Cermin Pendidikan Masa Kini

Read Time:2 Minute, 36 Second

Ilustrasi. (Sumber: Internet)

Oleh: Rifka Indi*

Pendidikan Indonesia tengah berada di ambang keterpurukan. Saat ini, perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) hanya sebatas seremoni, pendidikan pun tak dianggap penting karena semua hal seakan dapat dibeli dengan uang. Akhirnya, masyarakat memilih membeli ijazah palsu ketimbang mengenyam bangku pendidikan.

Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan utama pendidikan di Indonesia. Sayangnya, tujuan tersebut mulai berubah. Jika dulu masyarakat bersekolah guna menimba ilmu pengetahuan, kini ijazah menjadi satu-satunya orientasi pendidikan. Banyak instansi menuntut ijazah sebagai bukti seseorang telah menempuh pendidikan. Akan tetapi, mereka tak melakukan verifikasi yang jelas terhadap ijazah yang diberikan.

Seperti yang dilansir dari Kompas.com Rektor University of Sumatera, Marsaid Yushar (63) diringkus di Jalan Gatot Subroto, Medan, Senin (25/5) akibat dugaan pemalsuan ijazah. Selama 12 tahun beroperasi, Marsaid sudah mengeluarkan 1.200 ijazah palsu. Tingkat harga yang ditawarkan pun beragam mulai dari Rp10 sampai Rp40 juta, tergantung dari jenjang pendidikannya.

Persoalan ijazah palsu nyatanya juga menjerat para pejabat negara. Baru-baru ini, tepatnya 27 Mei, dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Frans Agung Mula Putra dan Jalaludin Rakhmat dilaporkan akibat dugaan penggunaan ijazah palsu ke Mahkamah Kehormatan Dewan.

Jika gelar yang mereka sandang terbukti palsu, tak menutup kemungkinan sumpah jabatan yang mereka ucapkan pun palsu. Layaknya seorang aktor, mereka pandai menutupi kepalsuannya dengan cara berakting. Tak heran jika God Bless menyebut dunia ini sebagai panggung sandiwara.

Saat ini, gelar pendidikan untuk meraup suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan perilaku yang tidak etis. Mereka melakukan segala cara untuk mendapatkan kursi jabatan. Jika hal tersebut diteruskan, bukan tidak mungkin Indonesia beberapa tahun ke depan akan mengalami kemunduran dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam bidang ekonomi, Indonesia telah lama dijajah oleh pihak luar negeri misalnya pada kasus Freeport. Perpanjangan kontrak Freeport hingga tahun 2041 berdampak buruk bagi bangsa Indonesia, seperti pencemaran lingkungan dan pengambilan harta kekayaan. Dampak tersebut tidak lepas dari pentingnya arti pendidikan.

Ironis memang melihat dunia pendidikan yang makin terbelakang. Beragam upaya perlu dilakukan guna memutus rantai kebodohan. Kultur masyarakat Indonesia yang menganggap ijazah sebagai status sosial harus segera dihilangkan. Masyarakat wajib mengerti bahwa ijazah hanyalah lembaran kertas yang menunjukkan pencapaian di bidang pendidikan.

Selain itu, paradigma masyarakat yang hanya menginginkan segala sesuatu secara instan harus diubah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa persaingan ke depan tidak hanya soal ijazah, tetapi lebih kepada kemampuan individual. Lembaran ijazah tidak dapat menyokong keberadaan seseorang di masa depan. Karena kemampuan seseorang tergantung dari pengalamannya masing-masing.

Pemerintah harus fokus pada mekanisme perguruan tinggi. Jangan sampai muncul perguruan tinggi bayangan, di mana mereka sudah memiliki akreditasi tetapi tidak menjalankan kegiatan perkuliahannya dengan baik. Dalam memberikan akreditasi, berbagai aspek harus dicermati, mulai dari jadwal perkuliahan, rasio dosen, dan data mahasiswa perguruan tinggi tersebut. Pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan. Sehingga pengguna ijazah palsu tidak dapat lolos verifikasi dan dapat diproses lebih lanjut.

Dalam melakukan pengusutan, pihak kepolisian juga harus mengusut secara tuntas perihal pelaku kejahatan pemalsuan ijazah. Mereka harus dijatuhi hukuman setimpal atas perbutan yang merugikan masyarakat beserta negara. Sehingga tidak akan muncul kasus serupa pada tahun berikutnya.

*Penulis adalah mahasiswa Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Jakarta