kaku atau beranjak dari zona aman demi tercapainya strategi bermedia sosial? Faktor itulah menjadi persoalan divisi komunikasi dan informasi atau hubungan masyarakat instansi pemerintahan.
Jika kita menilik arti “media sosial” itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)—laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Berbeda dengan media pengumuman satu arah, seperti televisi, radio, dan surat kabar. Diharapkan tujuan berkomunikasi dua arah di media sosial dapat berjalan—berbincang selayaknya manusia saat berjumpa (human to human).
Dalam buku Marketing 4.0 karya Hermawan Kartajaya dan Philip Kotler dijelaskan bahwa di era digital saat ini, audiens maunya sejajar dengan brand (on par). Brand harus menghindari rasa lebih tinggi, kaku, dan menjadikan audiens sebagai sasaran tembak promosi dan informasi. Buku Digital dan Social Media Marketing: A Results-driven Approach juga menjelaskan bahwa kuncinya adalah tahu kita siapa, tahu mereka siapa, lalu channel dan pesan akan menyesuaikan.
Poin-poin di atas menjadi pertimbangan suatu instansi pemerintahan untuk diterapkan pada akun media sosial mereka—dengan harapan pesan yang ingin disampaikan diterima lebih baik karena dikemas dengan menyenangkan dan sesuai dengan gaya warganet bermedia sosial. Dengan begitu, engagement, traffic, dan pengikut akan meningkat. Tidak hanya itu, promosi percuma juga akan didapatkan sembari melihat terbangunnya citra akun media sosial tersebut.
BMKG tidak ingin menyiakan kesempatan yang tidak datang dua kali. Menggunakan pendekatan dengan momen yang pas, seperti penggunaan kata sapaan “bestie” dan “ayang” yang tengah ramai digunakan jagat media sosial—ditambah penayangan perdana drama korea yang banyak diperbincangkan dengan cerita yang relevan, BMKG menyelipkan edukasi mengenai faktor sulitnya memprakirakan cuaca Indonesia sembari menyisipkan tautan video kreatif dari kanal YouTube mereka.
Bisa dibayangkan bagaimana kejadian tersebut dapat mencapai tujuan-tujuan dari bermedia sosial—yang biasanya BMKG menjadi trending saat cuitannya berisikan informasi bencana alam. Momen seperti inilah yang bisa dimanfaatkan oleh akun media sosial suatu instansi pemerintahan. Tidak harus selalu kaku dan serius, adakalanya tidak masalah bersikap santai seperti unggahan ringan demi profesionalitas yang sesuai korelasi dan citra .
Partai Gerindra pun sempat viral di Twitter karena mengirimkan paket cokelat kepada warganet yang iseng menanggapi cuitan Twitter resmi @Gerindra menyuruh untuk menuliskan alamat lengkapnya di direct message (DM). Seketika atensi publik pun tertuju—mereka menanggapi serius dan dibalas manis oleh pemilik akun. Kejadian semacam ini lebih baik dikurangi karena nihilnya korelasi dengan kepentingan publik dan urgensi mempertahankan kekhasan serta efektivitas bermedia sosial.
Gaya bermedia sosial di masing-masing platform yang berbeda juga perlu diperhatikan—harus menyesuaikan dengan penggunanya. Warganet Twitter dan TikTok akan lebih cepat menyerap informasi jika penyampaiannya ringan, singkat, dan penuh jenaka karena rata-rata penggunanya didominasi oleh kalangan muda. Warganet Instagram dan Facebook cenderung serius dan kaku karena platform tersebut dianggap lebih resmi dengan rata-rata pengunjung didominasi oleh kalangan tua.
*Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Program Studi Jurnalistik
0
0
Average Rating