Judul Film: Pesta Oligarki
Tahun Rilis: 2024
Genre: Dokumenter, Politik
Sutradara: Ari Trismana
Durasi: 53:45 menit
Film Pesta Oligarki merupakan film dokumenter garapan Ari Trismana yang tayang melalui kanal YouTube WatchDoC Documentary. Film ini mendeskripsikan fenomena Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui sudut pandang berbeda. Pemilu yang digadang-gadang sebagai pesta demokrasi, faktanya hanyalah sebuah pesta untuk merayakan kemenangan calon yang telah ditentukan oleh penguasa atau oligarki.
Pesta Oligarki terbagi menjadi tujuh bagian yang masing-masingnya saling berkaitan. Di awal film, sutradara menampilkan cuplikan-cuplikan kampanye Pasangan Calon (Paslon) presiden dan wakil presiden yang mengikuti kontestasi pemilu. Rakyat turut berpesta pora, bersenang-senang merayakan kampanye, mengagungkan pilihannya, lalu setelahnya kembali ke realitas kehidupan.
Dari film ini, kita menyimak bagaimana pembangunan infrastruktur sering kali menjadi kedok untuk memperkaya segelintir orang. Di waktu yang bersamaan, masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya justru terpinggirkan. Penjarahan sumber daya alam demi proyek-proyek yang tidak berpihak pada rakyat menjadi sorotan utama, menciptakan kesenjangan antara elit dan masyarakat biasa.
Selain itu, pemilu juga tak lepas dari cengkeraman partai politik yang berkuasa atas pembuatan Undang-Undang (UU) di Indonesia. Para penguasa berbondong berebut posisi dan tak segan membuat UU yang menguntungkan mereka. Seperti pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disebut dalam film akan menyiksa rakyat Indonesia di masa mendatang.
Film ini juga membahas politik transaksional, yakni kondisi ketika presiden terpilih ikut menggaet partai politik lain. Hal itu mengubah politik demokrasi di Indonesia menjadi politik akomodatif, sehingga tak ada lagi partai oposisi. Film ini juga menyinggung tentang pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Anwar Usman. Pelanggaran tersebut bermula sejak MK meloloskan Gibran Rakabuming Raka—anak presiden yang sedang menjabat, menjadi calon wakil presiden di pemilu 2024.
Selain itu, Pesta Oligarki tidak hanya menyoroti dampak oligarki terhadap ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menunjukkan bagaimana pemerintah membungkam suara rakyat. Politik transaksional dalam film ini, mengingatkan kita bahwa pemerintah sering kali melumpuhkan oposisi-oposisi politik yang perlahan mengancam kebebasan berpendapat.
Akibat ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah, di akhir film, diperlihatkan terbentuknya People Tribunal atau Mahkamah Rakyat oleh masyarakat sipil. Mahkamah Rakyat merupakan pengadilan yang diselenggarakan oleh rakyat untuk mencari keadilan yang tidak didapatkan di pengadilan negara.
Orang-orang yang turut memerankan film ini antara lain akademisi dan aktivis pejuang keadilan di Indonesia. Mereka menyebut, demokrasi sebenarnya tidak ada, begitupun dengan pemilu. “Jadi sebenarnya ini bukan pemilu, ini hanya pesta para oligarki,” ucap Herlambang Perdana Wiratraman, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Kendati demikian, film Pesta Oligarki tetap memberikan harapan bahwa perubahan mungkin terjadi jika masyarakat bersatu untuk melawan oligarki. Film ini bukan sekadar dokumenter, sutradara menyebut ini sebagai seruan melalui karya, untuk memperjuangkan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.
Penulis: CSA
Editor: Shaumi Diah Chairani
0
0
