Sebelum PBAK UIN Jakarta dilaksanakan, maba diharuskan menyiapkan atribut. Namun, maba mengeluhkan mekanisme perolehan atribut yang ditetapkan oleh panitia.
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta kembali melaksanakan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tahun 2025. Rangkaian tersebut dilakukan selama empat hari, dimulai Selasa (26/8) hingga Jumat (29/8) sebagai bentuk awal pengenalan kehidupan dari tingkat universitas, fakultas, hingga program studi (Prodi).
Sebelum kegiatan PBAK berlangsung, mahasiswa baru (maba) diberi arahan untuk menggunakan atribut yang akan dipakai selama PBAK. Maka dari itu, panitia PBAK setiap fakultas berinisiatif melakukan penjualan atribut kepada maba. Selain atribut wajib, panitia PBAK memberikan beberapa perlengkapan tambahan sesuai dengan harga pembelian yang telah ditetapkan.
Desta—bukan nama sebenarnya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) mengeluhkan adanya penjualan atribut. Ia mengatakan, panitia tidak mewajibkan maba membeli atribut. Akan tetapi, panitia tidak memberikan instruksi tempat pembelian atribut dan tidak memberikan contoh atribut yang harus dibeli.
“Seolah-olah panitia tidak peduli kalau maba mau beli atau tidak. Tetapi, informasi tersebut terlihat masa bodoh dan lepas kendali dengan hanya memberi catatan ‘atribut tidak wajib dibeli pada panitia, namun jika kalian bingung beli di mana panitia menyediakan’. Nah, dari sini terlihat, seolah-olah maba itu diwajibkan untuk membeli atribut melalui panitia,” kata Desta pada Senin (25/8).
Desta membeli atribut selempang, pin bendera Indonesia, kipas, dan topi dengan total harga Rp100 ribu lewat sistem pembayaran tunai. “Harus cash padahal zaman sudah canggih dan ini menyulitkan maba yang harus ke ATM untuk mengambil uang cash. Kenapa tidak ada qris? Setidaknya bisa transfer dong untuk pembayarannya,” tegasnya.
Di sisi lain, menurut Leo—bukan nama sebenarnya, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pembelian atribut itu bersifat wajib. “Kalo gue bisa bilang wajib, ya. Karena di komdis pun persyaratan atribut ini harus ada, kayak selempang. Kalo enggak ada bisa kena hukuman, biarpun enggak ada kata wajib (beli), tapi kalo aturannya begitu, secara enggak langsung diwajibin dong. Kalo kita enggak bawa atribut, kita kena hukuman,” kata Leo pada Selasa (26/8).
Namun, ia menilai pengadaan atribut itu cukup memberatkan mahasiswa. “Kalo boleh jujur, ospek ini kan akhir bulan, ya, dan posisinya itu maba mandiri itu abis bayar UKT. Nah, di situ letak masalahnya bahwa enggak semua maba punya kondisi finansial yang sama. Kita mungkin mikir ‘ah cuma Rp75 ribu’. Tapi, mungkin bisa di luar sana Rp75 ribu bisa buat makan seminggu,” keluhnya.
Leo mengungkapkan, pembelian atribut seharusnya tidak menjadikan syarat mutlak untuk mengikuti kegiatan orientasi kampus. “Kalo ada opsi buat enggak beli atau enggak wajib, gue enggak akan beli, jujur ini agak ngebuang duit. Gue bayar UKT buat kuliah, bukan buat PBAK. Gue baru kuliah aja udah disuguhin kaya gini, kalo enggak ada duit enggak bisa ikut orientasi. Kalo gue enggak ada duit, gue gak bisa ikut PBAK, dan akan ngulang tahun depan lagi,” jelasnya.
Luffy—bukan nama sebenarnya, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) juga menghadapi masalah saat membeli dan mengambil atribut. Pada tanggal 11 Agustus, ia melakukan registrasi dan membeli atribut secara langsung dengan bukti pembayaran kuitansi. Kemudian, panitia PBAK fakultasnya memberi arahan bahwa atribut yang Luffy beli dapat diambil pada 22 Agustus.
“Pada 22 Agustusnya, saya datang buat ambil atribut dan berbarengan dengan acara pra-PBAK yang mana acara tersebut bisa dibilang ilegal. Jadi, saya tidak mengikuti acara tersebut. Setelah selesai kegiatan itu, saya nemuin asisten mentor (astor) dan mentor saya di SC, mereka menanyakan ‘kamu dari mana aja?’, dan saya bilang ‘ada acara pagi jadi telat dateng’. Terus dia bilang ‘kenapa enggak izin?’ Jadi, dia mempermasalahkan kenapa saya gak bisa ikut kegiatan itu,” kata Luffy, Selasa (26/8).
Katanya, meski telah memiliki kuitansi pembelian, ia tetap tidak mendapatkan atribut. Kendala tersebut membuat dirinya tidak memakai atribut pada PBAK hari pertama dan kedua. Padahal, tidak hadir di acara pra-PBAK karena terdapat acara pada pagi harinya. Hal tersebut membuat dirinya terlambat menghadiri kegiatan dan panitia yang bertanggung jawab memberikan atribut sudah pulang.
“Sedangkan berita yang saya dapatkan dari temen-temen maba, bahwasannya penarikan kuitansi dan pemberian atribut itu, ya, oleh mentornya. Padahal, saat itu saya juga lihat astor mentor itu bawa atribut juga. Jadi, saya menyimpulkan gak dapet atribut itu karena gak ikut pra-PBAK. Kan, atribut itu jadi hak milik saya, bisa-bisanya ditahan dan tidak diberikan hanya karena tidak ikut pra-PBAK,” pungkasnya.
Muhtadi, selaku Ketua Pelaksana PBAK UIN Jakarta mengatakan bahwa panitia hanya boleh menentukan atribut, namun tidak diperbolehkan untuk menjual atribut PBAK. “Pembiayaan atribut tidak ada. Kemarin seperti kasus di salah satu fakultas, kita sudah tegur, bahwa tidak boleh panitia mengkoordinir untuk membeli. Jadi dibiarkan saja, biar beli sendiri supaya tidak ada pungutan yang diambil panitia dari mahasiswa. Mereka dibebaskan membeli secara masing-masing,” ucap Muhtadi pada Selasa (26/8).
Reporter: Anggita Rahma Dinasih
Editor: Rizka Id’ha Nuraini
0
0
