“Resah akan kondisi UIN Jakarta, Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa UIN Jakarta melakukan demonstrasi. Aksi itu membawa tuntutan tentang transparansi UKT, revitalisasi fasilitas, dan pengkajian ulang beberapa kebijakan kampus.”
Berawal dari keresahan terkait kondisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) UIN Jakarta menggelar aksi massa bertajuk BenahinUIN pada, Selasa (6/5). KBM UIN Jakarta menuntut transparansi UIN Jakarta soal pengalokasian dan pengklasifikasian Uang Kuliah Tunggal (UKT), perpanjangan aktivitas mahasiswa di kampus, revitalisasi sarana dan prasarana, peninjauan ulang kebijakan pemindahan Fasilitas Kesehatan (Faskes) dan pemindahan lahan parkir, penambahan unit mobil listrik, serta menolak komersialisasi kampus.
“Aksi berasal dari keresahan kita tentang berbagai hal, seperti yang sudah ditulis dalam tuntutan, pada intinya kita ingin menyelamatkan UIN Jakarta,” ungkap Muhammad Zidan Ramdani, Koordinator Aksi dari Dewan Marjinal UIN jakarta, Selasa (6/5).
KBM UIN Jakarta memulai aksi dengan longmars dari depan Student Center mengelilingi kawasan Kampus 1 UIN Jakarta. Longmars yang awalnya diagendakan pada pukul sebelas pagi berlangsung mulai tengah hari. Longmars dilakukan dengan iringan yel-yel sembari mengajak mahasiswa lain untuk turun aksi bersama.
Gedung rektorat menjadi destinasi akhir longmars massa aksi untuk menemui Asep Saepudin Jahar, Rektor UIN Jakarta. Asep yang tak kunjung tiba, membuat massa aksi sempat mendobrak pintu depan rektorat untuk masuk ke dalam gedung. Akhirnya massa aksi berhasil memasuki rektorat melalui pintu samping yang tidak terkunci. Petasan, pembakaran ban, dan flare juga mewarnai aksi #BenahinUIN.
Masha, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan (FIKes), berharap dengan aksi itu pihak rektorat mendengarkan tuntutan mahasiswa. Ia juga berharap pihak rektorat menindaklanjuti tuntutan tersebut. “Tuntunan yang menjadi keresahan kami terkait transparansi pengklasifikasian UKT, di mana jumlah UKT mahasiswa FIKes terbilang cukup mahal,” ungkap Masha, Selasa (6/5).
Peserta aksi lain, Ananda Rahmat Hidayat, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDikom), berharap dengan aksi ini pihak rektorat dapat mendengarkan aspirasi dan tuntutan dari mahasiswa. Ia merasa ketujuh tuntutan mewakili keresahannya sebagai mahasiswa UIN Jakarta. “Saya berharap pihak kampus mendengarkan tuntutan mahasiswa untuk bahan perbaikan kampus itu sendiri,” ujar Ananda, Selasa (6/5).
Selang beberapa jam, akhirnya Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Ali Munhanif menjumpai massa aksi untuk menjawab tujuh tuntutan yang diajukan. Saat itu terjadi ketegangan disebabkan Ali enggan memenuhi keinginan massa aksi untuk duduk bersama di halaman Auditorium Harun Nasution (Harnas). Akhirnya, massa aksi sepakat untuk membiarkan Ali berdialog dari tangga Auditorium Harnas.
“Saya hormati aksi mahasiswa UIN Jakarta hari ini dalam rangka menuntut sejumlah persoalan yang muncul dari kebijakan pimpinan yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa,” ucap ali kepada massa aksi, Selasa (6/5).
Menyoal tuntutan mahasiswa terkait pemindahan lahan parkir dan jumlah unit mobil listrik, Ali menuding bahwa mahasiswa terlalu manja. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut dibuat untuk mendukung kebijakan green campus. “Apa salahnya jalan atau naik bus listrik dari tempat parkir ke kelas yang jaraknya hanya mungkin 50-100 meter,” jelas Ali kepada mahasiswa, Selasa (6/5).
Terkait kenaikan UKT 2024, Ali menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh peraturan Kementerian Agama yang mendorong Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk menyesuaikan pungutan UKT. Ia menambahkan bahwa pihak UIN telah bekerja sama dengan pemerintah dan swasta untuk menyediakan beasiswa guna meringankan beban UKT mahasiswa. “Untuk ukuran perguruan tinggi di Jakarta, sudah 10 tahun sejak 2015 tidak ada kenaikan UKT di UIN Jakarta,” jelasnya.
Dalam dialog, Ali menjawab pula tuntutan perbaikan sarana dan prasarana kampus dengan menjelaskan bahwa UIN Jakarta tengah mengalami efisiensi anggaran akibat kebijakan Presiden Prabowo. Ia menjelaskan bahwa dana untuk sarana dan prasarana UIN Jakarta sebesar 260 miliar pada 2025 dibekukan oleh pemerintah pusat.
Sebagai pimpinan yang bertanggung jawab soal kegiatan mahasiswa, Ali turut menegaskan bahwa tidak pernah membatasi waktu kegiatan mahasiswa. Katanya, mahasiswa dapat mengajukan izin untuk mengadakan kegiatan di luar jam aktif kampus. “Demi Allah saya tidak pernah menolak kegiatan mahasiswa diluar jam aktif kampus,” ujar Ali saat berdialog dengan mahasiswa.
Namun, soal tuntutan mahasiswa terkait komersialisasi yang dilakukan UIN Jakarta lewat Pusat Pengembangan Bisnis (PBB), Ali menyebut bahwa PBB memang digunakan untuk kepentingan komersialisasi. “Namanya aja pusat bisnis, ya bagaimana tidak komersil,” ungkap Ali di hadapan massa aksi.
Dialog diakhiri dengan persetujuan Ali untuk membuat video pernyataan sebagai bentuk tindak lanjut terhadap tuntutan mahasiswa. Dalam video tersebut Ali memastikan tidak ada pelarangan kegiatan mahasiswa, menjamin tidak ada pungutan liar, mempercepat proses birokrasi dan perizinan kegiatan mahasiswa, serta meniadakan biaya untuk mengadakan kegiatan di fasilitas kampus.
Muhammad Zaky Almubarak, mahasiswa yang mengikuti aksi, merasa jawaban Ali tidak konkret terkait tuntutan-tuntutan yang bukan otoritasnya, seperti soal transparansi pengalokasian dan pengklasifikasian UKT. Zaky Merasa Ali menjawab persoalan transparansi pengalokasian dan pengklasifikasian UKT hanya secara normatif, tidak menjawab konkret permasalahan yang dituntut. “Dari ketujuh tuntutan, tidak sampai 50% yang terjawab,” pungkas Zaky, Selasa (6/5).
Reporter: RK, SFWA
Editor: Muhammad Arifin Ilham
0
0
