Di tengah dorongan penutupan prodi yang tidak relevan dengan industri oleh pemerintah, sejumlah perguruan tinggi justru menolak dan memilih langkah transformasi pendidikan, termasuk UIN Jakarta.
Berdasarkan Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, (23/4). Jenderal Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek), Badri Munir Sukoco mengumumkan, bahwa beberapa program studi (Prodi) akan dipertimbangkan untuk ditutup guna menyesuaikan output perguruan tinggi dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Langkah itu dilakukan untuk menekan kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Menurut Kementrian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) sendiri mencatat setiap tahun kampus meluluskan hingga 1,9 juta sarjana. Namun, kata Badri, para lulusan itu kesulitan mencari pekerjaan lantaran kebutuhan di lapangan tidak cocok dengan latar belakang pendidikan mereka. Maka dari itu, dapat dilihat bahwa wacana tersebut muncul akibat kondisi jumlah lulusan di perguruan tinggi yang jauh melebihi jumlah lowongan pekerjaan atau kebutuhan tenaga kerja.
Menurut laporan dari dataloka.id, terdapat data serupa dari BPS mencatat perihal jumlah pengangguran sarjana di Indonesia pada tahun 2025 mencapai lebih dari satu juta orang. Kenaikan angka tersebut dapat terlihat pada periode Februari 2023, dengan jumlah pengangguran sarjana mencapai 753 ribu. Kemudian, angka itu terus bertambah pada periode Februari 2024 yang menyentuh 871 ribu orang. Lalu puncaknya terjadi pada periode Februari 2025 dengan jumlah pengangguran sarjana di Indonesia tercatat sebesar 1.010.652 juta orang.
Lebih lanjut, menanggapi wacana pemerintah itu, beberapa perguruan tinggi justru melontarkan respon kontra perihal tersebut. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) seperti Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menolak langkah pragmatis dengan melakukan penutupan prodi yang tidak relevan dengan industri itu. Berdasarkan pengakuan Akhsanul In’am, Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Teknologi Digital dalam umm.ac.id, UMM sendiri memilih untuk fokus pada mengupayakan transformasi kurikulum agar setiap jurusan mampu mencetak lulusan siap kerja dan mandiri.
Selain pembaruan kurikulum, UMM juga menyiapkan mahasiswa menghadapi kebutuhan kerja masa depan melalui konsep Center for Future Work (CFW). Ia mengemukakan alasan program itu dirancang agar lulusan memiliki kesiapan bekerja sesuai minat, bakat, dan perkembangan dunia kerja ke depan.
Selain itu, UMM juga mengembangkan konsep Center of Excellence (COE), yang kini akan dikembangkan menjadi Center Excellence Solution (CES). Melalui skema tersebut, setiap prodi didorong memiliki keunggulan spesifik dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
Senada dengan PTS tersebut, alih-alih mengamini wacana pemerintah melakukan penutupan prodi, terdapat Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang justru mengambil jalan secara realistis yaitu melakukan transformasi pendidikan. Misalnya Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal tersebut disampaikan langsung oleh Rektor UGM, Ova Emilia, bahwa UGM sendiri rutin melakukan evaluasi terhadap prodi mereka, yaitu opsi untuk menutup, melakukan penggabungan, atau mentransformasi prodi agar relevan dengan industri, baginya adalah hal yang harus diupayakan.
Di sisi lain, di UIN Jakarta sendiri, melalui pengakuan Rektor Asep Saepudin Jahar, memilih memberlakukan transformasi akademik sebagai solusi. Melansir dari laporan Institut bertajuk Kampus Tolak Wacana Industrialisasi Pendidikan, sebagai wujud komitmen internal kampus, UIN Jakarta mengevaluasi seluruh program studinya secara komprehensif. Diantaranya, kampus akan memperbarui kurikulum berbasis kompetensi masa depan atau Outcome Based Education (OBE), mengembangkan model integrasi keilmuan, serta meningkatkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan industri itu sendiri.
Warek Bidang Akademik, Ahmad Tholabi Kharlie mengungkapkan, di UIN Jakarta paradigma integrasi keilmuan diterjemahkan ke dalam pengembangan kurikulum, riset, dan budaya akademik. Kemudian, ia mengatakan bahwa UIN Jakarta memandang bahwa agama memiliki kontribusi penting dalam membangun orientasi tersebut.
“Agama tidak ditempatkan sebagai penghambat perkembangan ilmu pengetahuan, tapi sebagai sumber nilai yang dapat memberi arah bagi penggunaan ilmu dan teknologi secara bertanggung jawab,” ujar Tholabi, Kamis (21/5).
Maka dari itu, menurutnya dalam kerangka regulasi nasional, pendekatan integratif itu juga sejalan dengan arah pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia yang menekankan kolaborasi lintas disiplin, penguatan riset inovatif, dan relevansi perguruan tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Karena itu, UIN Jakarta mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi masa depan dengan pendekatan OBE.
Melalui pendekatan OBE, fokus utama kurikulum diarahkan pada capaian pembelajaran lulusan. Maka dari itu, hal yang pertama kali dirumuskan bukan daftar mata kuliah, melainkan profil lulusan yang ingin dihasilkan oleh program studi. Kampus terlebih dahulu mendefinisikan seperti apa karakter, kemampuan, kompetensi, dan kapasitas lulusan yang dibutuhkan di masa depan.
Kemudian, setelah profil lulusan dirumuskan, program studi menyusun capaian pembelajaran yang harus dicapai mahasiswa selama proses pendidikan. Dari capaian pembelajaran itulah kemudian diturunkan struktur kurikulum, bahan kajian, strategi pembelajaran, hingga sistem evaluasi.
Pendekatan seperti ini membuat kurikulum menjadi lebih terarah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Mahasiswa tidak hanya belajar untuk menyelesaikan sejumlah mata kuliah, melainkan dipersiapkan untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan ketika memasuki dunia kerja.
Oleh karenanya, ia mengungkap bahwa di UIN Jakarta, masukan dari pemangku kepentingan menjadi bagian penting dalam proses reviu dan pengembangan kurikulum. Prodi melakukan tracer study terhadap alumni, guna meminta masukan dari pengguna lulusan, serta memetakan kebutuhan kompetensi masa depan yang relevan dengan bidang keilmuan masing-masing. Dengan cara seperti itu, kurikulum dapat terus diperbarui agar tetap kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selanjutnya, ia mengungkapkan dalam pengembangan kurikulum berbasis OBE itu, kampus juga melakukan kolaborasi lintas sektor, yang berdasarkan pendapatnya juga menjadi bagian penting. UIN Jakarta melibatkan industri, alumni, organisasi profesi, dan masyarakat pengguna lulusan dalam proses penyusunan kurikulum.
“Dalam konteks ini, kampus memainkan peran melalui penyusunan policy brief, rekomendasi kebijakan, forum akademik, seminar publik, hingga keterlibatan langsung dalam dialog kebijakan bersama pemerintah dan dunia usaha,” ungkapnya.
Kepala Pusat (Kapus) Pembelajaran dan Pengembangan Kurikulum Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ramdani Miftah, menjelaskan perihal konsep OBE itu sebenarnya sudah lama termaktub dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, meski tidak dijelaskan secara tersurat, namun secara tersirat dalam pasal 44 ayat 1, kurikulum program studi minimal mencakup Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang di mana itu merupakan inti dari pendekatan OBE itu sendiri.
Selanjutnya, Ramadani menuturkan, sejak ia menjabat sebagai Kapus di akhir tahun 2024, mayoritas program studi (prodi) belum menyesuaikan kurikulum mereka berdasarkan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025, yang mengharuskan setiap perguruan tinggi di Indonesia termasuk UIN Jakarta mengubah kurikulumnya berbasis OBE dengan masa transisi dua tahun sejak bulan Agustus 2023.
Lebih lanjut, ia menjelaskan pada saat itu UIN Jakarta mempunyai waktu kurang lebih enam bulan untuk menyesuaikan seluruh kurikulum prodi agar berbasis OBE dan sesuai peraturan menteri tersebut. Maka dari itu, ia menyusun sebuah kebijakan kurikulum di UIN Jakarta, sehingga terbit Surat Keputusan (SK) Rektor 1469 Tahun 2024 Tentang Kerangka Dasar Kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Berdasarkan SK Rektor 1469 Tahun 2024, disebutkan dalam poin ke tujuh belas, bahwa kurikulum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah rancangan penyelenggaraan pendidikan berbasis luaran. “Karena itu, tahap awal penyusunan kurikulum adalah menetapkan profil lulusan yang menggambarkan kompetensi dan peran yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan studinya,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengemukakan jika bertanya tentang bagaimana arah pendidikan UIN Jakarta, maka sudah termuat di dalam SK Rektor tersebut. “Jadi prodi yang ada di UIN Jakarta wajib mengikuti dan meninjau ulang kurikulum yang ada sesuai pada SK Rektor tersebut yang mengharuskan kurikulum berbasis OBE. Sampai saat ini sudah hampir seluruh prodi memiliki kurikulum berbasis OBE kecuali prodi-prodi baru masih dalam tahap penyusunan,” terangnya.
Sejalan dengan implementasi kurikulum berbasis luaran “OBE” itu, maka langkah selanjutnya adalah setiap prodi perlu menyesuaikan kembali kurikulumnya, mulai dari perumusan profil lulusan hingga penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). “Dengan demikian, seluruh proses pembelajaran harus mengacu pada CPL dan profil lulusan yang telah ditetapkan” tuturnya.
Kemudian, ia juga menjelaskan meski upaya evaluasi kurikulum tidak berfokus dan ada kaitannya secara langsung dengan wacana penutupan prodi yang tidak relevan dengan industri, namun katanya kampus akan tetap melakukan evaluasi. “Ketika ada prodi-prodi yang memiliki sedikit peminat, mungkin perlu ditinjau ulang jangan-jangan profil lulusannya kurang jelas,” jelasnya.
Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa profil lulusan tersebut harus mengacu berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), kemudian visi keilmuan prodi masing-masing, dan mengacu pada kebutuhan dunia kerja.
Meski begitu, menurut Laporan Kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025, dalam sebuah analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats (SWOT), terdapat kondisi di mana UIN Jakarta dalam proses pembelajaran yang belum link and match dengan dunia industri masih masuk ke dalam indikator salah satu poin weakness atau kelemahan.
Dengan demikian, berdasarkan dari poin analisis kelemahan di SWOT itu, ia membenarkan bahwa kurikulum berbasis OBE dirancang agar proses pembelajaran link and match dengan dunia industri. “Makanya di kurikulum OBE ini, terdapat perubahan terkait memperbanyak mata kuliah yang berbasis praktik sebagai upaya untuk memastikan kompetensi lulusan yang link and match dengan kebutuhan dunia kerja,” ujarnya.
Jejen Musfah, selaku Pengamat Pendidikan asal UIN Jakarta menjelaskan, OBE sebenarnya bukan menjadi hal baru bagi kampus, salah satunya UIN Jakarta itu sendiri dalam penerapan kurikulum OBE di UIN Jakarta. Maka dari itu, menurutnya yang terpenting adalah tantangan implementasinya di kampus. Lebih jelasnya, mengharuskan mahasiswa belajar teori dan praktik di kampus dan luar kampus.
Diantaranya, untuk pemenuhan aspek pemahaman teoritis mahasiswa, kampus perlu menyediakan dosen ahli dalam bidangnya, perpustakaan dengan buku-buku mutakhir sesuai dengan prodi yang berbasis cetak maupun digital yang lengkap, serta kampus berlangganan jurnal internasional. Hal tersebut, untuk memastikan mahasiswa dibekali banyak teori.
Maka dari itu, aspek pemenuhan kebutuhan praktik, kampus perlu dilengkapi fasilitas riset yang layak. Ia mengatakan halnya laboratorium, diantaranya ketersediaan alat, bahan, dan staf laboratoriumnya. “Apakah dana kampus cukup untuk membangun lab yang standar, termasuk alat-alat dan bahan-bahannya? Saya mendengar, belum sesuai harapan dosen dan mahasiswa prodi-prodi yang perlu riset di lab,” tutur Jejen, Kamis (28/5).
Kemudian, ia berpendapat mahasiswa juga harus magang satu atau dua semester di kantor, perusahaan, sekolah, dan beberapa instansi. Ia menjelaskan, tujuannya untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa tentang dunia kerja sesuai keilmuan masing-masing dan praktik keterampilan tertentu, sehingga mengalami langsung bagaimana kerja riil di industri, lembaga pemerintah, atau instansi lainnya.
Selanjutnya, ia menekankan selain keterampilan khusus yang dibutuhkan industri dan kantor pemerintah, mahasiswa wajib dibekali life skills atau soft skills. “Selain harus bisa kerja apa, mahasiswa dibekali keterampilan komunikasi, kerja tim, kreatif, disiplin, dan bertahan di segala situasi. Bahkan mahasiswa harus dibekali keterampilan wirausaha atau menciptakan lapangan kerja sendiri,” tuturnya.
Mahasiswa UIN Jakarta, Muhammad Luthfi Firdaus menegaskan, bahwa pendidikan tinggi sejatinya tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada arus industrialisasi. Menurutnya, telah banyak prodi yang sejak awal didesain hanya untuk pengembangan keilmuan, bukan untuk mencetak pekerja pabrik.
“Saya pun tidak sepakat apabila mahasiswa harus disesuaikan dengan industri, pendidikan bukan untuk industri semata, karena ada beberapa prodi yang bertugas dalam ranah teoritikal. Kita sepakati dulu bahwa pasar ini coraknya industri, maka dari itu prodi yang tidak memiliki corak industrial bukan akhirnya dipaksakan masuk ke dalam pasar, tapi harusnya bersaing dengan corak yang non-industrial,” pungkas Luthfi, Selasa (26/5).
Versi cetak artikel ini terbit dalam Tabloid Institut Edisi LXXI dengan judul yang sama.
Reporter: Adam Alfarraby, EP (Kontributor)
Editor: Rifki Kurniawan